Locita

PBB Harus Beri Sanksi Amerika Serikat

HUKUM Internasional pada dasarnya melarang intervensi urusan-urusan negara lain, apalagi yang berkaitan dengan kepentingan internal suatu negara. Intervensi akan melahirkan perdebatan karena berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional, yaitu Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip non-intervensi (Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (4) Piagam PBB). Prinsip non-intervensi ini juga mencerminkan penghargaan terhadap kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dalam batas-batas wilayahnya.

Membahas tentang intervensi akan selalu berkaitan dengan kedaulatan suatu negara, Pengakuan sepihak Amerika Serikat menyatakan Jerussalem sebagai Ibukota Israel telah menimbulkan dampak yang sangat besar sehingga mampu mengguncang stabilitas keamanan dunia.

Keputusan Trump ini berhasil melahirkan kecaman di berbagai belahan dunia yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama tujuh dekade terakhir terkait status Yerusalem. Ini juga bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB menyangkut status Jerussalem yang dibuat selama 50 tahun terakhir dan inipun nyata-nyata telah didukung oleh Amerika Serikat sebagai anggota PBB akan tetapi dilanggar pula.

Interpretasi dari Trump terhadap langkah intervensi yang diambil oleh Amerika Serikat untuk mendamaikan Israel dan Palestina adalah salah besar, tujuan Trump tersebut malah berefek besar dalam pergolakan Hukum Internasional, menciptakan “keributan” dan kezaliman bagi rakyat Palestina.

Apalagi dalam melaksanakan hak-hak intervensi negara-negara harus tunduk kepada kewajiban-kewajiban pokok menurut resolusi PBB, Intervensi tidak boleh berkembang menjadi ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi territorial atau kemerdekaan politik negara manapun.

Dunia bisa melihat, kebijakan Trump adalah kebijakan yang nyata dan tegas memihak Israel, ini berarti Amerika telah kehilangan peran dan kepercayan bagi ndan masyarakat Timur Tengah dan tidak layak menyandang peran sebagai sponsor perdamaian.

Keputusan Trump ini tidak akan bisa diterima karena jelas telah melanggar hukum Internasional yang berlaku bagi negara yang tergabung dalam PBB, dan ini merupakan kekejaman buat rakyat Palestina yang akibat terburuknya bisa menimbulkan perang. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Dr. Ali Sastroamijojo, SH. Ahli hukum internasional ini dalam salah satu bukunya menulis:

Intervensi itu meskipun bisa dijalankan sewaktu-waktu dalam taraf perkembangan persengketaan antar Negara, tetapi lazimnya dijalankan pada saat kalau antara pihak yang bersengketa akan meletus peperangan. Jadi bila demikian, intervensi dalam hal ini bermaksud untuk mencegah meletusnya peperangan, artinya tidak untuk memihak salah satu dari pihak yang bersengketa.

Dalam Piagam PBB diatur mengenai perbuatan negara anggotanya yang berkaitan dengan pelanggaran hubungan internasional, yaitu Pasal 5 Piagam PBB yang menyatakan bahwa:

Apabila negara-negara anggota PBB melakukan pelanggaran maka PBB berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. PBB dapat menjatuhkan sanksi administratif tersebut terdiri dari penangguhan hak-hak keanggotaan. Penangguhan hak dan hak istimewa keanggotaan PBB menurut Pasal 5 Piagam PBB hanya dapat dilakukan terhadap suatu negara yang mana Dewan Keamanan telah mengambil tindakan pencegahan atau tindakan pemaksaan.

Lebih tegas lagi disebutkan dalam Pasal 6 Piagam PBB bahwa:

PBB berhak mengeluarkan negara anggota dari organisasi apabila negara tersebut melanggar prinsip Piagam PBB terus menerus. Pemecatan anggota PBB ini harus didasari oleh pelanggaran yang berulang-ulang serta tindakan tersebut memang bertujuan untuk melanggar hukum internasional.

Bulatnya keputusan OKI memberi dukungan kepada Palestina dengan mendeklarasikan Jerussalem Timur sebagai Ibukota Palestina, mengesampingkan perbedaan politik dan perselisihan diantara mereka.

Hal yang sangat menggembirakan karena OKI telah mempertegas posisi mereka dalam memberikan perlawanan politik dan memberikan sanksi terhadap kebijakan Donald Trump yang memberikan jalan bagi para ekstremisme dan terorisme.

Dan keputusan OKI ini semoga mampu mendorong negara-negara Uni Eropa untuk memberikan pengakuan yang sama kepada Palestina. Ada baiknya, OKI mendorong pula PBB bersikap tegas memberikan sanksi kepada Amerika Serikat.

Hijriani Hadz

akademisi hukum, tinggal di Kendari

Tentang Penulis

Hijriani Hadz

akademisi hukum, tinggal di Kendari

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.