Locita

Mengurus Sertifikasi Ternak Lele Lebih Penting Ketimbang RUU Permusikan

BEBERAPA hari terakhir, yang paling ramai beredar di lini masa selain kampanye pilpres yang mulai memasuki babak saling menghujat, tiba-tiba muncul draft RUU Permusikan sebagai sebagai produk terakhir para legislator di masa akhir jabatannya.

Draft RUU ini tentu saja muncul seperti upil kering yang memenuhi rongga hidung saat kita tidak sedang influenza. Mengganggu dan sungguh tidak berguna. Apalagi ketika kita melihat bahwa praktis tidak ada hal apapun atau kekacauan apapun yang muncul dari industri musik 4 (empat) tahun terakhir.

Terus mengapa hanya empat tahun terkahir? Yah setidaknya, empat tahun terakhir presiden kita tidak merangkap sebagai musisi yang butuh 10 (sepuluh) tahun untuk menghasilkan 4 (empat) album lagu-lagu narsis, bukan infrastruktur.

Saya bahkan bisa mengatakan bahwa album-album tersebut justru produk paling fatal yang pernah diciptakan dalam sejarah permusikan Indonesia. Fatal jika dilihat dari waktu pembuatannya dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Presiden yang terhormat pada saat itu.

Bli JRX mungkin yang paling frontal menyuarakan penolakannya terhadap RUU Permusikan. Menyerang langsung PuangAnang yang dituduh sebagai dalang dibalik lahirnya RUU yang lucu-lucu goblok ini.

Di posisi ini, saya masih berdiri di standing yang sama dengan Bli JRX, bukan karena saya memang penggemar SID sejak SMA, namun saya bisa paham penentangan yang dilakukan oleh Bli JRX dan beberapa musisi lainnya terhadap RUU ini.

Lebih dari itu, bahkan saya berfikir bahwa RUU ini memang tidak layak diproduksi dari segi apapun. Seperti tidak layaknya amukan Ashanty saat suaminya tercinta di kritik dalam posisinya sebagai Anggota DPR.

Come on Mbak… ini konsekuensi PuangAnang sebagai wakil rakyat. Gak usah terlalu lebay bahwa kritik terhadap RUU Permusikan akan menghancurkan harkat dan martabat Puang Anang sebagai lelaki terbaik di mata Mbak Ashanty…

Kalau Puang Anang gak mau dikritik, ternak lele aja… gak usah jadi anggota DPR yang digaji oleh uang rakyat Mungkin Mbak Ashanty ini belum siap menjadi istri seorang pejabat yang makan dari uang rakyat.

Jadi, sudahlah… melaporkan Bli JRX pencemaran nama baik atas kritiknya terhadap PuangAnang itu sama memalukannya dengan mereka yang berfoya-foya dari hasil utang. Terima saja kritik itu sebagai konsekuensi bahwa Puang Anang kini berposisi sebagai wakil rakyat, bukan juragan lele.

***

RUU Permusikan yang mengguncang jagat permusikan beberapa hari terkahir sebenarnya punya unsur positif, walaupun hanya satu. Yaitu setidaknya RUU ini menjadi pemantik kesadaran para musisi akan posisinya sebagai warga Negara dan membuka nalar kritis para musisi untuk mengetahui bobroknya proses legislasi di Negara ini.

Mungkin saja dari momentum ini semakin banyak musisi-musisi kritis yang lahir yang menyuarakan kritik sosial lewat lagu. Mungkin saja akan semakin banyak lagu-lagu berkualitas yang lahir dari kesadaran mereka terhadap kondisi pemerintahan, bukan seperti apa yang terjadi sekarang bahwa lagu mayoritas hanya berisi perspektif tentang cinta yang sangat bodoh.

Namun itu hanya satu hal, yang kemudian tidak menjadi pemebenaran terhadap hancurnya RUU ini. Setelah saya membacanya, memang RUU ini bisa dikatakan produk yang sangat fantastis, karena sempurna sebagai representasi keawwaman anggota DPR dalam memproduksi sebuah norma.

Tidak ada hal baru sama sekali yang ditawarkan. Bahkan RUU ini sama sekali tidak memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang jelas dalam konsideran pembentukannya.

Setidaknya ada beberapa hal yang membuat saya berkesimpulan bahwa RUU Permusikan seharusnya tidak hadir sebagai sebuah rencana norma bahkan tidak boleh hadir sebagai sebuah aturan perundang-undangan.

Yang pertama adalah bahwa semua hal yang diatur tentang permusikan dalam undang-undang ini sebenarnya bukan hal baru, karena telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Misalnya tentang tentang kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi musik yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual serta peraturan perundang-undangan lain tentang pidana-pidana khusus yang disebutkan dalam Pasal 5 RUU tersebut.

Kita tidak lagi butuh Undang-Undang Khusus yang membahas tentang kekerasan, perjudian, narkotika, segala jenis penistaan bahkan tindakan melawan hukum dalam bentuk apapun.

Kita tidak butuh lagi undang-undang yang kemudian membahas secara spesifik pengaruh musik dalam menimbulkan hal-hal tersebut. Tanpa musik, semua tindak pidana tersebut juga sudah dilarang dan akan dikanakan sanksi pidana berdasarkan peraturan yang telah mengaturnya masing-masing.

Karena akan jadi pertanyaan bahwa apakah selama ini orang yang mengkonsumsi narkoba sambil mendengarkan musik tidak dapat dipidana? Sehingga perlu dibuatkan sebuah Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang hal tersebut?

