EsaiFeatured

Belum Saatnya JK Dapat Nobel Perdamaian

ADA sebuah wacana yang menyatakan bahwa Jusuf Kalla (JK) mestinya layak dapat penghargaan Nobel perdamaian. Sebelum menjawab tentang layak atau tidaknya wakil presiden asal Sulsel itu dapat Nobel, ada baiknya saya mengajak Anda untuk kembali ke awal tahun 2016. Masa tersebut adalah dua tahun setelah Jokowi-JK memenangkan pemilu presiden.

***

SEBUT saja namanya Rudi (3). Hari itu, ia tampak menggelendot lemas dengan tatapan mata sayu di tubuh orangtuanya. Tubuhnya lemas. Ia terlihat malu-malu saat disapa. Orangtuanya bilang kepada saya bahwa Rudi masih lesu karena sudah sakit sejak mereka mengungsi ke Mempawah akhir Januari 2016. Makan mie instan selama berhari-hari dengan air bersih yang minim selama di pengungsian dari Pulau Kalimantan hingga ke Pulau Jawa membuat tubuh kecilnya makin melemah.

Apalagi, Rudi belum pernah mengonsumsi makanan instan sama sekali sebelumnya. Sejak mereka membuka lahan, komitmen untuk tidak memakan makanan instan dan hanya makan makanan organik yang ditanam sendiri sangat kuat. Akibatnya, banyak anak seperti Rudi yang langsung jatuh sakit sejak hari pertama mengungsi.

Dokter di Asrama Haji Bekasi memang sudah memberikan resep untuk Rudi, namun ia belum kembali ceria. Saat ditanya tentang rencananya pulang kampung setelah dari pengungsian ini, orangtua Rudi menjawab bahwa mereka belum punya rencana apapun.

Sebabnya, rumah mereka di Depok sudah terlanjur dijual untuk membeli tanah di Mempawah. Sedangkan orangtua masing-masing terlalu miskin untuk bisa menampung mereka sekeluarga yang tak punya harta apapun.

Keluarga Rudi adalah satu dari 7000 lebih orang Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang terusir dari rumahnya sejak bulan Januari-Februari 2006. Orang-orang tersebut dipaksa kembali ke daerah asal mereka dan ditampung di berbagai pengungsian tak resmi di Yogyakarta, Bekasi, Boyolali dan Surabaya. Pemerintah dan warga yang mengusir mereka tak peduli bahwa ribuan orang yang terusir itu juga tak punya rumah lagi di kampung halaman masing-masing.

Saat itu (7/2/2016), saya bersama dengan pendongeng dan beberapa guru menggambar anak bertugas untuk menghibur anak-anak keluarga Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang tinggal di asrama haji Bekasi. Ini adalah kedua kalinya saya mengunjungi pengungsian Gafatar setelah melakukan wawancara kepada mantan anggota Gafatar yang ditampung di GOR Cibubur. Para pengikut Gafatar tersebut terpaksa jadi pengungsi di negeri sendiri setelah terusir, terjarah, dan terintimidasi dari rumah mereka di Pulau Kalimantan.

Selama mengunjunjungi dua tempat penampungan tersebut, saya mendapatkan cerita yang sama dari banyak orang mantan anggota Gafatar. Awalnya, mereka hidup damai di daerah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan memiliki ladang yang cukup luas di sana. Dengan sistem koperasi dan gotong royong, para transmigran ini mengelola berbagai lahan pertanian di tanah yang awalnya terbengkalai.

Hubungan mereka dengan masyarakat setempat pun awalnya baik. Namun, suatu hari ormas Islam setempat dan kelompok etnis mulai meneror dan menjarah rumah pengikut Gafatar yang dianggap telah melakukan penodaan agama. Tanpa bukti kuat, warga menuduh kelompok Gafatar hendak membuat Negara teokrasi di Kalimantan dan menyebut diri sebagai warga yang tinggal di “Negeri Karunia Tuan Semesta Alam.”

Adanya kasus Gafatar yang menggusur paksa ribuan orang dari tempat tinggalnya di awal tahun 2016 tersebut sebenarnya jadi pukulan berat pelanggaran HAM di bidang agama pada era Jokowi-Jusuf Kalla. Apalagi negara berkontribusi dalam membakar sentimen anti Gafatar.

Di antaranya dengan mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani Menteri Agama Lukman Saifudin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung lewat Badan Koordinasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Mantan anggota dan yang diduga berkaitan dengan Gafatar pun dijerat dengan pasal penodaan agama. Fatwa sesat dari MUI kepada anggota Gafatar turut jadi ‘bahan bakar’ sipil untuk menjarah ladang dan rumah anggota Gafatar.

