Locita

Berapa Biaya yang Harus Dibayar Dunia Demi Pembangunan Berkelanjutan

Menuangkan cat aneka warna sekaligus ke dalam satu ember akan menghasilkan campuran abu-abu jelek, bukan pelangi berkilauan. Begitu juga dengan diskusi tentang pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Menggabungkan terlalu banyak permasalahan ke dalam perdebatan yang sama hanya mengarah pada kekeruhan kebijakan alih-alih terobosan praktis. Pendanaan SDG membutuhkan pola pikir yang jauh lebih terpilah: membongkar masalah spesifik, membutuhkan sumber daya spesifik, pada tempat-tempat tertentu.

Dalam makalah yang akan datang, kami menyorot lanskap luas pembiayaan SDG global untuk memperbesar kembali pada konteks dan kesenjangan spesifik negara. Secara khusus, kami mempertimbangkan berapa banyak pengeluaran pemerintah dunia untuk masalah-masalah terkait SDG setiap tahun, bagaimana pengeluarannya bervariasi di antara tingkat pendapatan, dan bagaimana pola belanja terkait dengan perkiraan kebutuhan negara-demi-negara.

Kami fokus pada sektor publik karena tanggung jawab utamanya untuk menangani barang publik dan masalah “no left nehind” yang tertanam dalam SDGs dan Agenda Aksi Addis Ababa 2015 tentang pembiayaan untuk pembangunan, termasuk “social compact” yaitu komitmen untuk menyediakan akses universal terhadap layanan dasar.

Penelitian ini dapat dianggap sebagai pelengkap penilaian dimana sektor swasta dapat memberi kontribusi terbaik untuk pembiayaan SDG. Di bawah ini kami merangkum beberapa temuan awal, mencatat bahwa semua hasil dapat diperbaiki begitu analisis kami selesai.

  1. Pembelanjaan SDG Sektor Publik Global Sudah Melebihi $ 20 Triliun Dolar AS Per Tahun

Temuan kunci pertama kami adalah bahwa pada 2015 pemerintah di seluruh dunia telah menghabiskan sekitar 21 triliun dolar AS per tahun untuk sektor terkait SDG: kesehatan, pendidikan, pertanian, perlindungan sosial, infrastruktur, keadilan, dan konservasi.

Jika tren ekonomi global baru-baru ini berlanjut di bawah skenario bisnis-seperti-biasa, belanja publik terkait SDG (selanjutnya diuraikan sebagai “pengeluaran SDG”) kemungkinan mencapai 33 triliun dolar AS atau lebih pada tahun 2030, dalam dolar konstan. Dengan kata lain, pengeluaran SDG global di sektor publik saja akan tumbuh sekitar 12 triliun dolar AS per tahun, hanya melalui proses pertumbuhan ekonomi dunia yang sedang berlangsung.

Apakah tambahan 12 triliun dolar AS per tahun dari pengeluaran SDG ini menceritakan seluruh prospek pencapaian SDG? Tidak seluruhnya.

Agregat global sama bermanfaatnya dengan melacak total curah hujan dunia ketika mencoba menanam tanaman di Sahel. Pertama-tama, mayoritas pembelanjaan SDG global saat ini terjadi di negara-negara berpenghasilan tinggi, memberi tahu kita sangat sedikit tentang seberapa baik setiap dolar terkait dengan hasil SDG di masing-masing negara, dan memberi tahu kita lebih sedikit tentang kecukupan pembiayaan di negara-negara berpenghasilan rendah.

Kedua, sebagian besar pertumbuhan belanja SDG hingga tahun 2030 kemungkinan akan terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas atau upper-middle-income countries (UMIC) yang tumbuh cepat, tetapi sekali lagi ini hanya memberi tahu kita sedikit tentang bagaimana sumber daya baru dapat membentuk hasil SDG yang lebih baik di tempat-tempat tersebut, atau apa yang akan menghasilkan hasil di tempat yang kurang makmur secara ekonomi.

Di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, kami memperkirakan bahwa total pembelanjaan SDG akan meningkat dari sekitar 780 miliar dolar AS pada 2015 menjadi lebih dari 1,9 triliun dolar AS pada 2030. Ini tersebar di seluruh populasi yang cenderung tumbuh dari 2,9 miliar jiwa menjadi 3,5 miliar orang dalam periode yang sama, setara dengan pertumbuhan pengeluaran per kapita dari sekitar 265 dolar AS menjadi sekitar 530 dolar AS.

