Locita

Jangan Heran, Politisi Memang Plin-Plan

ilustrasi (foto: ted.com)
ilustrasi (foto: ted.com)

PERBEDAAN antara politisi dan negarawan adalah politisi berpikir tentang pemilihan berikutnya, sedangkan negarawan berpikir tentang generasi berikutnya — James Freeman Clarke

Memasuki tahun 2018 berarti bergelut dengan tahun politik. Tahun politik adalah waktu ketika berbagai atribut dan laku politik dalam berbagai rupa dan bentuk bermunculan di tiang listrik, dinding, pohon, angkot, bus kota, atau bahkan di mana saja sepanjang ada ruang kosong yang bisa dimanfaatkan.

Kita akan bertemu (atau dipaksa berinteraksi dengan hal tersebut tanpa bisa menghindar) dengan kampanye terbuka, iring-iringan pawai kendaraan, umbul-umbul, nomor paslon, gambar paslon, warna-warni bendera partai, spanduk, hingga wajah ramah yang selalu tersenyum dan janji indah pembuai harapan menyapa warga pemilik hak suara.

Hal itu akan digemakan dan diiklankan secara terus menerus untuk menarik perhatian pemilih. Iklan itu ditargetkan muncul secara lengkap, dari ruang warga milik bersama alias ruang publik sampai ceruk paling pribadi alias privat.

Tahun politik 2018 juga bermakna kesibukan banyak daerah yang bersiap menyambut pesta demokrasi serempak di level dan rasa lokal sebagai konsekuensi dari kewajiban peraturan yang memastikan pergantian kepemimpinan bergulir rutin di setiap lima tahunan. Para pemimpin itu terkadang digantikan orang yang sama jika masa jabatannya belum dua kali atau muncul pemimpin baru yang benar-benar baru. Para aktornya disebut politisi, tentu saja definisinya tidak terbatas pada mereka.

Selain fokus pada tujuan jangka pendek yaitu memenangkan calon dari partainya atau koalisi partai di pilkada 2018, mereka juga memiliki target yang lebih besar yaitu pilpres 2019. Maka anggap saja tahun ini menjadi ajang berlatih sekaligus evaluasi kekuatan. Selain itu juga bisa digunakan sebagai ajang konsolidasi mencari kawan yang bisa diajak berkoalisi dan juga lawan yang harus diwaspadai dan dikalahkan.

Para politisi selalu penuh kekhawatiran. Mereka juga berhitung dan berlomba dengan waktu. Walaupun saat ini masih bulan pertama tahun 2018, para politisi tersebut telah getol menakar sekuat apa daya yang dipunyai, menukar-tambah-kurang jumlah partai agar memenuhi syarat, memetakan dukungan pemilih guna optimalisasi strategi, dan juga menghitung besaran dana yang dibutuhkan untuk mengongkosi hajat politik tersebut, jika tidak ingin tersingkir sebelum pertarungan dimulai.

Soal dana dan mendanai ini kita baru saja dihibur oleh sebuah drama politik dengan aktor utamanya bernama La Nyalla Mattalitti dan Prabowo Subianto, keduanya berasal dari partai politik yang sama, serta pemeran pembantu dalam diri Fadli Zon yang masih dari partai politik yang sama dan Ridwan Kamil yang pernah didukung partai politik tersebut di Pilwakot Bandung, tahun 2013 silam.

Disusul kemudian oleh cerita drama yang sama di Jawa Barat. Mungkin nanti akan muncul cerita-drama yang sama dari partai lain. Biasanya begitulah kita, kurang kreatif untuk perkara seperti ini, ketika satu kasus muncul maka kasus serupa, walaupun bukan kasus penting atau bahkan sudah lewat masanya kemudian diungkap, digali, diramaikan lagi.

Sebagaimana telah banyak diketahui, beberapa hari yang lalu media begitu sibuk memberitakan pengakuan La Nyalla mengenai permintaan uang berjumlah puluhan miliar yang disyaratkan oleh Prabowo Subianto sebagai mahar rekomendasi calon gubernur di pilkada Jawa Timur. Tak berapa lama bantahan muncul. Fadli Zon, Waketum partai yang disebut La Nyala, memberikan pernyataan kontras.

Menurutnya, politik transaksional tidak pernah terjadi di tubuh partainya. Dengan kata lain, Fadli menuding La Nyalla telah menciptakan tuduhan, pernyataan yang bisa dikategorikan palsu. Berita terbaru bahkan berisi bantahan La Nyalla, ia mengingkari apa yang sudah jelas-jelas diungkapkan ke publik. Sungguh aneh, dan plin-plan.

