Locita

Mengapa Kita Membutuhkan Kuliah Gratis untuk Semua Orang – Bahkan Orang Kaya Sekalipun

“Jadi, saya sedikit berbeda dari mereka yang mengatakan kuliah gratis adalah untuk semua orang,” klarifikasi Hillary Clinton  pada tahun 2016 dengan tujuan menyerang lawannya di partai Demokrat, Bernie Sanders.

“Saya tidak ingin membuat kuliah menjadi gratis untuk anak-anak Donald Trump.”

Dengan keberatan ini, Clinton tampak mengalahkan Sanders, pimpinan politik negara dalam hal ketidakadilan ekonomi, dalam permainannya sendiri. Ia berdiri melawan yang kaya, begitulah tampaknya. Menurutnya, kampus negeri dengan harga gratis untuk semua akan menjadi sumbangan bagi yang kaya, yang tak perlu bantuan mendapat sebuah gelar.

Daripada mengadvokasi bantuan finansial umum yang terus bertambah dan mengatur syarat-syarat kelayakan, Clinton membuat kampus lebih mudah dimasuki oleh mahasiswa berpenghasilan rendah tetapi terus mengambil bayaran dari mereka yang tak memenuhi syarat. Pendekatan aturan ini, yang dikenal dengan “means testing” (prosedur resmi yang digunakan untuk mengukur besaran penghasilan seseorang untuk menentukan apakah mereka layak mendapatkan pembiayaan dari pemerintah atau tidak). Mekanisme ini disenangi oleh orang-orang moderat di Partai Demokrat (Kaum Republikan tidak terlalu menyukai hal tersebut dan dikenal lebih agresif menyerang program sosial kapanpun memungkinkan).

Tetapi meski nampak begitu, ketertarikan Demokrat akan means testing tidak berakar dari komitmen kuat untuk kesetaraan maksimal. Secara gamblang, mereka menyukai pemeriksaan keuangan karena “program sosial bertarget” ini menghabiskan uang publik lebih sedikit daripada program sosial universal.

Means testing membuat mereka dapat membatasi pajak untuk basis donor kelas atas mereka, sambil tetap menyenangkan basis pemilih kelas pekerja mereka. Means testing adalah ekspresi pembentukan politik garis tengah Demokrat yang lemah-lembut, dan ketidaksetujuan mereka akan kampus gratis tidak berbeda dengan Republikan.

Sekarang, kampus negeri gratis universal kembali disorot, dengan Sanders maju untuk kandidat presiden lagi didampingi pendukungnya, Elizabeth Warren. Rasionalisme Clinton juga sudah kembali, kali ini lebih diperkuat oleh kandidat presiden Pete Buttigieg. Buttigieg menambahkan argumen bahwa orang-orang yang ingin kuliah memang datang dari keluarga kaya, jadi membuat kampus negeri menjadi gratis justru akan mensubsidi mereka yang sudah memiliki akses istimewa.

Tidak peduli bahwa bayaran yang mahal justru menjadi penjelasan untuk hal ini sejak awal. Seperti Clinton, Buttigieg memilih bantuan biaya dengan metode means testing, dan memutar keengganannya dari program sosial universal sebagai bagian kesadaran akan ketimpangan. Tetapi, pusat politis yang konon berada pada kekhawatiran akan mensubsidi yang kaya bukanlah hal yang baik.

Means testing bukan tentang mendukung si miskin melawan yang kaya: metode ini adalah cara lama yang menenangkan kedua pihak, pada akhirnya dengan mengorbankan si miskin. Satu-satunya cara melawan keinginan mayoritas kelas pekerja dengan minoritas kelas atas adalah membangun program sosial universal yang dapat menahan serangan untuk beberapa dekade ke depan.

Siapa yang Benar-benar Membayar?

Ada beberapa kesalahan besar dalam cara pikir kaum demokrat tentang kampus negeri gratis, dan kesalahan-kesalahan tersebut perlu mendapatkan bantahan yang tepat.

