Locita

Habib Rizieq, NKRI Bersyariah, dan Sejumlah Tanda Tanya

Habib Rizieq (ilustrasi: detik)

Pada 2 Desember yang lalu, dalam reuni 212, Habib Rizieq Shihab melalui sebuah rekaman menyerukan NKRI bersyariah. Ia berpesan agar pendukungnya memperjuangkan NKRI bersyariah yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Lebih lanjut ia menjelaskan NKRI bersyariah berarti NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan rumah di negerinya sendiri. NKRI bersyariah berarti NKRI yang anti – komunisme, korupsi, miras, narkoba, LGBT, separatisme dan anti riba, serta mendukung ekonomi syariah (tirto.id).

Setelah memasuki reformasi, memang wacana Indonesia bersyariah terus bergulir. Bahkan di beberapa daerah perda syariah telah diberlakukan. Fenomena ini dimulai sekitar tahun 1998 saat berakhirnya kekuasaan Suharto dan Orde Baru.

Namun demikian, terdapat hal – hal yang perlu dipertanyakan terkait penerapan hukum syariah ini. Pertama, apa motivasi dibalik penerapan hukum syariah? Apakah benar hukum syariah diberlakukan untuk kemaslahatan bersama atau ada kepentingan politik di baliknya? Kedua, apakah perda – perda syariah yang ada berdampak pada kepentingan masyarakat? Bagaimana pun wacana NKRI bersyariah tidak bisa dipisahkan dari perda – perda syariah yang telah ada.

Di balik Hukum Syariah

Wacana penerapan hukum syariah katanya dilandasi oleh dalil – dalil agama dan kepentingan umat. Dengan memberlakukan hukum syariah, diwacanakan umat akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun  akhirat. Tapi pada kenyataannya wacana penerapan hukum syariah tidaklah apolitis.

Suatu penelitian yang dilakukan Buehler di Sulawesi Selatan dapat menjadi rujukan penting. Dari penelitiannya, Buehler mengemukakan bahwa awal penerapan perda syariah di Sulawesi Selatan  merupakan bentuk dari pertarungan para elit politik di tingkat lokal.

Para elit politik ini sebenarnya masih berasal dari jaringan Orde Baru. Di antara mereka ada yang berasal dari militer dan pengusaha yang berafiliasi dengan Orde Baru. Meskipun Orde Baru sudah runtuh, tapi mereka masih memiliki sumber daya yang bisa mempertahankan atau mengakumulasikan kekuasaanya.

Namun sumber daya ini harus sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi rerformasi. Seperti diketahui, setelah runtuhnya Orde Baru, wacana Keislaman yang selama ini dibungkam malah semangkin menguat, termasuk di Sulawesi Selatan. Maka untuk berkuasa, diperlukan strategi khusus untuk mencari simpati masyarakat melalui simbol Islam.

Berbagai strategi pun mereka lakukan, mulai dari membangun jaringan dengan tokoh Islam, mendatangi sekolah – sekolah Islam, menggandeng tokoh Islam sebagai pasangan pilkada, termasuk menerapkan perda syariah. Berbagai cara dilakukan agar simbol – simbol keislaman melekat pada diri mereka.

Padahal di antara elit- elit ini, merupakan petinggi militer yang pernah melakukan intimidasi terhadap kelompok Islam di masa Orde Baru. Di antara mereka juga pernah terlibat skandal seks dan narkoba. Para elit inilah yang disebut Buehler sebagai kelompok Islam oportunis. Mereka menggunakan simbol – simbol Islam untuk kepentingan politik.

Apa yang diserukan Rizieq Shihab tentang NKRI bersyariah nampaknya tak jauh berbeda. Sangat sulit untuk melihat seruan tersebut sebagai sesuatu yang apolitis. Seperti diketahui, gerakan 212 yang dipimpin Rizieq Shihab, berafiliasi dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang tidak kebetulan merupakan kader partai oposisi pemerintah.

