Esai

Berpihak pada Menteri Pertanian

POLEMIK impor beras yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan memasuki lembaran baru. Menjelang panen raya, gelombang penolakan dari berbagai kalangan semakin deras muncul ke permukaan. Momentum panen raya yang tinggal menghitung hari dianggap sebagai dasar yang kokoh untuk menolak masuknya beras asing ini ke dalam negeri.

Belum apa-apa, sinyal pelaksanaan impor beras ini telah memberikan efek psikologis yang cukup negatif bagi pasar. Berdasarkan pantauan dari beberapa media, harga gabah di tingkatan petani mulai menunjukkan penurunan. Para pedagang besar tampaknya mulai mengambil ancang-ancang dengan mengurangi permintaan dari pasokan dari petani dalam negeri karena menunggu beras impor yang harganya jauh lebih murah.

Andai kebijakan ini terus dipaksakan maka dapat dipastikan kesejahteraan petani terancam akan semakin memburuk.

Kondisi ini disaksikan langsung oleh para pejabat negara yang menghadiri panen raya di Banyuasin Sumatera Selatan. Selain menteri pertanian Amran Sulaiman, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hazan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Kepala Staf Kepresiden Jend TNI (Purn) Moeldoko. Saat konferensi pers, Moeldoko mengatakan akan memperkuat pendapat atau pandangan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sesuai dengan data yang ada, Indonesia akan menghadapi surplus beras sehingga wacana tentang impor beras sudah sepatutnya dipertimbangkan presiden. Pernyataan ini tentu sangat wajar karena angka produksi padi nasional pada 2017 mencapai 81.382.451 ton. Angka itu disebutnya naik 2,56 persen dibanding produksi 2016 sebesar 79.354.767 ton.

Pernyataan ini cukup melegakan karena berhasil menjawab seluruh keraguan dari para pengamat maupun ekonom yang selama ini gemar melakukan penyederhanaan masalah dengan menyoroti sisi produksi saja. Produksi menurun sehingga pasokan beras berkurang, harga naik. Ujung-ujungnya menteri pertanian yang di-kambinghitam-kan. Sesederhana itu.

Mereka menyebut pihak kementan menyajikan data produksi yang berlebihan karena bertentangan dengan fakta lapangan. Kredibilitas data kementan dipertanyakan seolah-olah seluruh produksi gabah di tingkatan petani secara otomatis akan terserap dan disalurkan ke pasar. Mereka menutup mata atas panjangnya alur distribusi yang rawan spekulasi dan saratnya kepentingan dibalik kebijakan ini.

Saya tidak ingin turut polemik tentang data produksi. Toh, kritik yang menyatakan bahwa rendahnya kredibilitas data dari kementan dan BPS juga tidak dibarengi dengan penjelasan yang lebih rinci tentang kelemahan metodologi yang ada. Setahu saya kementan sendiri telah memperbaharui data produksinya dengan metode pengecekan data satelit dengan tingkat kesalahan (eror) yang terbilang cukup rendah (kurang dari 10%). Jika metode ini dianggap tidak kredibel lantas metode apa yang seharusnya digunakan?

Selama belum ada kebijakan integral data antar institusi pemerintah maka obyektif tidaknya suatu metodologi hanya dapat dipastikan melalui riset akademis. Tanpa adanya justifikasi rasional dan empiris maka tuduhan ini tentunya tidak dapat dijadikan sandaran kebenaran.

Namun terlepas dari itu semua, yang cukup mengherankan saya adalah mengapa hanya kementan yang dianggap melakukan mark-up data? Mengapa tidak ada yang beranggapan bahwa ada pihak yang melakukan mark-down?

Sudut pandang ini menjadi penting karena menurut saya mata rantai terlemah dari tata niaga beras ini justru terletak pada data persediaan beras di tingkat pedagang. Meskipun sudah ada sistem informasi online yang disediakan oleh pemerintah tidak semua pedagang beras memberikan data tentang stok persediaan beras yang mereka miliki.

Hal ini terlihat dari rapat dengar pendapat antara komisi VI dengan menteri perdagangan. Saat ditanya oleh pimpinan Komisi VI, Mendag mengakui bahwa tidak semua gudang beras mau melaporkan persediaan beras yang mereka miliki.

Sinyalemen serupa juga datang dari laporan Ombudsman yang berjudul “Gejala Maladministrasi dalam Pengelolaan Data Persediaan Beras Nasional dan Kebijakan Impor Beras”. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa stok nasional pas-pasan dan tidak terdistribusi secara merata. Tapi apakah istilah “pas-pasan” ini berarti Indonesia kekurangan beras?

Faktanya, data sebaran stok beras yang dihimpun dari hasil survey ini menunjukkan bahwa pasokan beras di beberapa daerah seperti Yogyakarta, Sumatera barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku cenderung lancar dan harganya masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kesan ini mengisyaratkan bahwa “kecemasan berlebihan” dari Kemendag tidak didasarkan penilaian yang cukup tentang pasokan beras di seluruh Indonesia. Hanya karena pasokan pada beberapa pasar induk yang bermasalah sehingga disimpulkan bahwa seluruh Indonesia kekurangan pasokan. Saat persediaan beras medium pasar Induk Cipinang berkurang 35 persen maka dengan mudah kita beranggapan bahwa seluruh Indonesia ini kekurangan beras.

Ironi ini seharusnya menjadi dasar pijakan yang kuat untuk membenahi tata niaga beras di Indonesia. Mengurai benang kusut mata rantai distribusi beras di Indonesia tentu tidak semudah membalikkan tangan. Namun tidak berarti kita cuma bisa berpasrah diri mencari jalan pintas dengan melakukan impor beras.

Sudah selayaknya bagi kita untuk mendukung segala langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendongkrak kesejahteraan petani dengan membela menteri pertanian untuk menegakkan swasembada pangan sembari terus menerus menggelorakan perlawanan atas impor beras.

Alhe Laitte

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

Previous post

PII dalam Pusaran Liberalisasi, Sekularisasi, dan Syiah

Next post

Tarung Jokowi vs Prabowo di Panggung Medsos