Dalam satu hal, mereka mengabaikan fakta bahwa rencana Sanders, yang sekarang menjadi rencana Warren, dibiayai oleh pajak progresif. Orang-orang yang membiayai sebagian besar biaya kampus gratis adalah mereka yang kaya. Perbedaannya, orang kaya membayar lewat jalur pajak kolektif selama hidup mereka, bukan biaya pendidikan individual dalam beberapa tahun saja. Apakah ia belajar di kampus negeri atau tidak, anak Donald Trump, Barron, tidak akan dikenakan biaya belajar, tetapi juga tidak akan kuliah secara gratis. Keluarganya harus membayar lebih, tiap tahunnya, untuk adanya sistem pendidikan tinggi yang mutakhir.

Namun Barron Trump kemungkinan besar tak akan masuk ke universitas negeri sama sekali. Mereka yang kaya jauh lebih suka mengirim anak-anaknya ke kampus-kampus swasta elit, sebagaimana yang Donald Trump lakukan untuk keempat anaknya yang lebih tua. Jadi, di masa depan saat kampus negeri menggratiskan biayanya dan dibiayai oleh pajak progresif, mereka yang kaya akan melakukan satu diantara dua hal: membayar pajak lebih tinggi dan mengirim anak mereka ke kampus negeri seperti kebanyakan orang, atau membayar pajak lebih tinggi sambil tetap menempatkan anak mereka dalam lingkungan elit.

Yang sebelumnya, meski tak mungkin terjadi di awal, pasti akan meningkatkan kualitas pendidikan di kampus-kampus negeri, karena yang kaya akan tiba-tiba menemukan dirinya terpaksa peduli tentang itu. Namun yang manapun pilihannya, mereka harus memberi jauh lebih banyak uang daripada mereka yang berpenghasilan rendah. Bila kaum moderat benar-benar tak mau membiarkan yang kaya bebas dari tanggung jawab, mereka harusnya tak masalah dengan rencana Sanders dan Warren, yang memaksa golongan kelas atas membiayai kampus untuk semua.

Untuk memperkecil jarak ketimpangan finansial yang terus melebar, memaksa yang kaya untuk membayar juga bagus. Tetapi bukan hanya itu alasan golongan progresif dan sosialis menghapus biaya pendidikan kampus negeri. Pandangan kita tidak hanya tentang dari mana uang berasal, melainkan juga ke mana perginya uang: kebebasan semua orang untuk terus mengejar pendidikannya bila mereka mau, tak peduli mereka lahir dari golongan mana.

Orang-orang seharusnya tak perlu kuliah hanya untuk hidup layak. Mengejar pendidikan tinggi harusnya menjadi pilihan pribadi, sementara gaji dan keuntungan harusnya cukup tinggi di seluruh negeri sehingga orang yang tak ingin kuliah tetap bisa hidup layak, bahkan lebih. Tetapi sekarang ini, jurang biaya pendidikan dan utang yang mengikutinya adalah faktor utama yang membatasi gerak sosial dan pilihan hidup untuk sekian banyak orang yang tak ingin kuliah. Bagi kelas pekerja, situasi ini bagai buah simalakama: antara tak usah kuliah dengan pilihan kerja terbatas, atau nekat mengambil utang besar untuk mendapat gelar. Ini adalah situasi yang tak dapat dipertahankan, dan kita harus mengambil keputusan jelas untuk mengakhirinya.

Menghilangkan halangan finansial untuk kuliah adalah salah satunya. Rencana Sanders juga melebar ke sekolah-sekolah dagang; intinya bukanlah untuk memuliakan suatu jalan hidup tertentu atau mengisyaratkan bahwa pendidikan tinggi itu wajib, tetapi untuk memberi semua orang kesempatan mempersiapkan masa depan yang mereka inginkan tanpa mencederai perekonomian mereka dan keluarganya secara besar-besaran.

Bila kampus-kampus menjadi gratis, kita akan melihat demografi mahasiswa berubah drastis. Buttigieg benar bahwa mereka yang masuk kuliah biasanya datang dari keluarga kaya, tetapi itu bukanlah hal permanen dalam kenyataan; bahkan, tendensi itu justru disebabkan oleh biaya kuliah yang sangat mahal. Menghilangkan biaya kuliah akan memberi hasil jangka panjang dalam membuat pendidikan tinggi dan pilihan hidup diperluas sebagai kemungkinan untuk orang-orang dari kelas pekerja. Pekerjaan kita melawan ketimpangan ekonomi tak akan berakhir di sana, tetapi itu bukan alasan untuk tidak menerapkan reformasi yang sangat bisa dicapai, yang akan membuka dunia baru untuk jutaan orang. Sebagaimana Sanders mengatakannya:

“Anda tidak benar-benar bebas jika Anda lulus kuliah dengan ratusan ribu dolar hutang biaya kuliah. Anda tidak benar-benar bebas jika Anda tak bisa mengejar mimpi menjadi guru, ahli lingkungan, jurnalis, atau perawat karena Anda tak menghasilkan cukup uang untuk pembayaran hutang kuliah bulanan Anda. Dan Anda tak benar-benar bebas ketika mayoritas pekerjaan dengan gaji bagus memiliki syarat gelar yang mengharuskan Anda mengambil hutang ratusan ribu dolar untuk mendapatkan gelarnya.”

Birokrasi yang panjang

Namun kenapa kita tak bisa mendesain sistem finansial publik yang mengidentifikasi dengan tepat berapa banyak bantuan biaya yang dibutuhkan satu orang dan memberikannya pada mereka, daripada membuat seluruh fasilitas menjadi gratis? Inilah ideal yang dijunjung oleh pendukung metode means testing. Masalahnya ada dua: sangat sulit untuk dijalankan, dan hasil akhirnya lemah secara politik. Dengan semua faktor eksternal yang mempengaruhi metode means testing, kita lebih baik menggunakan energi dan sumber daya kita untuk membangun program sosial universal yang tak lekang oleh waktu.

Program means testing didesain untuk membedakan, memilih, dan mengecualikan, yang berarti program tersebut dijaga para birokrat. Proses masuk kuliah biasanya rumit, kriterianya berbelit-belit dan ketat, serta batasannya sewenang-wenang, berarti orang-orang akan bergerak masuk dan keluar dari kelayakan tanpa perubahan dramatis dari level kebutuhan mereka yang sebenarnya. Orang akan sering dikeluarkan dari program tanpa peringatan, memaksa mereka untuk mengubah arah hidup mereka secara drastis. Keuntungannya juga jarang terpenuhi – mayoritas penerima bantuan pemerintah tetap mengambil hutang, sebagaimana mereka yang mendapat bantuan biaya hidup tetap meminjam uang untuk membayar tagihan mereka.

Harga kampus negeri melonjak 34% antara 2006-2016, sementara gaji justru turun. Orang-orang harus mengencangkan ikat pinggang, namun gelar dari kampus semakin penting untuk prospek mendapat kerja. Terkadang ketika orang butuh bantuan yang sebenarnya mereka tak dianggap layak, mereka akhirnya melakukan hal-hal ekstrim untuk mendapatkannya. Di Internet, Anda bisa menemukan saran untuk menikah saja agar penghasilan orang tua tak dihitung dalam penentuan biaya kuliah oleh kantor-kantor pemberi bantuan finansial. Anda juga dapat menemukan pasangan-pasangan saling mencintai yang mempertimbangkan perceraian agar dianggap layak mendapat bantuan lebih untuk pendidikan tinggi anak-anaknya.

Cara-cara diatas adalah konsekuensi alami dari sistem yang membingungkan, sewenang-wenang, dan tidak tepat, didesain untuk mengecualikan orang. Mereka yang melakukannya bukan orang kaya; mereka yang benar-benar kaya dapat langsung membayar biaya dan melanjutkan hidup, tanpa pernikahan atau perceraian yang dipaksakan. Siapapun yang melakukan hal ekstrim untuk mendapat untung dari sistem pemeriksaan keuangan biasanya adalah mereka yang hidup hanya sedikit lebih baik diatas kriteria maksimal, dan mencoba menghindari utang yang dapat membalik hidup mereka.

Dalam kasus manapun, mereka yang melakukan cara-cara tersebut termasuk dalam pengecualian yang ekstrim. Mayoritas kelas pekerja yang mempertimbangkan kuliah hanya terlalu takut dan khawatir atas proses mendapatkan bantuan finansial, bahkan sekedar untuk mencoba sekalipun. Pada tahun 2017, 2,3 milyar dolar dalam uang bantuan negara untuk pendidikan tak tersalurkan. Sementara, alasan nomor satu orang tak mau mendaftar kuliah adalah kesan bahwa biayanya tak terjangkau. Program ini tidak sampai pada orang-orang yang membutuhkan.