Ditambah lagi seruan NKRI bersyariah versi Rizieq Shihab merujuk pada anti komunis dan menjadikan pribumi tuan rumah di negeri sendiri. Tidak berlebihan bila mengatakan seruan ini diselundupkan untuk  Jokowi yang selama ini dituduh sebagai komunis dan Ahok yang dianggap sebagai nonpribumi. Tidak kebetulan pula bila Jokowi maupun Ahok adalah rival politik dari Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Mana sisi yang tidak politis dari seruan NKRI bersyariah ini?

ilustrasi (foto: islami.co)

Hanya tersisa satu poin yang nampaknya apolitis dari seruan NKRI bersyariah ala Rizieq Shihab, yaitu seruan anti korupsi. Tentu seruan anti korupsi tidak politis. Apalagi Rizieq berseru anti korupsi sambil bergandengan tangan dengan dua politisi yang getol ingin mengkibiri KPK.

Syariah dan Permasalahan Umat

Hukum syariah dengan berbagai dalil – dalilnya dikatakan bertujuan untuk kemasalahatan umat. Anti miras, anti pelacuran, anti kemaksiatan dan aturan berpakaian pada perempuan adalah bentuk – bentuk perda syariah pada umumnya. Namun apakah perda – perda semacam ini benar – benar menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya?

Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi yang menerapkan banyak perda syariah. Perda – perda syariah yang diberlakukan yaitu pemberantasan maksiat, tata cara berpakaian bagi umat Muslim dan peningkatan keimanan masyarakat. Di Sulawesi Selatan, selain tentang cara berbusana, terdapat pula perda syariah yang melarang minuman beralkohol, dan gerakan umat Islam pandai baca Alquran. Di Yogjakarta terdapat perda yang melarang pelacuran.

Harus diakui bahwa pelacuran dan miras dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Namun pertanyaannya, apakah masalah pelacuran dan miras dapat diatasi dengan perda syariah tersebut? Karena berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pelacuran umumnya disebabkan oleh kemiskinan.

Sementara itu, perda syariah yang melarang penjualan miras (bahkan hampir disahkan menjadi undang – undang) hanya akan menyebabkan penjualan miras secara ilegal. Tentu ini akan mempersulit pengaturan pembelian miras dan akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Perda syariah yang mengatur cara berbusana bagi umat Muslim pun tak kalah membingungkan. Karena tidak jelas dampak dari perda – perda ini pada kepentingan masyarakat. Bila tujuannya untuk mencegah pelecehan seksual, marilah kita cek tingkat pelecehan seksual di daerah yang memberlakukan perda syariah tentang busana Muslim.

Aceh sebagai salah satu daerah yang menerapkan perda syariah ini dan dengan “garang” merazia pakaian perempuan ternyata mendapatkan ranking pertama tingkat pelecehan seksual. Pada tahun 2015, Yayasan Kita dan Buah Hati merilis data yang menunjukkan Aceh merupakan provinsi dengan tingkat pelecehan seksual tertinggi.

Begitu juga Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki banyak perda tentang berbusana Muslim, termasuk busana Muslim bagi remaja. Faktanya, data menunjukkan selama tahun 2016 terdapat 393 kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sumatera Barat (Dinas PPA Sumatera Barat).

Bentuk–bentuk perda syariah ini sesungguhnya adalah cerminan dari pandangan umum masyarakat tentang bagaimana seharusnya bentuk hukum syariah. Sayangnya, pandangan seperti ini tidak akan menyentuh akar permasalahan yang ada di masyarakat. Tak pula dapat memperjuangkan kepentingan umat.

Lihat saja, mana di antara perda – perda syariah yang melarang kekerasan pada perempuan dan anak? Adakah perda syariah yang melarang diskriminasi pada orang miskin dan kaum marjinal? Adakah perda syariah yang menghukum berat koruptor yang telah memakan hak masyarakat termasuk orang miskin, anak yatim dan kaum marjinal?

Adakah perda syariah yang melarang keras perusakan lingkungan?  Bukankah ini masalah sebenarnya yang dihadapi masyarakat? Pertanyaan ini sulit dijawab bila kita membiarkan kesakralan agama dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan politik.

Jadi benarkah wacana NKRI bersyariah benar – benar apolitis dan berorientasi pada kepentingan umat? Melalui tulisan ini saya membantahnya.

Puteri Atikah

Puteri Atikah

Sociologist, Feminis Karbitan

Tentang Penulis

Puteri Atikah

Puteri Atikah

Sociologist, Feminis Karbitan

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.