Locita

Mari Menghitung Berapa Lagi Korban Virus Corona

Ilustrasi (Foto: Grid.id)

Beberapa hari lalu, tersiar sebuah kabar tentang telur. Orang-orang dan terkhusus para ibu panik. Mereka menelpon sanak keluarganya untuk membeli dan merebus telur sebelum subuh. Dinding sosial media dikerumuni berita soal telur. Dan korban berita bohong ternyata begitu banyak. Mereka mau saja percaya dan kemudian melakukan perbuatan konyol itu.

Mengapa masyarakat kita begitu mudah panik dengan berita hoaks seperti itu –yang dalam beberapa hal tidak masuk di akal sehat—tetapi tidak panik ketika angka kasus dan kematian disebabkan corona semakin hari semakin bertambah?

Nyatanya, ketika kasus virus Corona ini semakin hari semakin mengancam, pemerintah menyerukan menjaga jarak (social distancing) dan sebisa mungkin mengisolasi diri (self-isolation atau self-quarantinee) masyarakat kita tidak serta merta menuruti?

Namun yang terjadi, justru beberapa orang dengan sengaja mengabaikan bahkan melawan seruan tersebut. Beberapa menggunakan dalil pikirannya seenak udel dan beberapa yang lain menggunakan agama. Seolah semua persoalan cukup diselesaikan dengan doa, doa tanpa ikhtiar yang maksimal. Seolah perintah untuk menjaga jarak dan tidak keluar rumah bukan bagian dari cara Allah menolong hamba-Nya.

Meski beberapa menaati, masih lebih banyak yang mengabaikan perintah pemerintah. Beberapa kasus misalnya di Kolaka, seorang yang diduga terjangkit virus Corona dimandikan dan bahkan dipeluk beberapa anggota keluarganya. Alkisah, orang tersebut semasa hidupnya dikenal sangat baik. Saya tidak peduli apakah orang tersebut baik atau tidak sebab bukanlah di situ letak persoalannya.

Yang menjadi masalah adalah justru ketidakmampuan kita untuk menahan diri tidak hanya membahayakan diri tetapi juga –dan yang paling utama—membahayakan orang lain. Sebab begitulah virus ini bekerja.

Di kota-kota besar keramaian masih ada, kereta-kereta di Jakarta masih beroperasi dan orang-orang masih berdesak-desakan, para penumpang masih datang dan pergi.

Corona datang dan menguji setidaknya tiga hal dalam bangsa kita. Tiga hal yang tersebut adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tiga hal yang kemudian menjadi prinsip sebuah Good Governance.

Seorang kawan yang berada di garis terdepan –seorang dokter—mengeluhkan betapa susahnya mengedukasi masyarakat. Betapa tidak mudahnya memahamkan mereka jika seruan tinggal di rumah tidak juga diindahkan, virus ini akan semakin menggila dan menjatuhkan korban jauh lebih banyak.

Betapa sulitnya mengingatkan mereka untuk tidak bolak balik melintasi perbatasan. Sebab meski mereka tidak positif terkena virus, mereka bisa menjadi pembawa (carrier) virus tersebut. Dan ketika virus tersebut menjangkiti orang yang sistem imunnya lemah, maka kematian sedang berada di ujung mata.

Berbagai seruan, ajakan, dan peringatan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat betapa berbahayanya si virus ini. Namun, sebanyak itu puka seruan ini mentah dan tidak sepenuhnya dipatuhi. Namun, di saat yang bersamaan pemerintah pun, baik pusat maupun daerah, belum mengambil sepenuhnya tindakan yang tegas. Ketidaktegasan ini sedikit banyak menunjukkan watak kepemimpinan para pejabat dan pemilik wewenang.

Seorang teman jurnalis mengeluhkan informasi corona yang cenderung satu pintu. Pemerintah seperti menutup-nutupi apa yang sedang terjadi. Pendapat para ahli diabaikan (dan kita sudah sering menyaksikan apa yang terjadi jika mengabaikan pendapat mereka yang ahli dibidang tersebut. Anda masih ingat ketika hasil studi mengingatkan pemerintah tentang potensi bencana di Palu?).

Sejak kemunculan Corona, pemerintah tampak tidak benar-benar menyiapkan diri menghadapi virus ini. Alih-alih menutup penerbangan, pemerintah justru sibuk mengundang influencer untuk mempromosikan wisata Indonesia. Para pejabatnya berkelakar dan berlelucon tentang virus corona yang katanya bisa dijinakkan dengan makan nasi kuning.

Beberapa pejabat akhirnya terbukti positif corona, sebagian karena didesak. Namun ada berapa pejabat yang enggan mengakui ke publik jika mereka terkena virus corona dan menganggap punya hak untuk tidak diketahui publik?

Para pejabat masih saling dorong-mendorong dengan pertimbangan keuntungan diri dam golongannya sendiri. Akhirnya, pemerintah gagal membuat kebijakan tegas atau mungkin memang tidak menghasilkan kebijakan apapun. Di tengah pertaruhan nyawa manusia, segala untung rugi dan teori-teori ekonomi sepatutunya dipinggirkan.

Sudah cukup Italia menjadi contoh dan peringatan. Tanpa tindakan tegas pemerintah dan kepatuhan masyarakat, mari menghitung berapa lagi nyawa yang harus menjadi korban.

Arief Balla

Arief Balla

Pengajar tetap di Institut Parahikma Indonesia/Wakil Direktur Lembaga Literasi KNPI Sulawesi Selatan

Tentang Penulis

Arief Balla

Arief Balla

Pengajar tetap di Institut Parahikma Indonesia/Wakil Direktur Lembaga Literasi KNPI Sulawesi Selatan

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.