Inilah bagian metode means testing yang sebenarnya dijadikan poin menarik untuk politisi yang telah berjanji, baik pada yang kaya dan semuanya. Semakin sulit orang membuktikan bahwa dirinya layak mendapat bantuan, makin sedikit pula orang mencoba dan berhasil. Ini berarti makin sedikit yang mendapat beasiswa, yang menghemat biaya, dan mengizinkan elit politik memotong pajak untuk orang kaya, biaya-biaya penyeimbang, dan terus berjanji pada kelas pekerja bahwa mereka punya niat terbaik dalam hati mereka. Tetapi kelas pekerja – digagalkan, bingung, dan terintimidasi – tetap kalah.

Program dengan metode means testing dijunjung sebagai bukti bahwa politisi atau partai sedang mencoba menyelesaikan masalah sosial, seperti biaya pendidikan yang terus naik dan utang mahasiswa, dengan serius. Tetapi semua, dengan terlalu sering, dan untuk terlalu banyak orang, program-program yang ada tak benar-benar menyediakan apa yang mereka janjikan dalam skala klaim mereka. Kegagalan tersebut sebetulnya sudah ada dalam rancangan awal, dengan konsekuensi politik yang tak dapat dihindari.

Si Miskin yang (Tak) Pantas Mendapatkannya

Selain merupakan mimpi buruk secara administratif, program-program means testing juga lemah secara politik. Mulai dari pelayanan kesehatan hingga tempat tinggal dan pendidikan, mereka yang berjuang namun tak dianggap layak mendapat bantuan sangat cepat menjadi dendam terhadap mereka yang mendapat bantuan, dan dendam ini mudah untuk dieksploitasi politisi saat mereka terus mengikis keuntungan sosial.

Ketika Anda memasang parameter ketat untuk siapa yang layak mendapat bantuan, Anda mengundang elemen konservatif untuk menyerang parameternya – sebuah pertarungan yang menguntungkan mereka. Program manapun yang didesain untuk “orang miskin yang layak” dapat dirusak secara langsung dengan membangkitkan mereka yang dianggap “orang miskin tak layak”.

Sebagai contoh, Medicaid secara spesifik diberikan untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Pada intinya, program tersebut merupakan hadiah sosial yang dirancang anggota masyarakat paling kaya untuk mereka yang paling miskin. Orang-orang konservatif mengambil kesempatan untuk negosiasi ulang syarat-syarat hadiah tersebut, dan inilah mengapa Anda melihat fenomena seperti syarat pekerjaan sebagai kondisi untuk kelayakan mendapat Medicaid.

Tujuan tertulis mengapa ada syarat pekerjaan untuk penerima Medicaid adalah agar orang-orang malas mau bekerja (dalam kenyataannya, kebanyakan penerima Medicaid sebenarnya punya pekerjaan), tetapi tujuan asli aturan tersebut adalah untuk mempersulit proses pendaftaran dan memperkecil pembiayaan dari negara, agar ada ruang untuk pemberian ke perusahaan-perusahaan. Sementara itu, retorika yang digunakan politisi untuk membenarkan usaha mereka merusak program sosial bermetode pemeriksaan keuangan sudah banjir oleh dendam dan saling menyalahkan. Penerima bantuan mendapat stigma, mengompori api prasangka, dan menuai ketidakpercayaan. Pertarungan politik dalam hal parameter program adalah resep untuk tingginya permusuhan dan terkikisnya solidaritas dalam kultur yang lebih luas.

Orang-orang yang mungkin layak mendapat bantuan mudah kalah mental oleh birokrasi yang membuat sakit kepala, yang harus diarungi untuk mendapatkan bantuan. Orang-orang yang tidak mendapatkannya sangat mudah meyakini bahwa penerima bantuan sebenarnya tak layak dan terus memberatkan sistem. Semua ini membuat program-program berbasis pemeriksaan keuangan secara umum tidak populer, dan lemah secara politik. Itulah mengapa sosialis mengungkapkan bahwa program sosial bertarget membuat target yang mudah. Atau seperti kata Wilbur Cohen – seorang arsitek dari program sosial universal populer dan tahan lama seperti Social Security dan Medicare – “Program ‘untuk si miskin’ adalah program yang buruk.”