Tak hanya Gafatar

Selain Gafatar, ada banyak kasus lain yang berkaitan dengan pasal penodaan agama yang karet dan sangat bermasalah. Kasus pengusiran umat Syiah Sampang dan pengusiran Ahmadiyah Lombok.

Pasal yang dibuat tahun 1965 ini telah menelan banyak korban yang sebagian besarnya minoritas beragama. Lembaga semi pemerintah semacam MUI juga mudah sekali mengeluarkan fatwa sesat yang membuat pengikut ajaran yang bersangkutan dipersekusi. Seperti yang terjadi pada umat Syiah dan Ahmadiyah.

Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) anti Ahmadiyah pada Juni 2008. Kepala daerah dan tokoh masyarakat pun diberi kuasa untuk mengatur izin rumah ibadah dengan SKB rumah ibadah dan didirikannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2006 yang membuat minoritas tidak bisa melakukan ibadahnya di suatu tempat jika tidak mendapatkan restu dari mayoritas di sekitarnya.

Jadi, sah-sah saja jika masyarakat bali yang Hindu menolak didirikannya masjid, dan masyarakat Depok yang muslim menolak didirikannya Gereja. Aturan a la FKUB ini juga membuat seorang biksu bernama Mulyanto Nurhalim menandatangani sebuah surat pernyataan berisi kesediaan meninggalkan Desa Babat, Kecamatan Legok yang selama ini dihuninya.

Peristiwa nyaris serupa tersebut hanyalah bentuk pengulangan yang terjadi pada kasus di Yogyakarta dan menimpa umat Katolik 29 Mei tahun 2014 lalu di mana massa merangsek rumah Direktur Penerbitan Galang Press Julius Felicianus di YKPN yang sedang menggelar doa Rosario dalam rangka bulan Suci Maria karena ibadah tersebut dianggap meresahkan masyarakat dan tidak berizin. Kapolri Sutarman saat itu mengatakan bahwa ada larangan bahwa rumah pribadi tidak boleh dijadikan tempat ibadah.

Mengingat banyaknya kasus yang pemicunya adalah aturan diskriminatif pemerintah, maka wacana soal kemungkinan pemberian nobel perdamaian kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla tampaknya belum tepat. Alih-alih menghapus pasal tersebut, JK dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2017 mengatakan akan tetap mempertahankan pasal tersebut.

Ia mengabaikan banyaknya orang yang menjadi korban atas pasal, aturan, dan lembaga-lembaga diskriminatif tersebut. Padahal, pasal penodaan tersebut secara semena-mena juga membuat mantan Guburnur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.

Sesumbar Nobel, denial fakta

Kabar Makassar sebagai media tempat kelahiran JK bisa saja sesumbar bahwa JK sudah layak dapat Nobel perdamaian karena ia dianggap sebagai mediator perdamaian konflik Poso, Ambon, dan Aceh. Tentu saja, klaim one man show dalam konflik tersebut jadi perdebatan tersendiri.

Kalau soal gelar Honoris Causa, bukankah Soesilo Bambang Yudhoyono justru mengantongi lebih banyak gelar hadiah dari kampus dalam dan luar negeri?

Jika memang benar JK berkomitmen pada perdamaian, ia pasti akan tahu bahwa lembaga seperti MUI, Bakor Pakem, FKUB, dan pasal penodaan agama adalah beberapa pangkal masalah yang mestinya bisa ia tangani. Jika alasannya adalah isu agama yang sensitif dianggap tidak terlalu penting, maka data terbaru kepolisian menyatakan bahwa kasus menyangkut SARA adalah masalah yang menelan banyak korban.

Dalam kurun waktu 2015-2016 saja, kasus SARA yang dicatat oleh Kepolisian dan Badan Intelejen Negara mencapai 1.568 kejadian. Sedangkan kasus SARA yang melibatkan kelompok besar jumlahnya mencapai 1060 kasus. Padahal, HRW mencatat bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pasal 18(2) dan pasal 27 yang berisi soal larangan mengingkari hak minoritas untuk menjalankan ajarannya sendiri.

Kenyataannya, sejak JK menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 2004-2009 dan tahun 2014-2018, ada banyak pelanggaran kebebasan beragama yang difasilitasi oleh Negara. Parahnya, dalam wawancara dengan VOA usai menghadiri siding PBB 2017, dengan lantang JK justru memungkiri adanya banyak pelanggaran kebebasan beragama dan meminta negara lain meniru toleransi yang ada di Indonesia.

Ia menyebut bahwa kondisi Indonesia masih lebih baik dari negara lain seperti Amerika, