Locita

Membayangkan Indonesia Di Era Pasca Pembangunan

PEMBANGUNAN  harus dipahami sebagai bentuk gerakan sosial dan membawa misi emansipasi. Misi emansipasi harus dipahami sebagai pembebasan masyarakat dunia ketiga dari belenggu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Proyek pembangunan dilangsungkan dengan berbagai bentuk perencanaan dan regulasi untuk kesejahteraan.

Tapi, selama lima dekade terakhir, pembangunan mengakibatkan berbagai krisis (ekologi, ekonomi, politik, dan kemanusiaan) serta gejolak sosial (Escobar 1992).

Dampak yang ditimbulkan “pembangunan” melahirkan gerakan sosial. Gerakan sosial hadir untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum pinggiran atau golongan yang sedang dilindas proyek pembangunan. Gerakan sosial sedikit banyak menggambarkan persoalan yang dialami masyarakat berupa krisis, gejolak sosial, dan demokrasi.

Gerakan sosial mampu membuka keterlibatan aktor-aktor baru, karakter eksklusif pembangunan, peningkatan fragmentasi, kegentingan masalah urbanisasi, dekomposisi sosial umum, dan kekerasan (Escobar 1992).

Penyingkapan aktor-aktor baru dalam pembangunan merupakan respons dari kegagalan pembangunan yang diikuti tingginya pertumbuhan sektor informal, hilangnya kepercayaan dalam pemerintahan, partai politik, dan pemecahan mekanisme budaya (Escobar 1992).

Perubahan tersebut dapat dilihat dari pergeseran ruang dan identitas dari kelas pekerja ke aktor baru, dari pabrik ke kota, dari kota ke desa, dari ruang publik ke rumah tangga, dari plaza ke lingkungan, dari petani ke masyarakat adat, dan dari ruang nyata ke ruang digital. Pola-pola perubahan tersebut memicu gerakan sosial baru.

Dalam pola perubahan ruang dan identitas menciutkan peran negara dan mencuatnya gerakan-gerakan sosial alternatif masyarakat (Henry 2012). Dalam pandangan Henry (2012) gerakan-gerakan sosial sedang memperjuangkan keadilan-keadilan yang direnggut model pembangunan atas negara, tanggapan gerakan negara yakni dengan mengembalikan peran tanah (back to soil) kepada pemangkunya (masyarakat lokal).

Pengembalian peran masyarakat adat sebagai “agen lokal” memberikan ruang untuk menegaskan dirinya dan mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan pada identitas dan akar tradisi masing-masing.

Pembangkangan masyarakat Adat terhadap negara dapat dilihat kasus Bolivia. Di mana masyarakat adat menarik diri dari pemerintahan Evo Morales yang menganggap pemerintahannya tidak pro lagi terhadap masyarakat adat karena ingin memodernisasinya.

Selain itu, menurut Henry (2012) mengatasi berbagai persoalan distorsi pembangunan dengan politik “degrowt” atau pertumbuhan ekonomi atau menghilangkan sistem ekonomi ekstraksi yang mengeksploitasi alam.

Politik “degrowt” mendorong munculnya gerakan-gerakan lingkungan atas untuk melawan politik pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Penantangan nyata terhadap politik growt melalui negara dengan tegas Tokoh ekofeminis India, Vandana Shiva. Ia dengan tegas menolak kebijakan-kebijakan oleh Presiden Amerika Serikat [Donald Trump], yang tidak pro lingkungan dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi.

Sikap politik Shiva dapat diselisik  dalam Pidatonya, Global Media Forum di Bonn tahun 2013, ia menyampaikan bahwa “jika ekonomi mengabaikan masalah ekologi, maka perkembangan ekonomi juga tidak memperhatikan hak asasi manusia.” Tersurat, Shiva  tidak menyetujui model pembangunan yang merusak lingkungan.

Pernyataan lain atas sikap politik degrowt-nya dengan mengutip pepatah india “barang siapa yang mengambil lebih banyak maka dia mencuri”. Dasar ini, Shiva, menolak Trump bertandang ke Jerman beberapa bulan yang lalu.

Dalam masyarakat Pasca pembangunan terdapat dua hal yang esensial yang diperjuangkan dalam gerakan sosial yakni pertama, back to soil (kembali ke tanah) sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dan mengembalikan masyarakat adat tradisinya; Kedua politik “degrowt” dengan melibatkan semua penduduk miskin berperan dalam mengakses sumber mata pencaharian [relung kehidupan].

Pada konteks Indonesia, era pasca pembangunan sedang berlangsung dan menunggu perealisasiannya melalui undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014 (UU No.6/2014).

Pencantuman asas rekognisi dan subsidiaritas pada UU No. 6/2014 secara tidak langsung memberikan ruang politik yang lebih besar kepada masyarakat di tingkat lokal.

Pengakuan hak asal-usul melalui asas rekognisi sebagai langkah awal pemberian kewenangan masyarakat lokal mengembankan dirinya berdasarkan akar tradisinya. Sementara, asas subsidiaritas adalah pemberian kewenangan masyarakat lokal dalam menyelenggarakan dan mengatur sistem pemerintahannya(Eko 2014).