Atau apakah selama ini orang yang main judi sambil mendengarkan musik tidak dapat dipidana? Sehingga butuh sebuah undang-undang yang mengatur tentang musik yang mendorong lahirnya perjudian?

Saya juga sebenarnya agak bingung, musik yang mana yang dianggap melahirkan perjudian? Musik mana yang tiba-tiba membuat orang berpikir, “Ah.. main judi ah… lagunya bagus nih”, setelah mendengarkan musik? Justru yang ada lagu tentang larangan berjudi dari Kanjeng Rhoma.

Penistaan, pencemaran nama baik dan bahkan hatespeech juga sudah diatur dalam KUHP, UU ITE bahkan Perkapolri.

Jadi untuk apa bede’ dibiking lagi undang-undang? Bilang mako kalo ndak ada sekali mi ko bikinFerguso….

Yang kedua tentang sertifikasi dan uji kompetensi. Ini yang paling epik menurut saya. Apa faedahnya membuat sertifikasi bagi musisi?

Apa hubungannya uji kompetensi dengan lagu yang enak didengar? Bahwa ketika musisi telah tersertifikasi dan sudah lulus uji kompetensi maka ada jaminan  dia bisa menciptakan lagu yang bagus?

Bagus tidaknya sebuah lagu, enak tidaknya sebuah lagu, itu tergantung selera pendengar. Ada yang menikmati distorsi ada yang menikmati biola. Ada yang menikmati rock alternatif ada yang menikmati orkestra.

Lalu untuk apa ada sertifikasi dan uji kompetensi? Siapa yang kemudian menentukan kompetensi seorang musisi dan memberikannya sertifikais bahwa dia adalah musisi yang kompeten?

Terus bagaimana dengan musisi yang tidak ikut ujian kompetensi dan tidak tersetifikasi? Apakah dia tidak berhak menghasilkan karya musik?

Saya hanya mau bilang bahwa tidak usah terlalu kasar untuk membuat proyek baru kelembagaan. Sertifikasi dan uji kompetensi ini tidak lebih dari rencana untuk menciptakan pos anggaran baru bagi para pejabat untuk merampok kantong-kantong para musisi.

Sertifikasi dan uji kompetensi akan menciptakan standarisasi dan lembaga baru yang akan membuat para musisi tersandera dalam sistem birokrasi baru. Artinya apa? Musisi akan diposisikan sebagai ladang uang bagi para pejabat.

Karena uji kompeteensi dan sertifikasi ini akan menyebabkan munculnya kewajiban-kewajiban musisi untuk mengeluarkan uang demi mengikuti ujian dan mengurus sertifikasi. Padahal dua hal itu tidak ada hubungannya dengan kualitas lagu yang diciptakan.

Jadi, omong kosong besar kalau dikatakan bahwa RUU ini lahir untuk mensejahterakan musisi. Karena ujung-ujungnya duit lagi… dan kali ini sasaran perampokannya adalah para musisi.

Dan yang ketiga ketentuan pidana. Dan hal ini adalah hal yang paling mubazzir yang jelas menunjukkan bahwa legislator kita bahkan tidak menguasai sistem perundang-undangan dengan baik.

Saya tidak akan membahas lagu yang memang sengaja diciptakan untuk menghina dan mencemarkan nama baik, karena jelas tanpa RUU ini pun, lagu itu sudah masuk dalam ranah pidana.

Namun yang lucu adalah lagu-lagu yang dianggap mendorong khalayak umum untuk melakukan kekerasan, perjudian dan membawa konten negatif budaya asing harus dipidana.

Maksud saya begini, bagaimana cara membuktikan bahwa sebuah lagu bisa menjadi penyebab munculnya kekerasan atau perkelahian? Dari kerasnya musiknya? Dari tajamnya suara distorsi gitarnya?

Karena faktanya lagu dangdut pun yang notabene pakai gendang dan liriknya melankolis, dalam pertunjukannya masih ada orang yang berkelahi. Apakah saya harus menuduh bahwa lagu dangdut itulah yang menyebabkan perkelahian pada setiap acara dangdutan di kampong-kampung?

Lalu apa yang juga yang dimaksud dengan konten negatif budaya asing? Di bagian penjelasan RUU ini pun tidak ada penjelasan tentang batasan konten negative budaya asing?

Apa yang dimaksud dengan budaya asing dan sampai dimana pembeda antara budaya asing dengan budaya lokal? Atau memang kalau mau mengatur budaya, jangan keluarkan RUU tentang permusikan, keluarkan aja RUU tentang budaya.

***

Jadi sudahlah, tidak usah terlalu idiot untuk menjadi seorang legislator dengan mengeluarkan produk yang membuat kami rakyat merasa rugi telah membayar pajak dan membiayai bacotnya kalian.

Atau janganlah terlalu jahat kepada para musisi dengan berfikir merampoknya melalui uji kompetensi dan program sertifikasi, karena merekapun masih punya kendala terbesar pada persoalan pembajakan karya-karya mereka.

Yang mereka butuhkan adalah apresiasi dari pemerintah dan tugas kalian sebagai legislator seharusnya menjadi perpanjangan lidah mereka, karena para musisi adalah bagian dari rakyat dan kalian adalah wakil mereka dalam kedaulatan negara ini.

Jangan menyembunyikan niat kalian untuk memeras mereka dalam sebuah produk lucu di akhir masa jabatan yang kalian sebut sebagai RUU Permusikan.

Udah sono…. Ternak lele aja… kali aja lele bisa tersertifkasi.

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Add comment

Tentang Penulis

Andi Ryza Fardiansyah

Andi Ryza Fardiansyah

Penulis lepas yang pernah kuliah hukum

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.