Sementara itu, di negara-negara berpenghasilan rendah atau low-income countries (LIC) dengan pertumbuhan populasi yang lebih cepat, kami memperkirakan bahwa pengeluaran terkait SDG akan meningkat dari hanya sekitar 70 miliar dolar AS pada 2015, sekitar 115 dolar AS per kapita, menjadi hampir 180 miliar dolar AS pada 2030, sekitar 210 dolar AS per kapita. Angka per kapita ini menghasilkan tingkat pertumbuhan tahunan LIC yang stabil sebesar 4 persen.

Secara keseluruhan, angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan pengeluaran SDG yang cukup besar di seluruh tingkat pendapatan. Tetapi variasi besar dalam urutan besarnya juga menggarisbawahi betapa sedikitnya pertumbuhan multi-triliun dolar dalam agregat pengeluaran SDG tahunan global, misalnya, di negara-negara termiskin di dunia.

  1. Pengeluaran SDG Meningkat Secara Proporsional dengan GDP Per Kapita

Pada lapisan yang lebih dalam, penelitian kami tertarik untuk mempertimbangkan rata-rata kategori pendapatan negara. Terdapat hubungan yang jelas antara pengeluaran SDG publik dan PDB per kapita.

Untuk setiap dolar dari pendapatan yang lebih tinggi, negara rata-rata memiliki tingkat pembelanjaan SDG rata-rata yang lebih tinggi. Yang penting, ketika menarik garis melalui penampang, kemiringannya lebih besar dari satu, menunjukkan bahwa belanja SDG naik lebih cepat daripada PDB per kapita. Untuk setiap tingkat rata-rata PDB per kapita yang lebih tinggi 10 persen, kami menemukan pengeluaran SDG rata-rata 13 persen lebih tinggi.

 

  1. Kebutuhan SDG Minimum Adalah Sekitar 300 Dolar AS Per Kapita

Selanjutnya kami beralih ke estimasi bottom-up, negara-oleh-negara dari kebutuhan belanja publik minimum untuk mencapai SDG.

Ini adalah semangat komitmen untuk akses universal terhadap layanan dasar yang tertanam dalam SDG dan perjanjian Addis Ababa. Secara khusus, kami menyimpulkan hasil dari berbagai studi lain yang telah mempertimbangkan persyaratan sumber daya sektor publik untuk 10 sektor berbeda: kesehatan, pendidikan, pertanian, perlindungan banjir, sistem energi, infrastruktur transportasi, bantuan sosial, konservasi, air dan sanitasi, dan keadilan.

Sekali lagi, tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa pengeluaran sama dengan hasil; itu hanya dimaksudkan untuk membantu mengatasi kenyataan mendasar suatu paket universal layanan dasar, yang dijanjikan oleh negara-negara di Addis Ababa, membutuhkan jumlah minimum sumber daya yang ditargetkan dengan tepat.

Kami tidak menilai kualitas atau ketepatan hasil masing-masing studi yang mendasarinya, beberapa di antaranya lebih disesuaikan dengan kondisi negara tertentu daripada yang lain, meskipun kami berupaya untuk menghindari penghitungan ganda pada seluruh perkiraan. Sebagai contoh, kami bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan infrastruktur jalan hanya termasuk dalam sektor transportasi dan dikurangi dari perkiraan persyaratan untuk pertanian pedesaan.

Dalam semangat perkiraan indikatif ini, angka kebutuhan belanja SDG publik minimum untuk semua negara berkembang menunjukkan sesuatu kemiringan datar pada tingkat pendapatan rendah dan kemudian kemiringan curam pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Porsi rata adalah estimasi kebutuhan rata-rata sekitar 270 dolar AS hingga 350 dolar AS per kapita untuk LIC, meskipun negara-negara seperti Gambia dan Nepal memiliki estimasi kebutuhan per kapita terendah yaitu sekitar 235 dolar AS. Kemudian, ketika negara menjadi lebih kaya, harga naik, biaya penyediaan layanan sosial naik, sistem dan jaringan harus dipertahankan, dan permintaan meningkat untuk layanan berkualitas tinggi, yang semuanya mengarah pada keseluruhan pengeluaran yang lebih besar.

  1. Pembiayaan GDP Bervariasi pada Tingkat Penghasilan Dan Negara

Ketika kami membandingkan kebutuhan belanja minimum dengan pengeluaran aktual, dimensi masalah yang dihadapi negara-negara berkembang tampak lebih jelas. Negara-negara berpenghasilan rendah cenderung memiliki kesenjangan pembiayaan SDG yang paling signifikan, yang didefinisikan sebagai perbedaan antara pengeluaran dan kebutuhan minimum.

