Esai

Menjaga Kesucian Rahim di Cemoro Lawang

SIAPA yang tidak kenal Cemoro Lawang, pintu masuk pemandangan eksotik Bromo di jalur Probolinggo? Di sinilah setiap orang akan disuguhi lautan pasir sebelum menaiki ratusan anak tangga melihat kawah Bromo. Lautan pasirnya telah berhasil menggoda banyak sutradara menghasilkan karya-karya indah.

Namun demikian, mungkin tidak banyak yang tahu penduduk sekitar kawasan ini masih mengagumi praktek unik yang menjaga kosmologi adatnya. Yakni, kebiasaan mengumpulkan warga perempuan yang berstatus single untuk diperiksa apakah ada janin di rahimnya atau tidak. Rahim memang milik personal, namun jika telah berbuah (hamil) padahal yang bersangkutan tidak punya suami sah, maka di titik itu rahim telah menjadi milik publik.

Kira-kira beberapa bulan lalu, saya membaca liputan tradisi pethekan di Radar Malang. Di koran milik grup Jawa Pos itu, warga Tengger di daerah Malang diberitakan masih memegang tradisi dalam memastikan kesucian rahim warganya yang berstatus tidak menikah. Kesucian rahim bermakna tidak ada janin di dalamnya.

Cara mengetahuinya dilakukan secara sederhana, yakni dengan menekan secara halus perut perempuan yang bersangkutan, seperti yang kerap dilakukan oleh dukun bayi dalam sebuah komunitas.

Ooo kalau itu memang juga terjadi di sini, dan saya kira juga dilakukan di komunitas selain Tengger di sekitar sini,” kata Jupri, nama samaran, salah satu warga Tengger yang kebetulan bertemu di sebuah warung dekat pos dua Cemoro Lawang, Selasa (16/1/2018).

Pria yang saya yakini bekerja di sektor pariwisata itu menjelaskan bahwa kegiatan “pengecekan” rahim dilakukan rutin tiap 3 bulan sekali. Tempatnya sering di polindes dan melibatkan tenaga medis (bidan). “Biasanya dipegang-pegang perutnya dan juga menggunakan alat untuk mengeceknya,” tambah Jupri. Saya menebak alat itu adalah USG, dan Jupri mengiakan. Belakangan saya ragu unit kesehatan sekecil polindes telah dilengkapi alat secanggih itu. Bayangan saya, alat yang dimaksud Jupri adalah stetoskop.

Ia merasa masyarakat perlu mengawasi kesucian rahim perempuan wilayah tersebut dengan maksud melindungi. Dalam pandangannya, setiap kehamilan perlu ada yang bertanggung jawab. Dengan cara seperti itu, warga telah berupaya menjaga warganya.

“Apakah dapat dikatakan warga ikut campur terhadap hubungan seksual perempuannya?” saya menyelidik. Dia langsung menolak. Menurutnya ini tidak ada hubungannya dengan itu. Setiap orang punya hak untuk melakukan apa saja. “Ndak ada urusannya dengan keperawanan. Namun jika hamil, maka harus ada yang bertanggung jawab agar lingkungan ini terjaga,” jawabnya tegas. Lingkungan yang ia maksud lebih bersifat metafisik.

Bagaimana jika ada perempuan yang menolak diperiksa, atau memilih membesarkan bayinya sendiri tanpa pasangan? Ia menggeleng. Siapapun, ia menambahkan, yang hidup di sini maka harus menghormati aturan yang telah berjalan. Jika tidak, maka ada sanksinya. Namun ia tidak menjelaskan detailnya.

Saat kami berdiskusi soal ini, perempuan pemilik warung yang mengaku warga asli mondar-mandir melayani pembeli. Sesekali ia ikut menimpali percakapan kami, menguatkan argumentasi Jupri.

Di kesempatan lain, saya menanyakan masalah ini ke pakde, Ketua Paguyuban Peduli Tengger. Ia mengaku praktek seperti itu tak lagi dihidupkan. Sayangnya ia tidak menjelaskan hal ini lebih jauh. “Nggak, tradisi itu belum diaktifkan kembali,” sahut pria pemilik salah satu penginapan di daerah Wonokerto itu.

Saya agak bingung dengan dua penjelasan yang bertolak belakang ini. Ketika membeli minuman di salah satu toko, saya bertemu pramuniaga perempuan, warga Tengger Pasuruan yang bekerja di Cemoro Lawang. Iseng saya ajak ngobrol soal pethekan. “Wah nggak pernah dengar om. Memang ada ya? Padahal aku udah tinggal empat tahun hidup di sini,” ujarnya ramah.

Saya memutuskan kembali menemui perempuan pemilik warung tadi untuk mengonfirmasinya sekali lagi. “Apakah praktek itu dikenakan pada¬† perempuan yang berstatus penduduk tetap, atau juga diwajibkan bagi perempuan pendatang?” tanya saya. Ia hanya menjawab praktek itu khusus bagi penduduk perempuan, bukan warga pendatang.

Lokalitas vs. Universalitas

Fakta di atas bisa dilihat sebagai inisiatif lokal melindungi warganya yang dianggap lemah, sekaligus ijtihad¬† untuk membarikade “kehormatan” wilayah. Sangat mungkin keberadaan perempuan hamil yang tidak bersuami dianggap aib sehingga perlu “diselamatkan” sedemikian rupa. Uniknya, watak penyelamatan ini bersifat memaksa karena disertai sanksi bagi siapapun yang menolak. Perempuan dipersepsi sebagai sosok terhormat, sehingga urusan rahimnya perlu diatur sedemikian rupa.

Di sisi lain, dunia global tengah menawarkan cara pandang berbeda dalam menjaga martabat perempuan, yakni dengan cara menghormati setiap keputusan yang diambil secara mandiri, tanpa paksaan, termasuk keputusan untuk memilih hidup bersama bayinya, dengan atau tanpa pasangan. Apapun pilihannya, perempuan ini tidak boleh distigma atau dialienasi. Hak-haknya tetap harus dilindungi.

Penjagaan kesucian rahim di Cemoro Lawang akan terus menemukan bentuk ideal. Tarik ulur dua kutub idealitas tadi akan terus terjadi dalam negosiasi yang lama, sunyi dan membutuhkan kesabaran. Selama proses tersebut, menjadi penting untuk terus direnungkan: sudahkah perempuan dididik kritis dan terlibat aktif dalam negosiasi tersebut? Wallahu a’lam.

Aan Anshori

Aan Anshori

Kordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD), tengah nyantri di S2 Hukum Keluarga Islam Univ. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, twitter @aananshori

Donald Trump vs Media
Previous post

Trump Budeg, Pengaruhi Kegilaan Duterte dan Israel

Next post

Desa Bahari: Hidup dan Mati dari Hiu