Begitulah yang terjadi, kita dipaksa menelan kontradiksi yang disajikan para politisi tanpa bisa bernapas dan mengunyah mana yang fakta, sekadar dugaan atau asumsi. Kita sering mendapati cerita yang sama dalam banyak perkara sampai kita tidak tau pihak mana yang laik dipercaya. Lalu, sebagai orang awam, kepada siapa kita harus percaya? atau ijinkan saya ubah redaksinya, dalam kondisi ketika kebohongan seolah nyata dan biasa dalam laku politik, pertanyaan yang menurut saya lebih tepat diajukan: apakah kita masih bisa memercayai politisi?

Mari simak pendapat Mehmet Murat Ildan, seorang novelis dan pemikir Turki. Mehmet ternyata memiliki pemikiran yang sangat menarik mengenai politisi dan laku ketidakjujuran-dua hal yang teramat lekat, sulit terpisahkan seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Menurutnya, para politisi seringkali enggan berkata dan berperilaku jujur. Para politisi teramat rentan bohong karena dirantai oleh kebijakan partainya sendiri.

Para politisi bukanlah sosok bebas yang bisa mengutarakan pemikirannya tanpa takut akan konsekuensi: “Para politisi di negaramu akan selalu mengelilingimu dengan tembok tinggi kebohongan, kamu harus tau bahwa kebenaran ada di luar sana, di luar tembok itu, dan tanpa menemukan kebenaran maka kamu tidak akan mendapatkan kebebasan”.

Seorang akademisi bernama Jim Taylor Ph.D, pengajar di University of San Fransisco meneliti dan menemukan berbagai alasan yang menjadi penyebab seorang politisi berperilaku tidak jujur.  Yang pertama disebut adalah narsis. Politisi narsis berkeyakinan memiliki citra diri yang sempurna. Demi menciptakan imaji baik dalam benak pemilih maka mereka tak segan memproduksi kebohongan.

Taylor juga menyebut sifat lain yang cenderung melekat pada politisi narsis, di antaranya adalah sombong, mementingkan diri di atas orang lain, menganggap dirinya spesial, menginginkan orang lain mengaguminya, mengharapkan pengakuan atau kehormatan dan seringkali eksploitatif atau menggunakan orang lain untuk kepentingannya. Sifat-sifat itu menjadi gambaran bagaimana politisi lebih memilih sifat yang negatif alih-alih positif.

Masih menurut Taylor, para politisi juga meyakini para pengikutnya akan memercayai apapun yang disampaikannya walaupun data dan fakta yang ada tidak memihak, atau bahkan kontras, artinya mereka menganggap para pemilih mudah dipengaruhi dan dikendalikan walaupun mereka mengetahui hal itu salah. Keadaan kemudian diperburuk oleh kondisi psikologis para pemilih untuk cenderung menerima kebohongan jika kebenaran yang ada justru bertentangan dengan keyakinan yang dimilikinya sehingga lebih memilih untuk berlaku tak acuh walapun mungkin di luar sana ada pilihan yang lebih baik atau rasional dari pilihan politiknya.

Faktor lain ialah bias kognitif. Hal ini memengaruhi pola berpikir. Otak kita didesain untuk bekerja efektif, ringkas, menghindari kebingungan dan kecemasan sehingga akan menerima informasi yang disampaikan kepadanya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Dalam suhu politik yang panas dan wacana baru bergulir setiap harinya maka otak dipaksa untuk menerima tanpa melakukan berbagai upaya penyaringan seperti fact-checking, klarifikasi dan yang semisal.

Kita sering mendengar ungkapan bahwa kebohongan yang disampaikan secara konstan pada satu titik akan diakui sebagai sebuah kebenaran. Hal inilah yang seringkali dilakukan oleh politisi, mereka mengulang dan mengulang terus jargon dan kinerja mereka sehingga diketahui masyarakat luas. Namun saya tertarik dengan gambaran yang diberikan oleh sebuah film tentang pemilihan presiden dan ingin membahasnya.

Film yang sukses mewakili gambaran tersebut menurut saya adalah Our Brand is Crisis. Ini adalah film yang dibintangi Sandra Bullock, mengisahkan petualangannya sebagai konsultan tim sukses kampanye calon presiden Bolivia bernama Pedro Castillo.

