Locita

Hasil Studi PISA, Haruskan Kita Sepenuhnya Percaya? Hasil sebuah studi tidak dapat diterapkan dalam semua konteks, termasuk pendidikan.

HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH SURABAYA

Hampir dua dekade, PISA (Program for International Assessment) masih menjadi momok sekaligus menjadi acuan kebijakan pendidikan beberapa negara dari sekitar 70 negara. Sayangnya, dalam ranking yang dirilis PISA setiap tiga tahun sejak tahun 2001, Indonesia selalu berada di peringkat terdepan, dari bawah sih, termasuk tahun ini.

Hasil PISA yang diumumkan per Rabu (3/12) kemarin menunjukkan Indonesia malah tertinggal dari Malaysia dan Brunei. Data ini kemudian sering dijadikan tolak ukur menilai pendidikan kita. Tetapi seberapa jauh PISA dapat mengukur kualitas pendidikan sebuah negara?

Satu studi satu metode satu pendekatan belum tentu dapat diterapkan dalam semua situasi. Hiebert (1999) telah mengingatkan bahwa apa yang disebut ‘terbaik’ tidak serta merta sesuai untuk semua konteks. Sebab faktor dan variabel pendukung dan tantangan tiap konteks berbeda. Harap memperhatikan validitas, realibilitas, variabel, dan instrumen yang digunakan. Juga tanpa menutup siapa dan apa motif penelitian tersebut. Saya tidak percaya jika ada hasil studi yang benar-benar objektif. Setiap peneliti akan dipengaruhi oleh latar belakangnya.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah organisasi yang mendesain dan membuat PISA. Huruf E dalam akronim tersebut bukanlah Education (pendidikan) tetapi Economic sodara-sodara. PISA pada awalnya dibuat untuk sekitar 30 negara industri dan kaya yang tergabung dalam OECD. Namun, target PISA kemudian berkembang ke negara-negara berkembang juga.
Sebagai sebuah proyek yang diinisiasi oleh organisasi berbasis ekonomi, PISA tentu tak bisa lepas dari motif ekonomi dan politik. Walau memang kita juga mengakui bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor akselerasi kemajuan ekonomi global.

Kenyataannya memang banyak politisi yang mempolitisasi hasil PISA sebagai landasan membuat kebijakan politik terkait pendidikan. Masalahnya hasil PISA seringkali hanya ditelan mentah-mentah dan mengabaikan tantangan dalam masyarakatnya sendiri. Nóvoa and Yariv-Mashal (2003) mengkritik studi perbandingan pendidikan seringkali menjadi alat politik untuk kebijakan pendidikan daripada kebutuhan untuk tetap melanjutkan riset dalam masyarakat sendiri. Tetapi tulisan singkat ini tidak akan memuat seluruh kebijakan politis terkait pendidikan sejauh itu, terlepas pemerintah -dan terlebih masyarakat- seringkali hanya melihat hasil PISA dengan satu sisi.

Ada beberapa hal yang seringkali kita abaikan ketika membandingkan Finlandia atau negara lain dan Indonesia. Jumlah penduduk satu negara Finlandia (5,5 juta) hampir hanya sama dengan satu Provinsi Banten (5,3 juta). Luas wilayah Finlandia hanya 0,017% dari luas wilayah Indonesia. Komposisi demografi ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Finlandia yang didominasi daratan berkebalikan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Dibatasi laut dan selat. Rawa dan gunung. Barangkali kalau mau sedikit adil, bandingkanlah Finlandia dan Singapura.

Kompleksitas demografi juga menunjukkan ragam perbedaan suku dan budaya yang kita miliki. Di Indonesia, satu kelas bisa diisi siswa dari berbagai latar belakang dengan kata lain siswa memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Sebaliknya di Finlandia sebagai negara peringat teratas ranking PISA-merujuk Simola (2005) dari University of Helsinki- kelas-kelas diisi oleh siswa-siswa dari latar belakang kultur yang sama. Proporsi siswa kelompok yang sama dengan siswa dari kultur berbeda adalah satu berbanding lima. Tingkat keseragaman dan sistem pendidikan khusus yang kuat ini mendorong keberhasilan pendidikan Finlandia. Dan sangat sesuai dengan standar PISA yang disusun OECD dimana Finlandia telah bergabung sejak 1969.

PISA mengukur tiga aspek utama dalam penilaiannya; membaca, matematika, dan sains. Tiga elemen yang disebut PISA adalah faktor kunci dalam kompetisi ekonomi global. Namun dengan begitu pula, PISA secara tersirat mengabaikan aspek-aspek lain humaniora, sosial sains, bahasa, budaya, dan sejarah. Padahal, kita yah tidak bisa mengabaikan aspek-aspek ini dalam kehidupan. Bukankah kita sering mendapat hasil studi lain yang menunjukkan anak-anak negara-negara maju tidak lebih berbahagia dari anak-anak Indonesia?

Sementara tujuan pendidikan nasional setiap negara bisa berbeda berdasarkan konteks. Satu hal yang tidak diukur dan cenderung diabaikan dalam diskusi standar dan pemeringkatan PISA. PISA cenderung mengabaikan ukuran-ukuran lain yang justru semakin dibutuhkan saat ini ketika dunia kian khawatir menghadapi gelombang radikalisme, terorisme, dan hoaks. Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya dengan standar PISA.

Sjøberg (2014) dari University of Oslo Norwegia dalam kritiknya terhadap PISA menyodorkan contoh dari Official Bologna Seminar 2008 tentang “Employability: the Employers’ Perspective and its Implication”. Dalam seminar itu, Frank Stephen Becker –Kepala Bagian Human Recources Perusahaan Siemens sebagai salah satu contoh industri teknologi kelas atas- menyebutkan kompetensi profesional dan kompetensi sebagai bekal pemimpin masa depan. Sjøberg lebih jauh mengkritik jika kemampuan-kemampuan seperti percaya diri, analitik, kemampuan komunikasi interpersonal dan seterusnya justru kontradiktif dengan hasil proyek PISA.

Aspek lain yang dipermasalahkan adalah kompleksitas jenis teks, bahasa, dan penerjemahan tesnya. Pengalihan bahasa ke bahasa target belum tentu sepenuhnya semaksud dengan teks asal. Perbedaan ini bisa mempengaruhi peserta memahami jenis pertanyaannya. Apalagi tes PISA dilakukan dalam format tertulis dan format tertulis belum tentu mengukur ‘real life’ (kehidupan nyata) dalam konteks keseharian setiap negara. Bagaimana caranya mengukur Indonesia yang sedemikian kompleks hanya dengan tes tertulis selama sekitar dua jam?

Sebenarnya sudah banyak riset dan artikel akademik yang mengkritik proyek PISA. Namun, riset-riset tersebut belum terpublikasi secara luas sebab media lebih banyak mengangkat hasil PISA sendiri tanpa menganalisisnya secara menyeluruh.

Atau media –terutama di tanah air- yang sering kali tidak akurat dan kritis melaporkan hasil sebuah penelitian seperti sering kali terjadi. Dr. Grant Miller dari Department Curriculum dan Instruction di Southern Illinois University, yang juga profesor saya itu, menekankan media sering keliru memberitakan hasil penelitian terutama terkait pendidikan.

Pada 5 Mei 2014 –merujuk pada Meyer (2014)- telah dikirimkan surat berupa petisi ke pihak PISA yang diterbitkan Jurnal Global Policy (1) dan menyusul dimuat di media-media arus utama seperti Guardian, Washington Post, the New Zealand, dan lain-lain-. Surat terbuka ini ditandatangi sekitar 2000 akademisi dari 40 negara, salah satunya inisiatornya adalah Noam Chomsky. Seorang akademi terbuka terutama dalam kajian Linguistik namun juga dikenal sebagai pengamat politik.

Sementara banyak negara dan politisi yang serta merta melandaskan kebijakannya pada hasil PISA –yang juga tak lepas dari kepentingan itu-, hasil PISA perlu dilihat lebih mendalam dan menyeluruh. Kebijakan berdasarkan PISA tidaklah seperti resep obat yang serta merta sesuai dengan setiap konteks negara. Ada banyak aspek yang diperhatikan dari variabel hingga pendekatan metodologi yang digunakan.

Avatar

Arief Balla

Sedang menempuh studi master TESOL and Applied Linguistics di Southern Illinois University Carbondale, Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright.

Tentang Penulis

Avatar

Arief Balla

Sedang menempuh studi master TESOL and Applied Linguistics di Southern Illinois University Carbondale, Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.