Esai

Parpol, Direkrut atau Merekrut? Fenomena Perburuan Partai Pengusung di Pilkada

Seorang kawan kutanyai mengenai kabar seorang tokoh yang berniat menjadi calon kepala daerah. Dimana beliau sekarang? Beliau di Jakarta terus, jarang pulang. Masih berjuang mendapatkan partai, jawab kawan ini.

Sebelumnya, seorang teman bercerita tentang calon kepala daerah lainnya yang mengupayakan segala cara demi menggaet partai agar bersedia mengusungnya.

Fenomena ini bukan rahasia lagi. Praktik politik ini dipertontonkan terang-terangan seolah menjadi sebuah standar baku bahwa demikianlah seharusnya proses politik dalam relasi antara calon kepala daerah dengan parpol pengusungnya.

Kita lantas mendengar istilah “klasik” tentang tarif pintu partai politik. Urusan partai pengusung ini jadinya mirip dengan jalan tol, mengenakan tarif bagi setiap kendaraan yang melintasinya.

Adapula yang lucu. Partai politik ceritanya menggelar survei elektabilitas bagi sejumlah figur tertentu. Para kandidat ini disuruh bayar untuk membiayai survei. Ini serupa lomba mewarnai bagi anak-anak yang ditarik biaya pendaftaran untuk membeli hadiah bagi para pemenang.

Fenomena paling menyesakkan dada ketika ada calon yang menyatakan dirinya sudah didukung oleh partai tapi partainya teriak-teriak menolak tidak mengakui. Nyesek kan?

Di sepanjang proses itu, kita menyaksikan keriuhan dan kekisruhan yang tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pendewasaan politik orang banyak –dan perlu digarisbawahi bahwa tugas edukasi politik ini berada di pundak partai politik.

Apesnya, keributan ini lantas dialihteruskan ke rakyat jelata dalam bentuk loyalitas semu. Sebatas aksi dukung-mendukung bernuansa pragmatis.

Apa sesungguhnya yang salah dari setiap perhelatan pesta demokrasi bernama pilkada ini? Miriam Budiardjo menyatakan, salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan rekrutmen politik. Partai politik berperan mempersiapkan kepemimpinqan internal maupun nasional –dan tentu saja termasuk– kepemimpinan daerah.

Fungsi rekrutmen ini telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan mengalami beberapa perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap WNI –yang salah satunya– untuk menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sebagai pihak perekrut, tentunya yang sibuk-sibuk adalah partai politik. Yang berinisiatif menjalin komunikasi adalah partai politik. Yang getol turun ke masyarakat mengidentifikasi calon-calon pemimpin adalah partai politik.

Partai politik seperti pencari bakat. Mereka yang mendatangi lapangan-lapangan atau tempat-tempat pertunjukan untuk melihat talenta-talenta mumpuni.

Bukan justru duduk manis menunggu orang-orang mendatanginya, menghiba-hiba padanya, merogoh koceknya dalam-dalam demi mendapatkannya, hingga mengejar-ngejarnya sampai nginap-nginap. Untung tidak bawa-bawa toa seperti mahasiswa yang berlutut menyatakan cintanya ke gebetannya tempo hari.

Karenanya, sebuah diksi yang keliru jika kita mengatakan, “Apakah si A atau si B sudah mendapatkan partai pengusung?” Pernyataan atau pertanyaan yang tepat adalah, “Apakah Partai X sudah mendapatkan si A atau si B untuk diusungnya?” Pertanyaan ini akan menjelaskan apa merekrut siapa, bukan siapa merekrut apa.

Dan dari pertanyaan ini pula kita dapat menyimpulkan apakah partai politik telah menjalankan fungsinya secara ideal dan konstitusional ataukah justru kita semua sedang beramai-ramai menginjak-injaknya. Kita semua tahu bagaimana suasana kebatinan seseorang jika sedang menginjak-injak sesuatu. Ada ketidakpedulian yang paripurna.

Andi Syahrir

Andi Syahrir

jurnalis, penyuluh, tinggal di Kota Kendari

Previous post

Menjaga Pikiran dari Otak Mesum dan Sok Moralis

Next post

Cara Canggih Menemukan Asal-Usul Nenek Moyang