Jane Bodine, begitu nama karakternya, mencari strategi untuk mengalahkan kompetitornya dan pada banyak hal menghalalkan segala cara. Akhirnya dia memilih menciptakan narasi bahwa Bolivia sedang di ambang krisis dan hanya Castillo saja sosok yang mampu menangani dan membawa Bolivia ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Selain membentuk citra pahlawan pada diri Castillo, Jane Bodine juga menyebarkan kebohongan mengenai para kompetitor Castillo. Secara spesifik dia menciptakan desas-desus bahwa kompetitor terkuatnya adalah pengagum gerakan dan ideologi Nazi.

Jane Bodine menggunakan berbagai trik kotor agar dua narasi itu mendominasi wacana dan memengaruhi hasil pemilu, dan hasilnya efektif: Castillo menang. Tentu saja Jane Bodine tau apa yang dilakukannya hanyalah trik. Faktanya Bolivia saat itu jauh dari krisis dan tidak ada satupun kompetitornya yang mengagumi Nazi. Namun, sebagai konsultan politik begitulah pekerjaannya. Memproduksi kebohongan, itulah watak politisi yang kita tangkap dari film ini.

Nah, jika kita menemukan narasi ala kreasi Jane Bodine dalam gelanggang politik kita hari ini maka kita harus berhati-hati. Narasi bahwa pemerintah zalim, kafir, thagut, dan yang semisal menunjukkan adanya upaya terstruktur penciptaan imaji keburukan pemerintah petahana dengan target mengebiri peran politisi (dan partai pendukungnya) yang saat ini berkuasa. Narasi lain semisal negara sedang krisis akut, presiden adalah boneka PKI, aset negara sedang dilelang dan akan dibeli dan dikuasai oleh komunis China: tak lain dan tak bukan adalah trik kotor para politisi yang berdiri di ruang gelap.

Narasi berlawanan yang datang dari politisi pro pemerintah juga harus disikapi dengan kritis. Banyak juga misalnya logika keliru dari pejabat seperti hoax membangun itu boleh, bahwa pemerintah saat ini bekerja tanpa cacat, semua proyek infrastruktur berjalan dengan baik, dan sebagainya yang fungsinya memoles citra pemerintah dan menutupi kekurangannya. Padahal pemerintah sebagai pemilik mandat dari rakyat seharusnya terbuka dengan berbagai kebijakannya dan tidak alergi kritik.

Soal trik dan kritik ini penting dipahami dengan baik. Kritik berjalan di wilayah rasionalitas sedangkan trik politik seringkali keluar jalur dan sulit diterima nalar sehat dan kritis. Dengan kata lain, kritik yang tidak kritis itulah trik politik. Kita juga bisa menggunakan cara lain untuk mengenali trik atau kritik adalah dengan berpikiran terbuka pada fakta dan kondisi sosial-politik yang menjadi watak negeri ini.

Sebagai contoh ketika membahas soal dana dan mendanai, bukanlah suatu hal yang naif apabila kita berpemahaman di negeri bernama Indonesia ini untuk menguasai tampuk kepemimpinan dari tingkat desa hingga kepala negara perlu dukungan dana dalam jumlah besar.

Jika kantong pribadi tak cukup tebal dan kocek tak cukup dalam maka bersiaplah mundur dari gelanggang sebelum gendang permainan sempat ditabuh, tentu saja ada cara lain yaitu dengan menggandeng tangan-tangan ‘investor’ yang berbaik hati mendukung sambil mengharapkan ‘imbalan’ yang, minimal, setimpal.

La Nyalla sedang berbicara jujur atau tidak, Fadli Zon bertindak jujur atau tidak, pemerintah jujur atau tidak, politisi dari partai oposisi jujur atau tidak dengan narasi yang mereka bangun saat ini menjadi tidak lagi relevan ketika praktik politik yang penuh ketidakjujuran sudah dianggap lumrah dan wajar.

Persoalan yang jauh lebih penting untuk diperhatikan kemudian adalah sudahkah kita mempersiapkan diri untuk tidak larut dan tenggelam dalam lautan trik politik ala Jane Bodine itu, atau justru kita malah terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sehingga kita akan menjadi seperti zombie-zombie yang bergerak ke arah manapun umpan dilemparkan. Maka berpikirlah dan putuskanlah sebelum terlambat.

 

Hilmi Amin Sobari

Penikmat sastra, seneng nonton bal-balan, penutur jawa ngapak, tumbuh di priangan timur. Tertarik dengan kajian agama.

Add comment

Tentang Penulis

Hilmi Amin Sobari

Penikmat sastra, seneng nonton bal-balan, penutur jawa ngapak, tumbuh di priangan timur. Tertarik dengan kajian agama.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.