Locita

Freeport dan Harapan Papua untuk Lebih Baik

Apa kabar Papua hari ini? Dalam sebuah sesi di Makassar International Writers Festival beberapa tahun lalu, saya duduk di antara para pendengar dan mendengar cerita dari Noken Pustaka. Dengan menggunakan noken – salah satu alat angkut yang terbuat dari serat kayu, biasanya digunakan untuk menyimpan dan membawa hasil kebun ke pasar – mereka berkeliling menebar virus literasi. Masih jelas diingatan saya, kaos merah kaka Agus dan noken yang tampak seperti kalung raksasa di badannya yang besar. Dia yang dulunya seorang atlet angkat berat dari Papua Barat memilih mendedikasikan hidupnya untuk berkeliling membawa atau membaca buku untuk anak-anak di sekitarnya.

Selain perjuangan menyebar literasi, kaka Agus pun bercerita bagaimana kondisi anak-anak Papua yang sulit mengakses buku, membaca buku dan menikmati pendidikan yang layak. Apa yang muncul di benak kita saat mendengar Papua? Tentu saja, kita tak banyak mengetahui informasi tentang Papua. Saya sendiri menyimpan kenangan buruk tentang Papua, salah seorang paman saya meninggal di tahun 2001 yang diduga karena minuman keras yang berlebihan. Beberapa minggu yang lalu, salah seorang keluarga dari Monokwari pun masih bercerita tentang kondisi minuman keras serta persoalan lain yang sepertinya tak berubah secara signifikan. Di berbagai media, kita lebih berfokus pada Jawa Sentris dan tak seimbang dengan daerah lainnya. Mungkin contoh itu tak bisa jadi patokan utama, namun sekiranya dapat kita pahami bahwa berbagai masalah yang ada di Papua, masih mengkhawatirkan.

Seringkali kita mendengar kabar atau dinamika yang terjadi di Papua hanya sekilas saja. Berbagai masalah yang lekat dengan isu dan kepentingan politik lebih mudah kita temui. Padahal ada banyak hal yang sekiranya perlu dibenahi di Papua. Dalam buku yang diterbitkan tahun 2009 oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berjudul Papua Road Map, dijelaskan empat isu yang menjadi masalah utama di Papua.

Pertama, marjinalisasi dan efek diskriminatif terhadap orang asli Papua sejak 1970 masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Kedua, pembangunan yang belum merata terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketiga, adanya kontradiksi sejarah dan konstruksi identitas politik antara Papua dan Jakarta. Terakhir, pertanggungjawaban atas kekerasan negara di masa lalu terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Bukan tidak mungkin, selama empat masalah utama tersebut tak diatasi dengan baik, sejumlah usaha untuk merdeka baik secara individu atau kelompok masih akan berlangsung. Mungkin saja warga Papua mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order yang ditulis oleh Barbara Misztal, seorang peneliti dari Leicester University menjelaskan masalah ini. Bahwa kepercayaan menjadi salah satu poin penting dalam membangun sebuah komunitas atau masyarakat. Hilangnya trust pada masyarakat mampu menimbulkan kesulitan dalam menciptakan kerjasama. Beberapa waktu lalu, kita sempat mendengar kabar penyerangan para pekerja Trans Papua. Dan ternyata, penyerangan itu bukanlah yang pertama.

Rasa ketidakberpihakan pemerintah terhadap Papua tentu saja menjadi sumber penggerak utama atas berbagai pemberontakan yang terjadi. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan segala strateginya tentu patut diwaspadai. OPM sebagai gerakan separatis sebagian masyarakat Papua untuk merdeka dan lepas dari Indonesia. Gerakan yang muncul sejak tahun 1965 dan kembali di tahun 2018. Bukan tidak mungkin, itu akan melebar dan mengancam persatuan bangsa.

Setelah liputan Trans Papua, kini kita mendengar kabar tentang PT. Freeport di Papua. Setelah meraih saham sebesar 51,23% Freeport, tentu kita menyimpan harapan atas kondisi Papua yang lebih baik. Pemerintah pun telah mengatur 10% bagi pemerintah daerah yang dapat digunakan demi perbaikan berbagai masalah seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan berbagai hal lainnya. Namun, apakah perubahan saham itu mampu menjawab rasa tidak percaya yang dialami masyarakat Papua?

Beberapa langkah pemerintah memilih menggunakan operasi militer untuk mengatasi sejumlah masalah yang sebelumnya terjadi. Hanya saja, semakin sering langkah tersebut digunakan, itu malah akan jadi pemicu terjadi perpecahan. Pendekatan dialog secara langsung sebenarnya bisa menjadi pilihan dalam membangun trust yang sebelumnya hilang. Suara-suara orang Papua patut didengarkan dan dibiarkan mendapat perhatian lebih banyak pihak. Padahal, bangsa Indonesia berutang banyak pada Papua. Setelah Freeport bertahun-tahun menjadi perselisihan Amerika Serikat dan Indonesia, sudah saatnya pemerintah memperlihatkan keberpihakan serta membangun trust dari semula. Empat masalah utama yang sebelumnya kita bahas, kiranya diberi perhatian lebih, sekaligus menjadi langkah untuk menyimpan rasa percaya warga Papua.

Wawan Kurniawan

Menulis puisi, cerpen, esai dan menerjemahkan. Buku esai pertama, Sepi Manusia Topeng (2017). Saat ini masih menetap di Makassar. Twitter: @wnkurn

7,450 comments