Esai

KOHATI Dalam Membingkai 71 HMI Refleksi Gerakan Mahasiswa Islam dalam Mengakomodir Gerakan Perempuan

HAMPIR seabad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ikut mengisi pembangunan bangsa ini. Dalam dies maulidiyah yang ke-71 ini, kira-kira dalam roadmap menuju tahun emas 2045 yang sudah ditetapkan, setiap sektor harus melakukan kontribusi aktif. Kita masih berpacu menjadi negara maju dengan sektor  pembangunan infrastruktur lebih dominan dari suprastrukturnya sendiri.

Indeks hidup Indonesia 2045 diharapkan dalam posisi aman sebagaimana negara maju India, Brazil, Abu Dhabi, dan Arab Saudi diukur berdasarkan kapasitas pertahanan sumber daya alamnya. Akan tetapi, ketahanan akan konflik kebijakan dan kesetaraan gender pada negara di atas masih dianggap berat untuk stabil.

Korps HMI-Wati (KOHATI) sebagai badan khusus dalam tubuh HMI yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan jelas melihat situasi dan tantangan. KOHATI harus mendorong persepsi akan hak dan kewajiban perempuan memiliki kesempatan yang sama. Persamaan gender masih menjadi perjuangan emansipatoris, karena kebijakan yang kurang terakomodir dan penegakan karakter berpikir patriarkis.

Budaya kesadaran perempuan di lingkungan sekitar kita tidak boleh dipandang dalam kerangka ekonomis dan fenomenologis saja. Kondisi itu bisa merupakan hasil dari pembangunan kesejahteraan yang tanggal, penempatan aspirasi yang salah, serta terlalu menguatnya kepentingan sepihak dan kurang responsif kepada masalah perempuan.

KOHATI tidak boleh menurunkan keyakinan bahwa perjuangan pembebasan keterbelengguan perempuan yang dimaksud, senafas dengan ruh keislaman dan keindonesian yang ada. Perkembangan gerakan baru dengan jargon semangat liberal jauh lebih kencang, menjadi semacam perang atau invasi pemikiran (ghozwul fikr) harus menjadi refleksi internal KOHATI. Maraknya Gay dan Lesbianisme belakangan perlu direspon serius. Wacana tersebut harus diimbangi oleh tindakan progresif namun berimbang bahwa pada sisi ekstrem gerakan itu jauh dari nilai-nilai Islam dan membunuh hak-hak maqasid as-syariah dalam Islam.

Perlu dipertegas kembali mode perjuangan KOHATI seperti apakah yang lebih relevan. Di Jepang, kita akan menemui Michiko sebagai tokoh pergerakan kaum perempuan, di Maroko kita berjumpa dengan pemikiran Fatimma Mernissi. Asghar Ali Engineer dan Rifat Hassan dari India, Amina Wadud dari Amerika. Dan di Indonesia sendiri kita temui para pakar dan pemerhati gender, sejak periode pra-kemerdekaan.

Kita bisa runtut dari RA Kartini dan Dewi Sartika sebagai pionir “feminisme” kala itu. Untuk saat ini, kita bisa menyebut nama Zohra Andi Baso (aktivis perempuan Indonesia asal Sulawesi Selatan), Rahmah El-Yunusiyah (Tokoh Pendidikan Perempuan asal Sumatera Barat), hingga mantan first lady Indonesia, Sinta Nuriyah Abd Rahman Wahid berada di garda terdepan dalam membela dan membekali kaum perempuan.

Hingga tidak heran muncul “Teologi Perempuan” yang menjadi “aqidah-aqidah” baru yang mengagendakan pembebasan dan pemberdayaan kaum hawa. Di dunia Arab sendiri, khususnya Mesir, masalah relasi gender ini menjadi bagian problem-problem sentral (al-isykaliyyât al-markaziyyah) dari pergolakan pemikiran Mesir. Kita mengenal Huda Shaarawi, Zaenab Fawwaz, Nawwal el Saadawi, May Ziade, dan yang lain.

KOHATI harus menjadi moral gate yang menginspirasi perempuan Indonesia. Pengaderan internal KOHATI harus compatible dengan zaman. Muatan pendidikan harus lebih masif pada sisi sosialnya. Persoalan yang pelik adalah belum terlihatnya kesamaan visi mengurai masalah perempuan karena masalah yang sangat khas di tataran KOHATI cabang seluruh Indonesia. Tak sampai di sana, kader KOHATI harus berani melakukan gerakan pada persoalan serius keperempuanan, dalam lingkup kecil setidaknya mampu mentransmisikan gagasan sebagai bukti daya intelektualitasnya.

Kiranya perlu dipahami beberapa solusi bagi KOHATI yang harus dikedepankan. Pertama, tataran masyarakat sipil memungkinkan pengembangan pluralitas organisasi-organisasi ketimbang yang bisa dikembangkan dalam lingkungan pasar, rumah tangga atau negara. Kedua, memungkinkan fleksibilitas atau kelonggaran pola-pola bargaining sekaligus indeterminacy (mampu membuat gebrakan balik terhadap halangan yang dihadapinya).

Ketiga, memungkinkan perempuan menciptakan agenda transformasi dan reformasi yang selama ini tidak didengar, menerangi bias-bias yang selama ini tidak dipertanyakan, serta mendaftar kembali agenda-agenda tataran aksi kolektif perjuangan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.

Terakhir, KOHATI harus mampu mendorong aspirasi perempuan dalam nilai-nilai demokrasi. Tepatnya demokrasi yang mempunyai perspektif gender. Masyarakat yang terbebas dari kungkungan peranan gender bila tercapai nantinya akan membawa tatanan masyarakat baru. Kesejahteraan masyarakat juga dimaknai secara baru, bukan seperti pemuasan konsumerisme keluarga-keluarga yang reaktif terhadap tawaran-tawaran pasar. Tetapi, keluargalah yang menjadi subjek dari agenda-agenda pemerataan distribusi pembangunan. Nilai-nilai baru di atas menjadi sumbangan gerakan perempuan terhadap gerakan pemberdayaan masyarakat sipil.

Naila Fitria

Naila Fitria

Sekretaris Umum KOHATI PB 2016-2018

Previous post

Kota Saranjana yang Hilang dan Cerita Mistik Nusantara

Next post

Sejarah Becak: Dari Jepang, Makassar, Hingga Jakarta