Mendeskripsikan rencana Bernie Sanders untuk menghapus semua utang mahasiswa tanpa kecuali, sebuah akibat wajar dari rencana penghapusan biaya kuliahnya, sekretaris media massa Sanders, Briahna Joy Gray, menyatakan argumen politik yang jelas untuk efek ini:

“Universalitas adalah cara yang paling teruji oleh waktu dalam menjaga masalah agar tak berubah menjadi pertarungan antara kaum menengah dan kaum miskin, yang memang diinginkan oleh golongan satu persen (kaum kelas atas, – penerj.) Dua program terpopuler di negara ini adalah untuk semua orang, terlepas dari pendapatannya. Dan itulah mengapa program-program tersebut sudah bertahan dari serangan Republikan dan Demokrat moderat selama beberapa dekade, ketika program-program seperti kupon makanan, perumahan Section 8, tunjangan, bahkan ACA berhasil diserang oleh mereka. Nenek semua orang mendapat keuntungan dari Social Security, jadi sulit melawannya sebagai sebuah program yang hanya menguntungkan ‘orang-orang miskin tak layak’.”

Mitra dalam Kemakmuran

Program sosial universal beroperasi dalam logika yang sangat berbeda dengan program berbasis means testing. Program sosial universal terbentuk ketika masyarakat menginginkan kesempatan tertentu untuk digolongkan ke dalam hak sosial.

Amerika punya sekolah gratis hingga 12 tahun karena kita memutuskan pendidikan dasar hingga remaja adalah hak asasi yang harus dinikmati semua, karena masyarakat menjadi lebih baik kualitasnya. Kita punya sistem pos universal karena memutuskan semua orang berhak mengirim dan menerima surat – bahkan mereka yang tinggal di area terpencil, di desa – dan kita setuju membayar pajak berdasarkan penghasilan untuk membuat semua itu mungkin.

Kita punya Social Security dan Medicare karena memutuskan bahwa semua orang – kita, teman-teman kita, bahkan musuh kita – harus hidup di masa tuanya dengan terhormat. Kita tidak punya sistem asuransi kesehatan universal hingga sekarang, tetapi publik semakin sadar bahwa kesehatan harus menjadi sesuatu yang dibayar dan diterima semua orang, karena alternatifnya – yaitu tak mendapat akses kesehatan – terlalu barbar dan tak manusiawi.

Bila program berbasis pemeriksaan keuangan sangat kacau dan lemah secara politik karena disusun berdasarkan pembagian, program sosial universal sangat elegan dan kuat secara politik karena disusun berdasarkan solidaritas. Pada keadaan terbaiknya, program ini mewadahi orang dalam bentuk investasi kolektif dan kepentingan umum. Semua berkontribusi sesuai yang mereka mampu, dan semua menikmati buah dari kontribusinya. Program-programnya mudah diakses, berkelayakan, dan terlihat jelas untuk semua. Program universal terasa tidak seperti sumbangan, melainkan kepentingan bersama, dimana semua merasa bertanggungjawab dan semua merasa untung. Masyarakat terangkat oleh partisipasi dan kolaborasi massa.

Kecuali mereka yang kaya, yaitu orang-orang yang tetap akan dendam karena harus membayar pajak tinggi untuk hal-hal pribadi yang sanggup mereka beli, mereka yang tinggal dalam masyarakat dengan hak sosial terjamin akan melihat satu sama lain bukan sebagai orang yang akan menghalangi mereka dari kesuksesan individual, namun sebagai mitra dalam kesejahteraan. Saat model program berbasis pemeriksaan keuangan menghasilkan alienasi dan kompetisi, model program universal yang kokoh menghasilkan kepercayaan dan kerjasama. Kualitas ini dibutuhkan untuk membentuk sebuah pondasi agar dapat meluncurkan proyek sosial ambisius lainnya, dan untuk terus maju sebagai suatu tatanan masyarakat.

