Esai

Gelap Terang Peredaran Obat Lewat Daring

KESALAHAN pengobatan merupakan salah satu pendonor yang aktif saat kesalahan medis diakumulasi kejadiannya ke dalam angka-angka secara statistik. Sumber kesalahan pengobatan bisa terjadi pada tahap peresepan (prescribing), tahap distribusi (dispensing), dan tahap penyerahan (administering).

Karena itu, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan sangat ketat, dan prosedural dalam menjalankan standar prosedur operasional serta standar profesi.

Secara kompetensi tiga tahap tadi menjadi kewajiban seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, kecuali dalam jumlah tertentu dan situasi tertentu profesi medis bisa melakukannya, sesuai dengan undang-undang praktik kedokteran.

Selain rumah sakit atau puskesmas, apotek juga bisa didirikan secara mandiri oleh seorang apoteker. Pendirian dan operasional sebuah apotek saat ini sudah memiliki ketentuan hukum yang tergolong baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Sangat disayangkan karena Permenkes yang tergolong baru ini, dalam rumusan-rumusan pasalnya tidak mengatur apotek yang menjalankan praktik kefarmasian yang menggunakan sistem dalam jaringan (online).

Sementara tren peredaran obat saat ini tidak tunggal hanya melalui apotek konvensional, ada kebiasaan baru bagi masyarakat dalam mengakses obat dengan menggunakan sistem online. Baik itu melalui website seperti k24(dot)com dan century(dot)com, melalui media sosial facebook dalam forum jual beli, platform besar seperti tokopedia, hingga aplikasi yang tersedia di layanan playstore telepon pintar android seperti K24 Klik Apotek, Century Apotek dan klik-apotek.

Beberapa daftar masalah yang berpotensi terjadi dari maraknya pelayanan kefarmasian yang menggunakan sistem dalam jaringan (online) antara lain, apakah apotek online memenuhi standar apotek yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menyebutkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan standar pelayanan farmasi klinik.

Masalah hukum yang berpotensi terjadi juga dalam hal perizinan apotek, apakah perizinan yang terbit mencakup pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara online atau hanya mengatur satu bentuk pelayanan, yaitu pasien datang langsung ke apotek bertatap muka dan berkomunikasi dengan apoteker.

Permasalahan lainnya yaitu bagaimana sistem pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap penyalahgunaan obat, kerahasiaan data dan privasi pasien, keabsahan resep digital yang diunduh dan disalin lebih sari satu kali, sistem pelaporan (LPLPO), hingga bagaimana apoteker melakukan swamedikasi ataupun monitoring terhadap efek samping obat.

Kasus kematian yang disebabkan karena penggunaan obat keras jenis PCC (paracetamol, caffeine dan corisoprodol) yang tidak memiliki izin edar, dan tidak sesuai indikasi medis yang terjadi di Kota Kendari.

Merupakan sebuah bukti yang menunjukkan kalau kasus ini berada di posisi puncak dari gunung es permasalahan kesalahan pengobatan dalam tahap pendistribusian obat dan meluasnya peredaran obat palsu.

Membenarkan apa yang pernah dikatakan oleh Marchaban, Guru Besar Farmakologi UGM dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, bahwa secara global, peredaran obat palsu di masyarakat berada di angka 25% dan di negara berkembang presentase peredaran obat palsu tersebut bisa lebih besar.

Adanya media dalam jaringan (online) baik obat palsu, maupun obat asli, tanpa pengawasan yang ketat bisa membentuk pasarnya sendiri. Pasar gelap maupun pasar terang melebur dalam struktur algoritma yang menyusun sebuah platform online.

Hadirnya layanan kefarmasian dengan sistem online membuat BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang diberi kewenangan oleh Presiden, memiliki tanggung jawab pengawasan yang semakin luas, tak terbatas oleh ruang (borderless) dan waktu (jam kerja).

Perihal aktivitas online, payung hukum besar yang berlaku saat ini yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibidangi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang tugas pokok dan fungsinya sebagian besar dijalankan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

Tiga lembaga besar ini bisa bekerja secara kolektif dalam hal mengatur dan mengawasi pelayanan kefarmasian yang menggunakan sistem online.

Pada tahun 2016, melalui Menkominfo sebenarnya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Elektronik yyang berbentuk User Generated Content.

Isi surat edaran ini secara tegas melarang penjualan barang/jasa yang tidak memiliki perizinan untuk diperdagangkan sesuai undang-undang. Kategori barang/jasa dalam surat edaran ini memasukkan konten obat-obatan, sebagai salah satu produk yang harus memiliki izin apabila diedarkan secara elektronik melalui platform besar.

Hingga saat ini, tindak lanjut dan evaluasi dari surat edaran ini tidak terlihat dan tidak cukup efektif untuk mengawali pengawasan dan penindakan, terhadap pelayanan kefarmasian secara online yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Tidak efektifnya surat edaran ini membuat pemerintah harus gerak cepat untuk menyusun produk hukum yang lebih memiliki kekuatan hukum dalam mengawasi jalannya praktik pelayanan kefarmasian yang memanfaatkan sistem daring.

Selain itu, pemerintah daerah selaku pihak yang mengeluarkan perizinan apotek memiliki beban pembinaan dan pengawasan tidak hanya secara konvensional, tapi juga harus aktif melakukan pemantauan secara online.

Terbukti kasus peredaran PCC ini terjadi di wilayah yang merupakan kewenangan pemerintah kota Kendari dan peredarannya sangat luas.

Tanpa mengganggu tindakan-tindakan yang saat ini diambil oleh lembaga lain dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban, merupakan tugas BPOM, Kemenkominfo, Kemenkes, Pemerintah Daerah untuk memutus rantai distribusi obat ilegal seperti PCC, dan obat-obatan lainnya yang memiliki izin edar tetapi tidak melalui kompetensi apoteker dalam hal pendistribusian dan informasi penggunaannya.

Ade Saktiawan

Ade Saktiawan

Alumnus FKM Unhas, saat ini sedang melanjutkan studi di Magister Hukum Kesehatan UGM.

Previous post

Istirahatlah G30S/PKI

Next post

Presiden Bukan Lembaga HAM