Locita
Sumber: Tribunews

Musisi bukan Polisi yang Bisa Diatur Undang-Undang

MUSISI itu bukan polisi. Musisi bekerja dengan kreativitas dan imaji, bukan dengan dikte atau instruksi. Musisi, tak bisa disuruh patuh mengikuti telunjuk atasan, atau bos, atau peraturan perundang-undangan nan mengekang. Sebuah karya musik dan musisi, ungkap Bob Dylan, tidak perlu diproteksi.

Rancangan Undang-undang (RUU) Permusikan lebih beraroma kontra produktif, alih-alih menjadi pegangan kebebasan musisi mencipta lagu, menggarap konser, dan memasarkan sebuah karya. Musisi dibatasi untuk berkreasi.

Musisi dipenjara aturan. Musik dengan lirik kritis tidak hanya disensor, tetapi tak diizinkan beradasar RUU Permusikan pasal 5. Musisi otodidak tak diakui. Kaset atau CD musik harus dijual oleh industri besar, tak boleh dipasarkan secara mandiri.

RUU Permusikan konyolnya, lebih mirip lelucon daripada sebuah produk hukum. Dunia musik sudah mirip layaknya kampus dengan banyak sekali ketentuan dan pelarangan terhadap ini itu.

Aku tertawa terbahak-bahak saat mendapati aturan secara tersirat meyatakan bahwa, untuk menjadi musisi profesional, seseorang mesti mengikuti uji kompetensi (Ukom). Jika tak lulus setelah beberapa kali mencoba, maka cita-cita menjadi musisi harus ditanggalkan.

Ini mirip dengan nasib seorang kawanku, mahasiswa kedokteran gigi yang tak bisa menjadi dokter gigi gara-gara tak lulus ukom, hingga kemudian terpaksa luntang-lantung dan mengganti cita-cita menjadi penulis lepas di ibu kota.

Dengan adanya RUU Permusikan, musisi seluruh Indonesia saling rangkul membentuk Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan. Mereka memberontak. Pegiat musik mengorganisir diri. Memperlebar jejaring.

Para musisi mengajak khalayak bersuara lantang untuk menggagalkan RUU absurd ini. Akankah ada aksi besar-besaran seperti “Demo 212” untuk menolak RUU Permusikan? Semoga saja ada.

Penolakan RUU Permusikan barangkali fardhu a’in dilakukan dengan cara semisal, membuat konser akbar maraton di seluruh Indonesia. Konser bertujuan untuk mengajak seluruh jaringan permusikan untuk sadar politik.

Harapannya agar semua orang tak apatis menghadapi RUU yang merugikan dan terkesan sok-sokan hendak melembagakan kreativitas seniman. Para musisi yang berbeda genre dan aliran, sepertinya akan sangat keren jika berada di satu panggung menampilkan keberagaman musikalitas beserta lirik khas mereka, sebagai penanda politis citraan kebebasan berekspresi.

Perlawanan simbolis itu perlu dan penting untuk diselenggarakan. Sebab, RUU Permusikan bukan saja soal para musisi, tapi soal ekosistem besar industri musik. Di sana ada penjual kaset dan CD, studio penyewaan alat musik, dan fans dengan jumlah ribuan hingga jutaan.

Aku tak bisa membayangkan bagaimana jika skena musik Indonesia, nanti saat RUU Permusikan disahkan, hanya penuh dengan lagu bernuansa cinta melulu. Beberapa musisi yang terkenal dengan lirik lagu kritis umpama, bisa jadi akan bubar atau banting haluan menjadi band dengan lirik lagu penuh klise dan picisan.

Jason Ranti, Sisir Tanah, Fajar Merah, dll yang moncer dengan lirik bikin tersindir pemerintah, mungkin saja akan mengubah lirik lagu mirip dengan lagu “2019 Ganti Presiden”, atau layaknya Mars Perindo yang tiap hari nongol di stasiun TV kesayangan Anda jika tetap ingin hidup dari bermusik.

Membuat lagu bernada provokatif akan diberi predikat melanggar undang-undang. Ujung-ujungnya, musisi bercap “bandel”, tak punya norma, tak berakhlak, diperkarakan, lalu dipenjarakan kalau tak mau tunduk dan patuh pada RUU Permusikan. Duh, musik Indonesia akan jadi satu suara: pemuja moralitas menye-menye. Menjijikan.

Namun, tentu kita perlu optimis. Harapan agar ekososistem musik Indonesia bergerak ke arah lebih baik masih ada. RUU Permusikan mesti dikritisi, digagalkan, ditolak, dan diprotes sebelum diketuk palu.

Musisi, para pegiat di industri musik, dan masyarakat secara umum, harus bahu-membahu menggalang kekuatan menolak RUU Permusikan yang mengerangkeng semangat berkesenian.

Pengesahan RUU ini hanya akan menjadikan skena musik memiliki satu warna. Tidak beragam. Membosankan. Padahal, antropolog dari Bowling Green State University, Ohio, Jeremy Wallach, dalam buku Musik Indonesia 1997-2001: Kebisingan dan Keberagaman Aliran Lagu, memberi kesimpulan, “Nasionalisme populer dan inklusif yang tersirat di hampir semua musik populer di Indonesia nasional memberikan alternatif yang layak bagi berbagai bentuk ektremisme dan ekslusivisme yang terus mengancam integrasi nasional, keadilan sosial, dan demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru”.

Artinya, musik bisa saja dijadikan salah satu indikator demokratisasi sebuah negara. Semakin beragam ekspresi musik, semakin demokratis suatu negara. Musik hadir dengan corak tertentu sudah pasti mendasarkan pijakannya pada ideologi tertentu, kata Wallach.

Pelarangan terhadap pelbagai ekspresi musikalitas, juga bermakna pembungkaman terhadap ideologi pencipta karya. Dan tentu saja, RUU Permusikan itu mengkhianati cita-cita demokrasi di Indonesia.

Negara dan para legislator mungkiin sedang paranoid dengan musik. Mereka membuat aturan agar tak ada energi dari musik yang bisa bikin orang terprovokasi untuk membangkitkan akal sehat, membuat orang-orang turun ke jalan menuntut keadilan HAM, dan mosi tidak percaya pada pemerintah yang gemar berbuat buruk.

Di era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, arsip sejarah bangsa kita mencatat beberapa musisi melakukan konfrontasi terhadap pemerintah yang melarang ekspresi bermusik para musisi. Walaupun seringkali tak digubris, perlawanan terhadap pengekangan bermusik merupakan semacam usaha penegakkan demokrasi. Penegakan hak untuk menyalurkan sebuah pendapat lewat medium musik

Dunia musik tak seperti markas aparat. Musisi tak bisa dikerangkeng dengan komando yang harus dipatuhi. Musisi bukan polisi.

Mario Hikmat

Mahasiswa FKM UNHAS. Belajar di LISAN Cab. Makassar, sedang cari pengalaman kerja di Dialektika Coffee and Bookshop. Buku perdana: Jalan Panjang Tanpa Nama, 2017

1 comment

Tentang Penulis

Mario Hikmat

Mahasiswa FKM UNHAS. Belajar di LISAN Cab. Makassar, sedang cari pengalaman kerja di Dialektika Coffee and Bookshop. Buku perdana: Jalan Panjang Tanpa Nama, 2017

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.