Locita

Meski Keniscayaan, Jangan Naik Taksi Online

NAMANYA Satrio. Dia sudah dua tahun menjadi sopir taksi online di Go-Jek. Saya kebetulan menggunakan jasanya malam minggu, pekan kemarin. Satrio tinggal di daerah Cipulir, Jakarta Selatan. Saya duduk di sampingnya, ketika ia mengantarkan kami ke bandara Soekarno-Hatta.

Saya berbincang dengannya tentang demo taksi online yang akan berlangsung Senin, 29 Januari 2018. Sopir taksi online itu datang dari berbagai daerah di Indonesia, jumlahnya ratusan. Meminta Permenhub nomer 108 tahun 2017 dihapus. Di dalam Xenia putih yang membelah jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), Satrio mengatakan tidak sepenuhnya sepakat tuntutan demo  itu.

Satrio yang berusia sekitar 40 tahun ini enggan bergabung dengan ratusan sopir taksi online yang bergerombol ke depan istana. Satrio satu dari ribuan sopir taksi online yang memilih memutar setirnya hari itu mencari penumpang. Tapi Satrio menginginkan revisi Permenhub ini. Ada beberapa poin yang dia anggap membendung perkembangan taksi yang merupakan keniscayaan.

“Aturan pembatasan pengemudi mas yang mesti direvisi,” katanya pelan.

Dari balik kemudi yang sebesar lingkar badannya, ia bercerita ada aturan yang akan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Khususnya pembatasan jumlah pengemudi yang memaksa setiap aplikator taksi online seperti Gojek, Grab ataupun Uber harus memangkas jumlah taksi online.

Kalau sudah seperti itu, Satrio bersama teman-temannya harap-harap cemas, karena mereka sudah full time ssebagai supir taksi online. Satrio benar, jika aturan ini diberlakukan, berarti akan ada ribuan taksi online yang berhenti operasi.

Sesuai Permenhub Per 1 Februari nanti kuota taksi online di wilayah Jakarta hanya dibolehkan 36.510. Padahal data yang dimiliki dari dua kelompok Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) dan Asosiasi Driver Online (ADO). Ada 120 ribu pengemudi taksi online di wilayah Jabodetabek. Berarti ada 83.400 sopir taksi online yang harus gantung setir. Jika tidak berhenti mereka akan berkejar-kejaran dengan petugas, belum lagi adanya oknum taksi konvensional yang setiap saat memandang mereka sinis, curiga jangan-jangan taksi ilegal.

***

Koordinator Aliando, Bowie, di tengah kepungan massa tampak gerah. Keringat yang bercucuran di jidatnya berulang kali ia keringkan dengan kain. Bowie adalah koordinator Aliando dan menjadi orator di siang yang terik itu, Senin 29 Januari 2018. Mereka menuntut Presiden Jokowi mencabut Permenhub Nomor 108.

Aliando sama sekali tidak menyetujui satupun poin di Permenhub yang baru. Bagi Aliando Permenhub 108 Tahun 2017 itu memperlakukan mereka sebagai karyawan taksi. Padahal mereka memakai mobil dan merawat mobil sendiri.

“Kami ini perusahaan mandiri,” teriak Bowie membakar semangat massa di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lokasi demo lainnya.

Aturan Permenhub itu memang mewajibkan sopir taksi online ini nantinya beralih ke SIM A umum, terus uji berkala kendaraan bermotor (KIR), dan terakhir menempelkan stiker di badan mobil sebagai tanda taksi online. Celakanya semua poin itu tidak ada yang diterima Aliando.

“Tidak ada stiker saja kita tidak aman, apalagi ada stiker,” kata perwakilan Aliando yang anggotanya datang dari berbagai daerah ini.

Dalam berorasi, Bowie juga berulang kali menyebut pembatasan kuota sebagai cara untuk menjadikan mereka pengangguran baru. Dengan kuota 36.510 yang boleh beroperasi di Jakarta, sangat sedikit dibandingkan jumlah yang ada. Sementara kuota itu nantinya terlebih dahulu dipenuhi dari sopir yang tergabung koperasi. Padahal hanya sedikit dari anggota Aliando yang tergabung dengan koperasi, sebab harus bayar iuran koperasi Rp 200 ribu per bulan.

