Locita

Dilema Pesantren Menghadapi Corona Siapa Yang Mikirin Para Ukhty dan Akhwan Kita?

Ilustrasi (foto: istimewa)

Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dunia khususnya Indonesia disibukan oleh virus corona, atau Covid-19. Wabah ini menjadi tragedi kemanusiaan, karena jumlah korban terus bertambah sementara penawarnya belum ditemukan. Di Cina yang konon tempat asal virus itu muncul, ribuan korban berjatuhan. Sementara di Italia, ratusan korban berjatuhan setiap hari, dan di Indonesia sendiri korban yang terdeteksi positif setiap hari terus meningkat.

Pemerintah sendiri, mulai dari kepala daerah hingga Presiden Indonesia mulai membuat berbagai kebijakan untuk menekan sebaran virus ini. Anjuran Social Distance mulai disosialisasikan dengan mengajak masyarakat di seluruh lapisan untuk stay di rumah masing-masing, melakukan pekerjaan dari rumah, sekolah dari rumah, hingga beribadah di rumah. Meski begitu, banyak yang menyebut kebijakan ini telat.

Apakah kebijakan itu bisa diterima? Oleh sebagian golongan tentu saja bisa, dengan adanya teknologi lengkap dengan infrastrukturnya menjadi alasan dari berlangsungnya kebijakan itu. Namun, untuk sebagian lainnya tidak bisa serta-merta diterima, seperti kalangan dunia Pesantren. Tidak banyak yang menyinggung posisi sulit para pengelola Pesantren hari ini, oleh karena itu tulisan ini hendak memberikan gambaran terkait situasi wilayah tersebut.

Saat tulisan ini ditulis, atau mungkin saat tulisan ini dimuat, pemerintah baik daerah maupun pusat belum menetapkan status lockdown. Tetapi penulis menyimpulkan, anjuran Sosial Distance yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan Lockdown yang Soft. Sebab jika mengacu kepada Negara-negara lain yang menetapkan status Lockdown, negara menutup pintu dari luar negeri ke Indonesia dan juga sebaliknya. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah mendapat sanksi tersendiri, hingga kebijakan lain yang belum diterapkan Pemerintah.

Penulis menyebut pemerintah menerapkan Lockdown yang Soft, karena hampir semua aktivitas dibatasi. Bahkan, sebagian kepala daerah bekerjasama dengan TNI-Polri mulai menerapkan pengusiran kepada orang yang berkumpul, atau tidak memberikan izin keramaian kepada pihak yang hendak membuat kegiatan. Meski begitu, masyarakat masih ada yang mondar-mandir beraktivitas seperti biasanya, seperti para petani yang tetap kesawah, atau para ojol mencari orderan.

Di dunia pendidikan, hampir 100% kegiatan belajar-mengajar dikerjakan dari rumah. Bahkan, pemerintah juga memutuskan tahun ini tidak ada pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Penulis sendiri banyak mendapat kiriman screencapture layar yang isinya belajar atau mengajar dari rumah. Tapi hampir semua kiriman itu terjadi di luar dunia Pesantren. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pesantren menyikapi persoalan ini?

Sebagai orang yang terlahir di Kabupaten Sumenep, tentu penulis mudah untuk mencari informasi sebagai gambarannya. Sebab Sumenep secara khusus, atau Madura secara umum merupakan wilayah santri yang banyak tersebar pesantren besar, seperti, Annuqayah dan Al-Amin di Sumenep, Darul Ulum Banyuanyar dan Mambaul Ulum Bata-bata di Pamekasan, dan lain sebagainnya di Kabupaten Sampang dan Bangkalan.

Sebagian besar Pesantren itu sudah menetapkan Sosial Distance, atau bahkan bisa disebut Lockdown untuk Pesantren-pesantren tertentu. Pesantren yang memiliki santri menetap sudah membatasi pengunjung. Wali santri tidak diperbolehkan berinteraksi langsung dengan anak mereka, dan kiriman untuk para santri cukup sampai di posko keamanan dengan standard tertentu, semisal bingkisan kiriman disemprot disinfektan dll.