Tren baru-baru ini dalam pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dan negara-negara terus menghabiskan bagian konstan dari pendapatan nasional untuk sektor terkait SDG. Burundi dan Sudan Selatan memperkirakan kesenjangan per kapita masing-masing sekitar 310 dolar AS dan 530 dolar AS, setara dengan lebih dari 100 persen PDB per kapita di negara-negara tersebut. Khususnya, semua negara dengan PDB per kapita sebesar 1000 dolar AS atau kurang pada tahun 2025 menunjukkan kesenjangan yang setara dengan 10 persen dari PDB atau lebih.

Banyak negara menunjukkan jarak kurang dari nol, bukan berarti dapat diartikan sebagai “pengeluaran berlebihan,” melainkan sebagai indikasi bahwa setiap negara yang memproyeksikan pembelanjaan 2025 diperkirakan cukup untuk mencakup setidaknya ambang minimum untuk layanan dasar terkait SDG. Yang penting, negara-negara seperti Ethiopia, Bolivia, dan Bhutan termasuk dalam kategori ini, seperti halnya banyak UMIC. Juga sangat mungkin bahwa negara-negara di dekat atau di bawah garis nol akan mendapat manfaat dari fokus pada pengeluaran yang lebih baik daripada lebih banyak pengeluaran, meskipun topik itu berada di luar bidang penelitian ini.

Ketika menjumlahkan semua kesenjangan sektor publik di tingkat negara di atas garis nol, jumlah tersebut mencapai sekitar 1 triliun dolar AS per tahun — termasuk sekitar 150 miliar dolar AS pada LIC, sekitar 600 miliar dolar AS pada LMIC, dan sekitar 250 miliar dolar AS pada UMIC. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari yang telah ditemukan oleh penelitian lain (Gaspar et al. 2019; UNCTAD 2014; Schmidt-Traub 2015) dan sekali lagi dimaksudkan untuk ditafsirkan sebagai indikasi daripada titik perkiraan. Tetapi ini masih merupakan kesenjangan yang serius, terutama bagi LIC, pada khususnya jika dilihat dari latar belakang turunnya bantuan eksternal ke negara-negara yang paling tidak berkembang. Meskipun demikian, kami percaya ada peluang yang secara bersama-sama akan membuat penyimpangan signifikan dalam kesenjangan pembiayaan.

  1. Tiga Peluang Substantial Untuk Mengisi Kesenjangan Pembiayaan

Ada tiga prospek utama untuk membantu negara mengisi kesenjangan pendanaan SDG mereka, meskipun masing-masing memiliki masalah tersendiri untuk diselesaikan.

Yang pertama adalah meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik atau domestic resource mobilization (DRM). IMF telah menyarankan bahwa negara-negara berkembang dapat meningkatkan 3-5 poin persentase PDB dalam DRM. Kami memperkirakan bahwa jika negara-negara dengan kesenjangan pendanaan SDG meningkatkan DRM hingga jumlah ini (yaitu dengan menerapkan DRM meningkat hingga ke tingkat kesenjangan yang mungkin terjadi), pembiayaan tambahan tersebut berjumlah 500 miliar dolar AS per tahun.

Namun, agregat sekali lagi berpotensi menyesatkan, karena kesenjangannya adalah lintas-bagian yang beragam tergantung keadaan negara. Pengelompokan sederhana oleh kelompok pendapatan menunjukkan bahwa persentase tambahan poin pengisian kesenjangan dari PDB dalam DRM tambahan akan meningkatkan sekitar 5 miliar dolar AS untuk LIC, 95 miliar dolar AS untuk LMIC, dan 60 miliar dolar AS untuk UMIC pada tahun 2025. Dengan kata lain, sebagian besar potensi DRM agregat terletak pada LMIC yang padat dengan kesenjangan pendanaan yang kecil, bukan pada LIC.

Beberapa inisiatif seperti agenda Erosi Dasar dan Pergeseran Keuntungan yang sedang dilakukan oleh OECD, upaya untuk mengatasi perpajakan perusahaan pertambangan, pengekangan penghindaran pajak, dan penguatan sistem pajak domestik melalui Inisiatif Pajak Addis, semuanya tampak menjanjikan.

