Esai

Dilema Suu Kyi, Rohingya dibawa ke Mana?

Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan dengan operasi militer yang menewaskan korban dari kelompok kaum Rohingya.

Suu Kyi menjabat sebagai State Counselor atau setara dengan perdana menteri. Suu Kyi juga berpengaruh terhadap kekuasan Presiden Htin Kyaw. Posisi tersebut membawa Suu Kyi dalam situasi yang dilema, di satu sisi ia berhadapan dengan tekanan militer dimana memiliki pengaruh seperempat kursi parlemen serta beberapa koalisi kuat di kementerian, juga tuntutan mayoritas aliran garis keras kepercayaan daerah setempat.

Di sisi lain ia harus bertanggungjawab atas predikat peraih Nobel Perdamaian 1991, ikon demokrasi dan HAM serta nasib Rohingya itu sendiri.

Sejak Partai Suu Kyi National League for Democracy (NLD) mengambil alih kekuasaan, Partai Suu Kyi dituntut untuk mereformasi undang-undang terkait pelanggaran HAM namun partai tersebut tidak melakukannya. Itu sebabnya, tanggapan atas kekerasan dan pembantaian di Myanmar ini justru menyasar pada pemimpin NLD, Aung San kyu kyi atas pantas atau tidaknya Nobel Perdamaian yang ia raih.

Kekerasan dan pembantaian pada kaum Rohingya di Myanmar bukan hal baru. Kasus ini mengundang atensi internasional termasuk Indonesia yang membuat petisi “Cabut Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi!” dan #SaveRohingya di media sosial.

Meninggalkan predikat pantas dan tidak pantasnya Nobel, saya pikir ini terlalu jauh dari fokus masalah yang di hadapi kaum Rohingya. Menurut saya, cabut atau tidak predikat Nobel Perdamaian, derajat masalah yang dihadapi Rohingya adalah (1) represi negara, (2) stateless (3) pembiaran ASEAN.

Selama masalah tersebut belum ada solusi, kedepan persoalan Rohingya yang sama kemungkinan akan tetap berlangsung.

Telah lama Myanmar menyatakan dengan tegas bahwa Rohingya bukan merupakan salah satu dari 135 etnis yang diakui di negara tersebut. Kasus pembantaian dan kekerasan seperti ini telah sejak lama berlangsung oleh junta militer Myanmar bersama dengan partainya, juga oleh State Law Order Restoration Council (SLORC).

Sekilas melihat sejarah, tahun 1978 Myanmar melakukan represi besar-besar sehingga sekitar 200.000 orang menjadi korban migrasi paksa lalu melarikan diri ke Bangladesh. Kemudian terjadi lagi pada tahun 1992, di mana 250.000 orang menjadi korban represi dan terpaksa bermigrasi.

Pembersihan etnis di Myanmar ini dikenal dengan Operasi Naga Min. Kemudian tahun 2012 ketegangan berlangsung yang melibatkan kaum Rohingya dan kelompok setempat.

Sementara itu menurut laporan UNHCR hingga tahun 2016, jumlah pengungsi Rohingya berkisar antara 200.000 hingga 500.000 orang.

Pengusiran atau pembersihan etnis oleh junta militer ini kemudian menyebabkan kaum rohingnya krisis identitas akibat represi negara. Labelisasi teroris atas kaum Rohingya menjadikan militer di Myanmar lebih percaya diri untuk melakukan pembersihan etnis Rohingya.

Sebenarnya tindakan koersif melalui lembaga atau apparatus negara bukan hal baru bagi negara-negara yang ingin mengurangi populasi dalam negeri. Berhadapan dengan pemerintahan junta militer di Myanmar memanglah rumit. Rezim pemerintahan ini telah berkuasa sejak tahun 1962 dan dikenal sebagai pemerintahan yang paling represif didunia.

Lebih lanjut, Persoalan penting Rohingya adalah identitas. Sejak 1974 pemerintahan junta militer yang dipimpin oleh Ne Win mengeluarkan kebijakan Emergency Immigration Act dan tidak mengakui status Rohingya.

Kaum Rohingya kemudian berstatus stateless lalu menjadi pengungsi (paksa) kemudian tidak memiliki tempat yang dituju. Rohingya sering di sebut dengan Bengali oleh kaum nasionalis Myanmar.

Memang permasalahan Rohingya kompleks. Ketika ada negara yang bersedia mengedepankan moral melihat kasus Rohingya. Di sisi lain sekuritas negara penerima jelas akan terganggu.

Sebaliknya, jika negara melihat Rohingya sebagai sesuatu yang perlu disekuritisasi, tindakan ini sangat dekat diakitkan dengan tanggung jawab moral oleh negara penerima. Bangladesh merupakan contoh penolakan atas Rohingya.

Menurut beberapa statemen Bangladesh, mereka kini tidak perlu mengambil andil atas tanggung jawab moral bagi kaum Rohingnya. Dan benar, di Bangladesh bahkan terdapat gerakan yang bernama Anti Rohingya Committee yang dibentuk oleh elit politik lokal di Bangladesh yang sering meminta repatriasi terhadap Rohingya.

Hal ini bukan tanpa sebab, tahun 2012 merupakan puncak bagi Bangladesh atas konsekuensi moralnya menerima Rohingya kemudian terjadi konflik berbasis agama di Bangladesh.

Pemerintah Bangladesh akhirnya memaksa kembali Rohingya untuk kembali ke Myanmar. Selain itu pemerintah Bangladesh juga langsung mengimplementasikan kebijakan pushback dan Border Guards Bangladesh untuk memperketat perbatasan.

Tahun 2015 sikap yang sama ditunjukkan oleh Thailand, Malaysia dan Indonesia. Penolakan menampung dan penyeretan ribuan manusia perahu Rohingya, merupakan bukti bahwa akar masalah Rohingya semakin rumit.
Ironisnya, sejauh ini Myanmar menolak disalahkan dan menolak menerima kaum pengungsi kembali. Akhirnya Indonesia bersedia menampung para pengungsi tersebut.

Terakhir, sikap ASEAN terhadap Rohingya. Meskipun prinsip ASEAN adalah non-intervensi urusan domestik tiap-tiap anggotanya, ASEAN sebagai organisasi regional, diharapkan dapat menyelesaikan kasus Rohingya. Sayangnya, ASEAN belum mengambil langkah tegas menangani persoalannya karena dianggap persoalan tersebut adalah masalah dalam negeri dimana sensibiltas isu sangat sensitif.

ASEAN memiliki lembaga yang bernama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR). AICHR ini dibentuk sejak tahun 2009 yang bertujuan mempromosikan dan melindungi Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menangani kasus pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Ironisnya, AICHR pun belum menghasilkan penanganan serius terhadap isu Rohingya.

Teguhnya prinsip ASEAN atas salah satu pilarnya non-intervensi dapat menjadikan ASEAN kontraproduktif. Jika ASEAN tidak menangani kasus Rohingya, itu artinya bahwa ASEAN mendukung kekerasan dan pembantaian oleh Myanmar. Padahal misi ASEAN adalah mewujudkan mayarakat yang aman dan sejahtera dengan menghormati keberagaman setiap anggotanya.

Rayla Prajnariswari Belaudina Kusrorong

Rayla Prajnariswari Belaudina Kusrorong

Alumni Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Airlangga

Previous post

Anomali Suu Kyi dan Krisis di Rohingya

Next post

Literasi Hebat untuk Desa