Esai

Maluku dan Politik Kelautan

PEMBANGUNAN daerah di Provinsi Maluku merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Karena hakikatnya pembangunan daerah, khususnya Maluku, adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Persoalan ekonomi paling krusial yang kini dihadapi provinsi seribu pulau tersebut adalah kemiskinan dan keterisolasian.

Sebagai daerah bahari dan kepulauan terbesar di Indonesia, Maluku memiliki potensi pembangunan (ekonomi) kelautan yang sangat besar dan beragam. Sedikitnya terdapat sembilan sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan guna memajukan dan memakmurkannya.

Yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, transportasi laut, industri dan jasa maritim, pulau-pulau kecil, dan terakhir sumber daya non konvensional.

Sementara itu, potensi lestari Sumber Daya Ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7 persen dari total potensi lestari SDI laut dunia. Ini tersebar di beberapa kepulauan di Provinsi Maluku misalnya Laut Banda, Laut Seram, Laut Tenggara dan Laut Arafura.

Saat ini tingkat pemanfaatannya baru mencapai 4,4 juta ton. Masih banyak komoditas perikanan budidaya lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Antara lain mutiara, kerapu, kakap, baronang, bandeng, nila, lobster, kepiting, rajungan, teripang, abalone, dan rumput laut. Lebih dari itu, Maluku juga memiliki keanekaragaman hayati yang Ada di Laut Banda.

Potensi ekonomi industri bioteknologi kelautan sangatlah besar berupa industri farmasi (seperti omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), industri kosmetik, bioenergi, dan industri lainnya.

Potensi nilai ekonomi total dari produk perikanan dan bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 miliar dolar AS per tahun. Meskipun belum ada perhitungan tentang potensi ekonomi pariwisata bahari, namun akan menarik jika kita bandingkan dengan negara bagian Queensland, Australia, yang panjang garis pantainya 2.100 kilometer mampu menghasilkan devisa dari pariwisata bahari sebesar 2 miliar pada tahun 2002.

Belum lagi potensi ekonomi dari sektor industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin perikanan, pelabuhan laut, serta teknologi komunikasi dan informasi). Pendayagunaan pulau-pulau kecil untuk pariwisata, mariculture, dan kegiatan ekonomi lainnya. Termasuk juga pemanfaatan sumber daya kelautan non konvensional yang meliputi energi kelautan, deep sea water industries, dan lainnya.

Potensi Laut Maluku dan Indonesia

Ekonomi kelautan ini akan semakin strategis bagi bangsa Indonesia dan khususnya Maluku seiring dengan pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Pasifik. Hampir 70 persen dari total perdagangan dunia ada di kawasan ini. Sebanyak 75 persen dari barang-barang yang diperdagangkan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar 1.300 triliun dollar AS per tahun.

Oleh karena itu, pembangunan kelautan hendaknya diarahkan untuk meraih empat tujuan secara seimbang. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Kedua, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan. Ketiga, pembudidayaan ikan dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.

Untuk merealisasikan keempat tujuan yang dimaksud, kita perlu segera melaksanakan empat agenda pembangunan kelautan secara sinergis dan produktif. Yakni, menegakkan kedaulatan di laut dengan cara menyelesaikan seluruh masalah perbatasan wilayah laut dan penguatan kekuatan hankam laut nasional.

Kedua, menyusun dan mengimplementasikan tata ruang kelautan nasional guna menjamin kepastian dan efisiensi investasi di bidang kelautan serta kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang harus dilindungi. Naskah akademik tata ruang kelautan nasional sebenarnya sudah disiapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak awal tahun 2002. Dengan demikian, tinggal diimplementasikan saja.

Selanjutnya, dalam jangka pendek, sektor-sektor kelautan yang feasible untuk memecahkan permasalahan ekonomi adalah perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, industri pelayaran (perhubungan laut), dan pembangunan pulau- pulau kecil perlu dikembangkan.

Pembangunan perikanan budidaya dan perikanan tangkap hendaknya dilaksanakan dengan menerapkan sistem bisnis perikanan secara terpadu, yang mencakup aspek produksi, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran hasil perikanan.

Terakhir, prioritas pembangunan seyogianya fokus pada komoditas unggulan, yakni udang, kerapu, kakap, bandeng, nila, patin, kepiting, rumput laut, dan kerang mutiara untuk perikanan budidaya; udang, tuna, cakalang, ikan demersal, dan pelagis kecil yang bernilai ekonomis tinggi untuk perikanan tangkap.

Singkatnya, jika kita mampu mendayagunakan segenap potensi ekonomi kelautan, penulis meyakini tidak hanya akan mampu mengeluarkan Maluku dan Indonesia ini dari persoalan kemiskinan, pengangguran dan keterisolasian. Akan tetapi, bidang tersebut juga mampu mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju.

Semua itu bisa terwujud apabila kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, hukum, keamanan, otonomi daerah, infrastruktur, dan ketenagakerjaan) bersifat kondusif bagi berkembangnya sektor kelautan. Dalam konteks ini seharusnya pemerintah bukan hanya melakukan gerakan nasional berupa Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang kental dengan orientasi pembangunan daratan. Akan tetapi, juga mensinergikannya dengan revitalisasi pembangunan kelautan.

Politik Kelautan Yang Lemah

UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 belum mampu mengakomodir daerah-daerah yang mempunyai potensi kelautan yang mampuni. Padahal laut merupakan sektor unggulan yang kalau dikelola secara benar dan baik mampu menjawab berbagai persoalan.

Terkait hal ini Provinsi Maluku meminta Presiden Jokowi harus konsisten dengan upaya mengembalikan kejayaan laut masa lalu dengan kebijakan yang pro kepada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam khusus dibidang kelautan dan perikanan.

Ini tidak bisa dilihat dalam narasi bebas saja. Misalnya soal kewenangan Maluku sampai saat ini tidak diberi ruang secara politik untuk mengurus potensi lautnya sendiri. Sebab amanat undang-undang perihal kewenangan mengelola batas 12 mil menjadi masalah serius karena sebaran sumber daya perikanan dan kelautan malah berada diluar wilayah itu dan anehnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Inkonsistensi pemerintahan ini juga ditunjukkan dengan belum disahkannya undang-undang tentang provinsi kepulauan dan/atau penetapan Maluku sebagai daerah lumbung ikan nasional hanya kajian politik yang menghiasi panggung politik nasional.

Sampai saat ini kami melihat bargaining politik lokal masih lemah dalam kajian politik nasional. Akibatnya pemerintah pusat tidak selalu memperhatikan dengan serius permintaan pemerintah Maluku. Apakah situasi ini disebabkan posisi elektoral daerah yang lemah atau karena elit politik lokal tidak bersatu.

Ini jadi alasan untuk menyambut positif agenda yang digagas oleh Gubernur Maluku yakni Musyawarah Anak Maluku. Harapannya mampu menghasilkan beberapa entry point penting bagi posisi tawar anak Maluku di level nasional.

Moomini Talaohu

Ali Moomini Talaohu

Pendaki Gunung, Penikmat Pantai dan Peneliti Masyarakat Pesisir

Previous post

Doa dan Terima Kasih untuk Jokowi dari Illinois

Next post

Isyarat Politik di Balik Tertundanya Kedatangan Habib Rizieq