Banyak dari langkah-langkah ini akan membantu mengatasi masalah aliran keuangan gelap yang merupakan faktor kontribusi terhadap sejumlah kesenjangan keuangan negara. Tapi kami juga akan berkata dengan hati-hati. Sistem fiskal di banyak negara berkembang seringkali regresif, dalam arti orang miskin membayar lebih banyak pajak daripada yang mereka terima dalam subsidi setara. Karena itu, lebih mengandalkan mekanisme fiskal untuk mencapai SDG akan membutuhkan upaya yang lebih baik untuk menaikkan pajak dan juga perombakan struktural besar pajak dan subsidi. Jika tidak ada ini, hal tersebut hanya dapat menyebabkan “pemiskinan fiskal,” untuk menggunakan istilah yang diciptakan oleh Nora Lustig dan rekan-rekannya di Commitment to Equity Institute.

Peluang kedua adalah dengan memanfaatkan komitmen bantuan, dimulai dengan pengisian penuh delapan lembaga internasional yang mencari dukungan donor dalam 18 bulan ke depan. Janji untuk agen-agen ini di babak sebelumnya berjumlah 70 miliar dolar AS. Kali ini, upaya bersama harus dilakukan untuk membangun ambisi terhadap apa yang diperlukan demi mencapai SDG, daripada hanya untuk mereplikasi janji-janji masa lalu.

Mengingat peningkatan berkelanjutan dalam efektivitas bantuan dan tekad yang baru ditemukan untuk mengakhiri momok negara-negara yang gagal, sekarang adalah waktunya untuk kepemimpinan global baru dalam bantuan. Pada 2018, hanya lima negara OECD yang memenuhi komitmen untuk memberikan 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto dalam bantuan: Denmark, Luksemburg, Norwegia, Swedia, dan Inggris. Jika semua negara berpenghasilan tinggi berhasil dalam janji yang sama, itu akan menambah sekitar 200 miliar dolar AS untuk pembiayaan pembangunan. Jika diarahkan pada pembiayaan kesenjangan di negara-negara dengan kebutuhan terbesar, ini bisa membuat terobosan besar dalam menghasilkan kemajuan untuk SDG.

Peluang ketiga adalah memanfaatkan sistem bank pembangunan multilateral atau multilateral development bank (MDB) dengan lebih baik dan lebih luas, dari aliran resmi non-konsesional. MDB telah lama terkendala oleh penilaian peringkat kredit yang gagal memahami situasi unik mereka tentang status pemberi pinjaman yang disukai yang disediakan oleh para peminjam, dikombinasikan dengan jaminan modal yang dapat dipanggil dari negara-negara kaya.

Jika pemegang saham mengizinkan, dan tentu saja mendorong, MDB untuk mengambil risiko lebih besar, maka dengan menggunakan model pemeringkatan baru yang sekarang sedang dikembangkan oleh S&P dan lainnya, volume pinjaman yang signifikan dapat dibuka – 1,4 triliun dolar AS menurut satu penelitian oleh Banca d’Italia. Dengan kemampuan mereka untuk memitigasi risiko melalui reformasi kebijakan, identifikasi proyek, dan kemampuan mengukur dengan memobilisasi modal swasta, MDB memiliki potensi untuk memberikan kontribusi khususnya pada kesenjangan pembiayaan infrastruktur berkelanjutan. Tetapi ini akan membutuhkan transparansi tinggi untuk penilaian proyek-proyek besar dan pendekatan baru untuk mempertimbangkan proyek-proyek di negara-negara dengan tingkat utang yang tinggi, terutama jika proyek-proyek tersebut berkontribusi pada peningkatan kelayakan kredit.

Tentu saja ini hanyalah tiga dari peluang-peluang besar yang ada. Pada 2019, empat tahun setelah peluncuran perjanjian SDG dan Addis Ababa, ada kebutuhan untuk menghidupkan kembali ambisi di sekitar belanja publik yang ditargetkan pada prioritas spesifik terkait SDG.

Kami berharap dapat membantu meningkatkan pandangan dengan mendorong pembongkaran tokoh besar global ke dalam kesenjangan operasional yang lebih praktis — negara-demi-negara dan sektor-demi-sektor. Sumber daya perlu ditargetkan dan spesifik, sering disertai dengan reformasi substantif. Pihak berwenang di negara maju, negara berkembang, dan lembaga multilateral semuanya memiliki tanggung jawab untuk membuat terobosan dalam agenda pembiayaan SDG.

Diterjemahkan dari Diterjemahkan dari “How much does the world spend on the Sustainable Development Goals?” oleh Homi Kharas dan John McArthur, Brookings 29 Juli 2019.

ophini

ophini

Mahasiswa Kedokteran Hewan di IPB University

Tentang Penulis

ophini

ophini

Mahasiswa Kedokteran Hewan di IPB University

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.