Program sosial universal tetap tidak imun terhadap serangan – pikirkanlah gangguan-gangguan dalam sekolah gratis di sistem sekolah negeri yang sudah ada. Tetapi program sosial universal juga menciptakan konstituensi massa yang mau melindungi program tersebut, yang tak akan ada dalam jenis program lainnya, seperti saat guru-guru, orang tua murid, dan murid-murid turun ke jalan baru-baru ini untuk melindungi pendidikan gratis saat digempur gelombang guru-guru militan. Saat kebaikan sosial ditempatkan sebagai hak, kebaikan itu tak bisa ditumbangkan dengan mudah.

Di Inggris, Layanan Kesehatan Nasional (NHS) menghadapi gempuran dari orang-orang neoliberal pendukung privatisasi. Ini adalah kemungkinan yang menyeramkan, tetapi penolakan yang telah dicoba bukanlah hal yang mudah. Sebuah survey baru menunjukkan bahwa 7 dari 10 orang “mendasarkan prinsip awal dibalik NHS – bahwa layanan kesehatan harus dibiayai pajak publik untuk semua orang.” (Hanya 4% yang percaya bahwa seharusnya mereka mendasari layanan kesehatan seperti yang dilakukan Amerika). Di tahun 2012, pembukaan Olimpiade Dunia di London menampilkan persembahan untuk NHS, dengan penari menggunakan kostum pasien dan perawat mengelilingi akronim yang dicintai tersebut. Politisi konservatif Nigel Lawson, yang bertanggung jawab atas sebagian besar privatisasi dibawah Margaret Thatcher, pernah berkata bahwa NHS “adalah hal terdekat dengan agama di Inggris”. Serangan dari sayap kanan terus datang, tetapi publik tak bergeming.

Konservatif Amerika berpendapat bahwa pendidikan tinggi tidak boleh dianggap hak sama sekali, bahwa orang-orang tetap harus hidup dalam tekanan kegagalan sosial. Untuk membuat argumen ini, kaum konservatif mengabaikan semua data yang ada, konkrit dan anekdotal, menggambarkan betapa tak mungkinnya bagi sebagian besar orang – dengan gaji stagnan tetapi biaya hidup meroket – untuk menabung agar mendapat pendidikan yang makin mahal secara substansial dalam beberapa dekade terakhir, tetapi diperlukan dalam banyak kasus untuk membentuk pondasi kuat dari karir yang memakmurkan.

Kaum liberal, sebaliknya, cenderung setuju bahwa orang harusnya bisa kuliah bila mereka mau, dan bahwa penghalang finansial yang ada mengurangi ksempatan dan memperparah ketimpangan ekonomi. Mereka hanya lebih menyukai solusi yang lebih lemah dan kurang bijak secara politik – karena mereka lebih suka pengingkaran dari politik sayap kiri yang memusuhi orang kaya dan membangun kekuatan serta solidaritas kelas pekerja.

Sosialis lebih tahu daripada kaum liberal sentris. Kita tahu semua orang punya hak mengakses pendidikan dan hidup layak, dan bahwa kampus negeri gratis adalah reformasi yang memungkinkan serta dapat mendekatkan kita ke visi tersebut. Kita juga tahu cara terbaik untuk membangun program yang dapat menghadapi serangan oposisi adalah dengan membuat program tersebut universal, agar bisa menjadi populer, dicintai, dan merasuk ke dalam kultur kita.

Jadi, untuk menjawab kekhawatiran Clinton apakah anak Trump akan diperbolehkan menjadi mahasiswa kampus gratis, jawabannya adalah ya. Semua orang berarti semua orang. Kita bisa memiliki sistem rumit bersubsidi yang hampir tidak bekerja dan tak disukai orang, atau kita bisa punya program sosial universal yang dikenal sebagai “kampus negeri”, yang dibiayai pajak, gratis untuk mahasiswanya, dan tersedia untuk semua.

====

Artikel ini diterjemahkan dari “Why We Need Free College for Everyone – Even Rich People” yang ditulis oleh Meagan Day dan diterbitkan di jacobinmag.com

Avatar

tanjunglarasati

2 comments

Tentang Penulis

Avatar

tanjunglarasati

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.