Locita

Panggung Politik Anies : Siapa Penantangnya?

Baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta marak mengisi jagat media. Mulai dari keluhan Anies tentang masalah banjir yang selalu dialamatkan pada Gubernur sementara urusan sungai adalah urusan pusat. Kritikan pembongkaran instalasi bambu getih getah. Dan kini heboh sindiran Mendagri karena kunjungan luar negerinya yang dinilai terlalu sering.

Kendati hal ini telah dibantah oleh Tjahjo Kumolo bahwa pernyataan nya dipelintir, ini pertanda bahwa berita yang bersinggungan dengan Anies telah sukses mencuri perhatian banyak orang. Bukan hal aneh karena Jakarta adalah ibu kota sekaligus barometer politik nasional. Apalagi pada perhelatan Pilpres lima tahun ke depan tidak ada petahana sehingga terbuka lebar pertarungan tokoh-tokoh politik baru.

Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh yang dinilai kuat menjadi calon Presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Keberhasilannya menduduki kursi Gubernur adalah jembatan emas. Jabatan ini sangat potensial digunakan menarik simpati dan popularitas di kancah perpolitikan nasional. Apalagi tak bisa dimungkiri pengalaman Jokowi memenangkan Pilpres 2014 tak lepas dari keberhasilannya memimpin Jakarta selama kurang lebih dua tahun.

Tudingan maupun kritik terhadap Anies seolah peluru hampa. Mudah baginya membantah tiap serangan. Kesalahan-kesalahan kecil tidak akan bisa menyingkirkannya dari jajaran tokoh berpengaruh lima tahun ke depan.

Hal ini menjadi positif bagi para pesaing Anies yang berniat maju pada pilpres lima tahun ke depan. Serangan-serangan politik tidak akan berarti bila tidak dibarengi kinerja atau gagasan yang bernas. Sehingga jabatan baik sebagai eksekutif maupun legislatif menjadi sangat krusial sebagai sarana memupuk modal sosial. Melalui jabatan politik ini sangat mungkin menarik kepercayaan publik dan memperlebar jaringan.

Saat ini kabinet Jokowi-Ma’ruf adalah tawaran jabatan strategis yang akan jadi ajang rebutan. Betapa tidak, bursa kabinet kerja jilid 2 ramai diisi nama-nama petinggi parpol, kelompok milenial, profesional dan menteri-menteri lama. Sudah banyak nama yang bermunculan semoga saja tidak menjadi polemik dan mengganggu stabilitas pemerintahan.

Jabatan menteri pada pemerintahan kali ini memang sangat strategis dalam rangka menggaungkan kapabilitas dan kesiapan bertarung di Pilpres 2024. Dari sana akan terlihat menteri mana yang kinerjanya baik, mampu menjawab tantangan global dan bebas korupsi. Jabatan menteri adalah pertarungan yang sesungguhnya untuk menguji integritas dan popularitas.

Tidak sedikit menteri tersangkut kasus korupsi dan harus meninggalkan jabatannya di tengah jalan dan berurusan dengan hukum. Tidak hanya menteri, Ketua umum Partai Politik pun demikian. Kalau sudah menjadi tersangka pupuslah semua harapan.

Elektabilitas mereka yang potensial menjadi kandidat presiden segera terjun bebas di kala kasus korupsi menimpa. Oleh karenanya, ini menjadi alarm bagi tokoh berpengaruh untuk menjaga integritas dan public trust. Jangan main-main dengan jabatan bila tidak ingin tersingkir di tengah jalan.

Inilah yang hemat penulis sebagai pertanda positif bagi berjalannya periode pemerintahan lima tahun ke depan. Setidaknya para tokoh akan berpikir dua kali bila ingin cawe-cawe politik atau menyalahgunakan kekuasaannya.

Masa pemerintahan ini juga menjadi kesempatan emas bagi politisi yang memilih beroposisi. Menjadi oposisi sangatlah strategis untuk menciptakan panggungnya sendiri. Bila lihai mengkritik membangun tentu saja publik bisa menilai positif. Jangan lupa PDIP berhasil memenangkan pemilu pasca beroposisi selama dua periode.

Merebut simpati rakyat tidak perlu harus menjadi koalisi. Oposisi yang kuat dan berintegritas justru lebih mudah menarik simpati rakyat. Menunjukkan kesalahan pemerintah lalu memberikan kritik solutif sangat besar peranannya bagi kemajuan bangsa ini. Rakyatpun akan menilai wacana siapa yang lebih rasional dan pro rakyat. Koalisi atau oposisi mana yang mereka anggap layak untuk didukung.

Siapapun nanti yang ingin bertarung di Pilpres 2024 inilah saat yang tepat. Mari tunjukkan kualitas dan kapabilitas. Biar rakyat yang menilai siapa yang pantas meneruskan tongkat estafet kekuasaan di masa depan. Belajar dari Pilpres 2019, semoga saja pilpres tidak lagi dijadikan ajang pembelahan dan kubu-kubu di masyarakat. Saatnya membangun politik dan demokrasi yang dewasa–yang penuh dengan euforia kontestasi yang adil dan beradab.

juniusfernando

juniusfernando

Pemerhati Politik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

4 comments

Tentang Penulis

juniusfernando

juniusfernando

Pemerhati Politik, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.