Secara teoritis, sebaran virus Covid19 lebih mudah dikendalikan di Pesantren. Namun penerapan belajar dari rumah ini menjadi problem tersendiri, karena, Pesantren memiliki pendidikan formal dan non-formal, dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi. Proses belajar dan mengajar dari rumah, sekali lagi, bisa diterapkan bagi lembaga dan murid yang memiliki infrastruktur memadai, seperti handphone, laptop, dan juga jaringan yang mumpuni. Di Pesantren, fasilitas tersebut tidak ada.

Semua pesantren tentu memiliki aturan, umumnya di Pesantren tidak diperbolehkan para santri memegang Handphone atau laptop. Penulis sempat mendengar percakapan salah satu dosen dengsn pengelola suatu pesantren tentang keadaan ini. Benar saja, Corona membuat para pengelola menjadi kesulitan mencari solusi belajar dan mengajar. Karena jika memaksa teknologi masuk, ada kekhawatiran pesantren tidak bisa mengontrol penggunaan teknologi oleh para santri.

Sebenarnya sebagian Pesantren memiliki laboratorium komputer. Tatapi dengan jumlah ribuan santri, tentu fasilitas tersebut tidak mencukupi. Bisa saja belajar-mengajar seperti biasa, namun risiko santri dan pengajar yang tidak menetap di pondok memungkinkan berinteraksi dengan pihak luar yang bisa jadi sudah terkontaminasi covid19, risiko semakin besar. Sementara diliburkan dan dipulangkan, risiko santri tertular lebih besar lagi.

Mungkin libur dan tetap dikarantina di pondok menjadi solusi, setidaknya untuk meminimalisir tertularnya para santri dari corona. Tapi, proses belajar santri hanya akan terfokus pada pembelajaran non-formal dan mengesampingkan pendidikan formal. Kondisi yang tidak tahu kapan berakhirnya ini membuat para pengasuh berpikir keras, mencari solusi terbaik kepada santri. Karena selain persoalan yang penulis uraikan, bisa jadi tekanan dari luar seperti wali santri yang belum teredukasi, merupakan masalah lain yang tak kalah berat.

Dengan situasi tersebut, penulis berharap semua pihak terutama pemerintah ikut memikirkan kondisi pesantren. Mau tidak mau dengan kebijakannya, pesantren ikut andil mengendalikan penyebaran virus kepada ribuan, bahkan jutaan manusia yang ada di dalam pesantren se-Indonesia itu. Memaksimalkan sosialisasi soal Covid19 dan Sosial Distance oleh masyarakat dan juga pemerintah dengan tidak hanya dilakukan dari media, baik mainstream ataupun media sosial salah satunya.

Sosialisasi dengan cara dor-to-dor oleh seluruh pihak termasuk pemerintah, sangat dibutuhkan oleh pesantren. Sebab, jika masyarakat sudah teredukasi dengan baik, pengelola pesantren akan mudah dalam menerapkan kebijakan mereka. Karena masyarakat di daerah cenderung telat memahami persoalan-persoalan ini. Toh, jika masyarakat teredukasi dengan baik, pemerintah juga lebih mudah dalam mengendalikan penyebaran virus Corona ini.

Selain sosialisasi tersebut, Pesantren juga perlu disuplai kebutuhan pangan dan kesehatan. Kebutuhan pangan dan kesehatan yang mulai langka, seperti masker, vitamin C dan E, maka pemerintah harus memberikan prioritas tersendiri. Jika pemerintah tidak memberikan prioritas tersendiri kepada Pesantren, bisa jadi konsentrasi pengelola terpecah karena kebutuhan itu dan menjadi persoalan lain yang lebih besar.

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Tentang Penulis

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.