Esai

Mengapa Pemerintah Melawan Umat Islam?

ENTAH bagaimana ceritanya, akhir-akhir ini ummat Islam dan pemerintah dihadap-hadapkan kedalam dua kelompok yang berseberangan. Coba saja ketik “umat Islam lawan pemerintah” di situs pencari Google, akan muncul banyak artikel mengenai topik itu.

Tidak hanya dari sisi konten pemberitaan, judulnya  saja kadang sudah meletakkan posisi berseberangan antar dua kelompok. Bahkan para tokohpun juga ikut membuat kategori yang sama.

Misalnya sebuah artikel di panjimas.com yang berjudul Situasi Paranoid Pemerintah Terhadap Umat Islam dan Solusinya. Pada artikel tersebut Yusuf Utsman Baisa, si penulis, menilai pemerintah menderita gangguan mental berupa keyakinan bahwa umat Islam adalah ancaman bagi mereka. Khususnya Presiden Jokowi yang pemerintahannya pada 2019 sudah berakhir.

Pemberitaan lain seperti dimuat dalam situs rmol.co memberikan judul Mahfudz Shiddiq: Hubungan Pemerintah Jokowi Dengan Umat Islam Makin Suram. Berita tersebut menerangkan komentar Ustadz Mahfudz Shiddiq, salah satu politisi kawakan, mengenai pembubaran HTI.

Dia menyatakan bahwa rencana pembubaran HTI akan menimbulkan masalah seperti di masa Soeharto, dimana umat Islam berhadap-hadapan dengan negara. Dia juga mengaitkan pembubaran itu dengan polarisasi masyarakat Jakarta pasca Pilkada DKI yang baru saja lewat.

Kalau di telusuri satu persatu akan banyak lagi daftar pemberitaan mengenai posisi Pemerintah yang berlawanan dengan umat Islam.  Namun bagi saya ada sebuah pertanyaan yang menggelitik, dari mana munculnya kategorisasi seperti itu?

Izinkan saya menyimpang sedikit untuk mengecek kategorisasi dalam dunia akademik. Misalnya Clifford Geertz dalam bukunya Santri, Abangan, dan Priyayi, menerangkan bahwa masyarakat Jawa terdiri dari tiga kategori yaitu kaum alim terpelajar yang menjalankan Islam secara taat dikenal dengan santri.

Berikutnya ada kelompok masyarakat Muslim Jawa Abangan, namun tidak begitu kental dalam melaksanakan syariat Islam. Terakhir ada Priyayi, yaitu kelompok masyarakat bangsawan.

Pembagian ini berdasarkan atas studi antropologinya selama beberapa tahun di Jawa. Dan hingga hari ini masih dipakai untuk membaca kelompok etnis terbesar di Indonesia tersebut. Artinya dalam kategorisasi seperti itu, terlihat representasi kelompok masyarakat jawa secara simbolik.

Contoh kategorisasi lain dilakukan oleh Paulo Freire. Dia menerangkan kesadaran masyarakat ketika berhadapan dengan penguasa yang menindas mereka. Ada yang menurut saja ketika diperlakukan semena-mena oleh penguasa.

Berikutnya ada yang sudah sadar secara individual, namun mereka tidak mampu untuk mengatasi situasi tersebut sehingga mereka pada akhirnya malah meniru perilaku penguasa.

Terakhir ada kelompok masyarakat yang sudah sadar lalu mengorganisir diri untuk melawan. Ketiga kategori kesadaran masyarakat tersebut disebut oleh Freire secara berturut dengan istilah kesadaran magis, kesadaran naif dan kesadaran kritis.

Kalau diperhatikan contoh di atas, akan didapati bahwa kategorisasi muncul dari penyelidikan mendalam atas situasi masyarakat. Atau pandangan teoritis yang digunakan untuk menilai seberapa sadar suatu masyarakat atas kesewenang-wenangan penguasa.

Mengenai pembagian kategori umat Islam dan pemerintah bagi saya cukup membingungkan. Apalagi sampai menghadap-hadapkannya seperti disebut diawal.

Persoalannya, kedua kategori itu tidak setara. Umat Islam adalah kategori keagamaan sedangkan pemerintah adalah kategori politik. Umat Islam akan sejajar disandingkan dengan umat Kristiani. Begitu juga halnya dengan pemerintah dengan oposisi. Sebab sumber dari kedua kategori tersebut sama.

Persoalan lainnya adalah umat Islam dinarasikan tunggal dalam kategori tersebut. Pertanyaannya, apakah semua umat Islam merasakan hal yang sama ketika menilai pemerintah ?

Faktanya, kemenangan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pilpres 2014 adalah atas kontribusi sebagian besar umat Islam di Indonesia. Alasannya sederhana, mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Hal ini berarti kebanyakan Muslim mendukung duet yang sekarang menjadi nahkoda negara itu.

Kondisi diatas mengindikasikan bahwa respon umat Islam sebenarnya tidak sama terhadap pemerintah yang ada. Tidak mungkin warga negara yang semula memilihnya, lalu tiba-tiba berbalik arah secara keseluruhan.

Untuk kasus spesifik, seperti pembubaran HTI misalnya, juga tidak dapat dikatakan bahwa hal itu mencederai umat Islam. Sebab ada sebagian kalangan yang justru sepakat dengan keputusan tersebut.

Contohnya komentar Syaikhul Islam Ali dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dimuat di tribunnews.com. Dia mengatakan bahwa pembubaran HTI merupakan kemenangan bagi bangsa Indonesia dan umat Islam.

Pernyataan diatas menegaskan bahwa sebetulnya pemberitaan yang massif mengenai umat Islam melawan pemerintah tidak tepat sama sekali. Selain secara kategori tidak setara, umat Islam yang beroposisi pemerintah juga tidak semuanya. Kalau misalnya golongan atau kelompok Islam A merasa tidak sesuai dengan pemerintah itu sah saja.

Klaim atas nama umat Islam ini sebetulnya cukup tendensius. Kelompok tertentu berusaha untuk menggiring umat supaya beroposisi terhadap pemerintah.

Padahal dia hanya mewakili golongannya saja, atau sekumpulan kelompok umat Islam yang bersetuju dengan pandangannya. Dan mereka yang menggiring ini tampaknya lupa, bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla, kedua-duanya juga Muslim.

Hal ini bukan berarti pemerintah tidak perlu dikritisi dan dikawal kebijakan-kebijakannya. Namun merasa bahwa diri mewakili seluruh pandangan politik umat Islam dan mengatas namakan umat Islam bagi saya merupakan percaya diri berlebihan. Ini juga mengindikasikan kepentingan politik mengingat dua tahun lagi perhelatan Pilpres akan dilaksanakan.

Lalu dari mana isu pemerintah melawan umat Islam muncul? Barangkali dari bunyi seruling dihembuskan angin yang suka ribut.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Previous post

Pluralisme dan Keberagaman di Synchronize Festival

Next post

Paradigma Sehat dan Upaya Memanusiakan Manusia