Locita

Kontroversi Cawapres PKS Untuk Jokowi 2019

Ilustrasi (Sumber foto: presidenri.go.id)

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan urusan perseteruan dengan Fahri Hamzah, namun terkait pidato Muhammad Shohibul Iman, Presiden partai dakwah itu.

Dalam orasinya di momen Rembug Legislator Nasional dan Ngaji Budaya PKS beberapa waktu lalu, Shohibul Iman menyampaikan kemungkinan PKS masuk bursa cawapres untuk mendampingi Jokowi di perhelatan Pilpres 2019 nanti. Meskipun disadari bahwa antrian sangat panjang namun menurut Shohibul Iman bukan tidak mungkin Jokowi akan memilih kader PKS sebagai mitranya.

Pidato itu langsung mendapatkan respon serius, berupa petisi yang menghendaki Shohibul Iman diturunkan dari Presiden partai. Petisi yang diinisiasi Salim Assegaf tersebut menyatakan tiga poin yang menurutnya pelanggaran.

Pertama, mencederai mekanisme penjaringan bakal capres dan cawapres internal PKS. Kedua, tidak menghiraukan aspirasi kader PKS yang menghendaki kepemimpinan pro umat Islam. Ketiga, membuat hati kader PKS dan umat Islam terluka karena menempatkan prioritas koalisi dengan partai penista agama.

Adanya indikasi dalam pidato Shohibul Iman, bahwa PKS akan merapat ke Jokowi di Pilpres 2019, merupakan hal yang masuk akal. Sebab pada Pemilu 2019 PKS menargetkan 12 persen suara. Target ini hampir dua kali lipat dibanding persentase yang didapat pada 2014 lalu. Dengan mendukung Jokowi sedari dini harapan peningkatan suara semakin terbuka lebar.

Alasannya cukup realistis, masih banyak masyarakat dan bahkan beberapa partai menginginkan Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya untuk periode kedua.

Hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan akhir Januari sampai awal Februari lalu menempatkan Jokowi di posisi tertinggi. Rentang persentase dukungan terhadapnya mencapai 45 – 50-an persen.

Jauh-jauh hari sebelumnya, beberapa partai seperti Nasdem, Hanura, Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sudah menyatakan dukungannya terhadap Jokowi. Artinya, jelas bahwa kompetisi saat ini relatif hanya tertuju pada siapa yang akan mendampinginya nanti.

Oleh karena itu tidak ada persoalan sebetulnya dengan pidato Shohibul Iman. Sebab arus utama sudah mengalir ke Jokowi. Tinggal kemampuan partai dan khususnya elektabilitas figur, untuk meyakinkan Presiden sederhana tersebut.

Genderang kompetisi cawapres ini sudah ditabuh oleh Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Balihonya untuk maju sebagai cawapres sudah beredar luas. Meskipun tidak vulgar menyatakan bahwa ia akan menjadi mitra Jokowi untuk 2019 nanti. Namun melihat perjalanan Pilpres 2014 dimana PKB adalah salah satu koalisi pendukung Jokowi, jelas kemana arah yang dituju Cak Imin.

Catatan penting yang perlu diperhatikan, selain hasil Pileg 2019 nanti, adalah sejauh mana kemenangan PKS di level eksekutif dan termasuk juga pengalaman berkoalisinya dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI-P), partai Jokowi. Untuk yang pertama akan ditentukan oleh hasil Pilkada serentak tahun 2018 ini.

Adapun yang kedua, sudah ada catatan mengenai koalisi antara kedua partai. Pada pilkada 2018 saja, PKS dan PDI-P bersama partai lain mengusung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel. Di Jawa Timur, pada ajang yang sama, PKS dan PDI-P sama-sama mendukung Saifullah Yusuf untuk menggantikan Soekarwo.

Koalisi yang tengah berlangsung ini secara nyata berseberangan dengan keberatan yang diajukan petisi di atas terhadap pidato Shohibul Iman. Misalnya pada poin koalisi dengan partai pendukung penista agama. Ini jelas berhubungan dengan Pilkada DKI yang lalu dimana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang didukung oleh PDI-P, dipenjara karena pidatonya yang dinilai menistakan sebagian kalangan agama Islam.

Artinya PKS dibawah kepemimpinan Shohibul Iman, tidak menjadikan isu Pilkada DKI dalam ekskalasi politik nasional. Buktinya masih bisa berkoalisi dengan PDI-P di Pilkada lainnya. Menariknya lagi, PKS dalam hal ini bisa lebih jernih melihat bahwa kasus tersebut murni urusan individu, tidak berkaitan dengan partai. Dan tidak masuk akal juga kalau ada partai yang mengagendakan menista Islam, sebab umatnya mayoritas di Indonesia.

Perjalanan koalisi tersebut juga sekaligus membantah poin petisi lainnya, terkait kepemimpinan pro umat Islam. Kalaulah dianggap PDI-P sebagai the ruling party dan khususnya Jokowi selaku Presiden tidak pro umat Islam, tentu PKS tidak akan berani berkoalisi dengan PDI-P. Sebab kerjasama dengan PDI-P di momentum Pilkada, jika menang, akan menjadi langkah awal yang bagus bagi PDI-P sendiri di Pemilu 2019. Dan jalan mulus bagi Jokowi untuk mengamankan posisinya untuk periode semakin terbentang luas.

Langkah Shohibul Iman dalam menyampaikan kemungkinan cawapres dari PKS bagi Jokowi layak diapresiasi. Ini menunjukkan visi kebangsaan yang cukup kuat tanpa melihat platform seseorang dan partainya. Artinya masalah kemaslahatan bangsa menjadi sorotan utama seorang Shohibul Iman. Ini sebuah terobosan penting dikala bangsa seakan-akan terbagi dua semenjak Pilpres 2014 plus Pilkada DKI.

Beberapa nama dari PKS patut dipertimbangkan. Selain Shohibul Iman sendiri ada nama Anis Matta yang dulu populer dengan jargon pemimpin muda. Mantan Presiden PKS itu layak diajukan untuk menggantikan sosok Jusuf Kalla yang sudah menyatakan pensiun dari politik praktis. Selain memenuhi perimbangan politik Jawa dan non-Jawa, sebagai putera Bugis, juga mencakup representasi Indonesia Barat dan Timur.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Add comment

Tentang Penulis

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.