Kedua kewenangan ini menandai bahwa masyarakat Kita, Indonesia berada dalam posisi pasca pembangunan dengan konsep desa membangun di mana masyarakat miskin semestinya diberikan ruang dan kemudahan untuk mengakses mata pencaharian dan memberikan hak suara kepada masyarakat adat mengembangkan dirinya dan menyelesaikan persoalannya berdasarkan tradisinya.

Penerapan dan konten undang-undang bukan tanpa persoalan menurut Shohibuddin (2016) undang-undang ini tidak banyak mengokomodir persoalan ekologis dan pemanfaatan sumber daya agraria di dalamnya. Dari pernyataan ini kita melihat bahwa Indonesia masih menempuh jalan panjang dalam menyelesaikan berbagai persoalan krisis ekologi dan Agraria sebagai krisis pedesaan.

Perjuangan berbagai berbagai krisis yang menempah pedesaan terutama masyarakat adat menjadi titik kepedulian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). AMAN menggalang kekuatan mendapatkan pengakuan terhadap negara.

Artikulasi Pengakuan Negara

Perjuangan masyarakat Adat di Indonesia telah memasuki tiga dekade terakhir sejak tahun 1980-an. Gerakan sosial anti pembangunan bermunculan secara sporadis di bawah rezim orde baru, masyarakat adat menjadi sasaran modernitas melalui kebijakan pembangunan nasional.

Kedaulatan masyarakat dirampas dengan cara represif dan dipaksa menyerahkan tanahnya pada negara. Penghilangan peran masyarakat adat terlihat jelas dalam undang-undang kehutanan dengan mengubah status penguasaan Hutan, luas kawasan hutan ditetapkan menjadi 79 % dari kawasan negara pada tahun 1967.

Rezim Soeharto pun, mengubah status kepemilikan lahan menjadi kepemilikan negara kecuali berstatus milik pribadi. Di masa Rezim Soeharto dengan sendirinya “masyarakat Adat” dihilangkan dan tidak diakui  oleh negara.

Dampak dari kebijakan ini berdampak buruk terhadap masyarakat adat, beberapa masyarakat adat tercarabut dari akar tridisnya dengan sistem penyeragaman. Sistem pemerintahan masyarakat tingkat bawa pun diseragamkan dengan pola sistem pemerintahan desa yang kita kenal saat ini, sistem-sistem pemerintahan lokal dihapuskan.

Atas keperihatinan ini dari berbagai kalangan akadamisi, intelektual, dan organisasi non pemerintah berhimpung untuk membela kepentingan dan nasib masyarakat adat bermula pada tahun 1990.

Maka, pada tahun 1993 dilaksanakan konferensi Jaringan  Pembela  Hak‐hak  Masyarakat Adat  (JAPHAMA)  yang  dipelopori para tokoh adat, inteleltual, pendamping  hukum, akademisi, dan  aktivis gerakan sosial di tanah Toraja sulawesi Selatan. Hadirnya JAPHAMA juga tiada tanggapan dari masyarakat Global yang makin menguat.

Dalam konvensi ILO 1989 mengakui hak masyarakat adat untuk mengindentifikasi diri termasuk dalam menentukan teritorial, serta hak mengembangkan, memelihara dan mempertahankan nilai-nilai yang telah menjadi akar dari tradisi masyarakat adat tersebut (Li 2002; Subono 2017).

Pada tahun 17-22 maret 1999 untuk kali pertama dilaksanakan kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN I) diselenggarakan di Jakarta, sekitar 400 pemimpin masyarakat adat seluruh nusantara terlibat membincangkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat adat mulai dari perampasan  tanah, pelecehan budaya, pelanggaran hak azasi manusia, perampasan wilayah dan sumber daya, dan penyingkiran masyarakat adat dengan sengaja melalui pembangunan.

Saat ini, telah dilaksanakan kongres yang keempat di tahun 2012 di Tobelo Halmahera. Spirit perjuangan yang mereka bawa tetap pada perjuangan pengakuan masyarakat adat terhadap negara.

Titik perjuangan mereka mendapatkan titik dalam UU No. 6/2014 mengenai pengakuan hak asal-usul (rekognisi) dan subsidiaritas (kewenangan menyelengarakan pemerintahan sendiri). Kedua asas ini memberikan model pemerintahan yang diatur oleh masyarakat (Eko 2015).

Meskipun, kedua asas sudah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat adat, perjuangan masyarakat adat dalam mengatasi krisis ekologi dan krisis agraria masih panjang.

Krisis Agraria masih menjadi hak yang sangat krusial dalam masyarakat indonesia karena tumpah tindihnya berbagai macam regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk hak kepemilikan.

Era Post-pembangunan masih jauh dari kenyataan dari implementasi UU No. 6/2014 dan konstruksi pengetahuan penyelenggara negara. Selama negara tidak tidak menerima sistem pertumbuhan ekonomi-politik (degrowt),  Selama itu pula, masyarakat miskin tetap ada.

Sampean Dali

sampean Dali

Penyuka bacaan filsafat, sosial, dan budaya.

Tentang Penulis

Sampean Dali

sampean Dali

Penyuka bacaan filsafat, sosial, dan budaya.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.