“Kembali mana sisanya? Apa mereka harus berhenti tidak boleh jadi online? Kalau berhenti gimana nasibnya yang belum ada pekerjaan atau sedang kredit mobil?” ucap Bowie.

Sopir-taksi-online-ingin-temui-menhub-sebelum-demo-di-istana (sumber foto: Merdeka.com)

Kembali pada Satrio. Sambil menyetir mobilnya, Satrio bercerita bagaimana sulitnya menyicil mobilnya yang kedua. Saya tidak menanyainya kenapa menyicil mobil kedua, tapi sepertinya karena tiga bulan lalu dia secara resmi menjadi mitra di tiga perusahaan aplikator sekaligus. Mobil yang satu untuk disewakan pada orang lain. Satrio melakukan ini demi mendapatkan pendapatan lebih meski dengan taruhan dipecat salah satu aplikator.

Meski pendapatannya ternyata menurun, Satrio tidak pernah menganggap banyaknya taksi online sebagai pesaing.

“Kami kompak Mas, kami punya grup Whatsapp untuk saling kontak, sering ngumpul kalo lagi pas dekatan,” ujar bapak tiga orang anak ini.

Pada aturan Permenhub Satrio tidak masalah, beberapa hal bisa dia terima. Begitupun dengan penempelan stiker di badan mobil nantinya sebagai tanda taksi online.

Aliando Vs Ado 

Sikap Satrio sama dengan apa yang ditunjukkan perwakilan ADO Christiansen F. W Wagey. Christiansen pada hari demonstrasi kemarin menjelaskan stiker berfungsi melindungi anggotanya dari persekusi lantaran taksi online sudah dilindungi hukum. Sehingga, jika ada “razia” oleh taksi pangkalan mereka dapat melaporkannya sebagai tindak kriminal.

“Di Jakarta memang cukup aman tapi tidak bagi driver online di daerah, di Batam jika driver online kedapatan beroperasi dirazia oleh taksi pangkalan, terus dibawa ke kepolisian,” ujarnya.

Ketakutan Christiansen ada benarnya juga. Meski belum ada angka pasti, tapi sopir taksi online yang dipukuli karena mengangkut penumpang cukup banyak. Di Makassar, kampung saya, sopir taksi yang kedapatan mengangkut penumpang di bandara akan ditelanjangi.

Christiansen mewakili seribuan anggota. Dia berharap aturan kuota tidak berlaku surut, yang berarti aplikator seperti Gojek, Grab dan Uber harus memutus kontrak dengan ribuan mitra pengemudi.

Secara umum ADO justru berseberangan dengan Aliando. ADO menerima aturan Permenhub 108 Tahun 2017. Bagi mereka sudah bagus karena akhirnya mereka ada kepastian hukum untuk beroperasi di Indonesia.

Tuntutan mereka justru kepada aplikator agar Menhub memberi sanksi jika perusahaan ini, nantinya melanggar Permenhub 108. Misalkan sampai saat ini masih ada yang tidak menerapkan tarif atas dan tarif bawah, atau seenaknya saja memutus kontrak sopir taksi online yang sudah membayar kontrak.

“Pelanggaran itu dilakukan mereka karena pemerintah tidak membuat sanksinya. Jadi di PM 108 itu cuma diminta melaporkan saja ke Kemenkominfo,” ujar Christiansen di hari demo.

Setidaknya setelah demonstrasi awal pekan ini, Satrio dan yang lain bisa bernapas lega karena Menhub berjanji melonggarkan aturan dengan tidak melakukan penindakan dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Artinya tanggal 1 Februari Satrio dan kawan-kawannya masih boleh beroperasi seperti biasa.

Agak aneh juga Menhub kita. Sudah lama transportasi online ini ada tapi mereka baru berhasil diatur, seharusnya saat awal keberadaan mereka segera ditertibkan sehingga tidak sampai ada gesekan. Tapi seperti biasa aturan tiba masa tiba akal. Saat gesekan di berbagai daerah sudah terjadi, demonstrasi berulang kali oleh pengemudi taksi online dan taksi pangkalan. Baru deh mereka akan ditertibkan.

Sambil menunggu aturan berikutnya tercapai, ada baiknya kita mengendarai yang resmi. Kita bisa menggunakan becak dan angkot dulu, mengingat masa-masa lampau.

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Add comment

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.