Esai

Dilema Penyalahguna Narkoba: Bui atau Rehabilitasi?

Belum lama ini kita melihat beberapa publik figur kita terjerat kasus hukum akibat penyalahgunaan narkotika. Sebut saja Ridho Rhoma, Iwa K, dan Ello dari kalangan artis. Lalu ada 13 pejabat Pemprov DKI.

Adapula Bupati di salah satu daerah di Lampung yang ditangkap pada 2016 lalu. Dan yang masih hangat adalah berita tertangkapnya IJP seusai menggunakan narkotika jenis sabu di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta.

Narkotika bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh masyarakat. Sejak beberapa abad yang lalu, narkotika sudah ada dan menjadi momok yang besar. Tercatat 2 kali terjadi perang candu di Cina pada abad 19.

Bahkan Indonesia sudah mengenal keberadaan narkotika jenis opium sejak abad 17. Sempat dilegalkan karena pajaknya yang besar tetapi kemudian dilarang pertama kali oleh Paku Buwono II. Pada masa itu, 1 dari 20 pria Jawa adalah pecandu opium. Dan rata – rata pengeluaran per hari untuk opium adalah hampir setengah dari jumlah pemasukan yang diperoleh.

Berangkat dari fakta sejarah yang ada, kita dapat melihat bahwa sejak dahulu jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia sangat banyak dan terus meningkat. Sedangkan penanganan terhadap penyalahguna narkotika belum optimal.

Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika masih menekankan pada hukuman dan bukan rehabilitasi untuk para penyalahguna narkotika. Padahal pendekatan untuk pemulihan lebih dibutuhkan oleh para penyalahguna narkotika dibandingkan kriminalisas sebagai solusi dari masalah penyalahgunaan ini.

Pengembalian fungsi biologis dan sosial menjadi titik tekan kita agar para penyalahguna dapat kembali diterima di masyarakat umum. Kriminalisasi dengan ganjaran hukuman penjara tidak menawarkan solusi sama sekali.

Hal ini terlihat dari pernyataan I Wayan Kusmiantha Dusak, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM yang menilai para penyalahguna narkotika bak “sampah yang dilimpahkan” kepadanya dari proses peradilan.

“Ya, kami namanya tempat sampah, ya kami terima saja. Kami enggak bisa menolak sampah,” keluh Wayan pada Juli 2017.

Kita tidak akan dapat membantu pemulihan seorang penyalahguna narkotika apabila label “sampah” kita berikan kepada mereka.

Oleh karena itu kriminalisasi dengan hukuman penjara tidak akan menjawab permasalahan yang kita hadapi ini.
Buntut dari kriminalisasi juga berpengaruh terhadap pandangan masyarakat kepada penyalahguna narkotika.

Masyarakat akhirnya melihat penyalahguna narkotika sebagai pelaku kriminal yang harus dibasmi dan dijauhi. Hal ini terjadi bahkan setelah seseorang mengikuti program rehabilitasi narkotika.

Padahal masyarakat berperan sangat penting terhadap pemulihan yang dijalani oleh seorang mantan penyalahguna narkotika. Penerimaan yang baik akan sangat mendukung seseorang untuk memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat.

Fakta di masyarakat memperlihatkan bahwa siapapun dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Tidak peduli tinggi-rendah tingkat pendidikan ataupun status sosialnya.

Adanya sistem kepercayaan yang salah pada penyalahguna menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyalahgunaan narkotika. Beberapa mempergunakan narkotika sebagai media rekreasional.

Ada yang menggunakan untuk melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Ada pula yang menggunakan narkotika untuk membantu kinerjanya.

Seperti yang diakui oleh banyak artis ketika diciduk menggunakan narkotika. Bahkan dalam berita terakhir pun tentang kasus yg melibatkan politisi IJP, ia mengakui menggunakan narkotika untuk menghilangkan kepenatan dan menambah stamina.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono.
“Ya tentunya kan artinya bahwa dia gunakan itu bisa menghilangkan rasa penat, menambah stamina bisa juga,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya.

IJP juga mengakui bahwa ia menggunakan narkotika sebagai riset untuk buku yang sedang ia kerjakan. Ia mengatakan ingin merasakan bagaimana rasanya jadi pemakai dan hanya memakai dalam jumlah sedikit.

Bahkan salah satu koleganya sempat menekankan bahwa IJP bukanlah seorang pecandu. Tetapi hasil tes urine yang dilakukan menyatakan IJP positif menggunakan narkotika.

Kecanduan atau tidak sebaiknya ditentukan oleh hasil assessment dari orang yang memiliki kompetensi untuk itu. Sebenarnya alasan apapun yang menjadi tujuan penggunaan, itu hanya bersifat sementara.

Hal ini dikarenakan efek menagih dan resistensi yang dirasakan setelah penggunaan berkelanjutan akan membuat fokus penyalahguna berpindah dari tujuan awalnya. Akhirnya fokus satu – satunya adalah bagaimana dapat kembali mempergunakan narkotika setelah efeknya hilang dari tubuh.

Kemudian interaksi sosial menjadi berkurang, pola pikir berubah, kondisi emosional tidak stabil, dan kualitas kerja menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, fasilitas rehabilitasi hadir untuk membantu penyalahguna menyelesaikan permasalahan ini.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional telah menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai bagi para penyalahguna narkotika. Hanya saja penjangkauan ke masyarakat masih belum efektif. Informasi tentang adanya fasilitas rehabilitasi untuk memulihkan ketergantungan terhadap narkotika masih sangat minim.

Belum lagi informasi tentang standar, mutu, dan alur pelayanannya. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum awam terhadap ini. Informasi ini seharusnya dsampaikan secara lebih mendalam kepada masyarakat.

Hal ini diperlukan agar pengetahuan atas solusi masalah penyalahgunaan narkotika dapat juga membantu perubahan pola pikir masyarakat ke depannya dengan tidak lagi melihat penyalahguna sebagai seorang kriminal yang harus dibasmi dan dijauhi melainkan orang yang membutuhkan bantuan untuk pemulihannya.

Kita semua berharap agar masalah penyalahgunaan narkotika ini dapat segera terselesaikan di Indonesia.

Prayuda Said

Prayuda Said

Owner Boeken Huis. Konselor Adiksi di Balai Rehabilitasi Narkotika BNN Baddoka

Previous post

Membela Indra J Piliang

Next post

Sehari Bersama Novi Wahyuningsih, Si Jutawan Muda Sederhana dari Kebumen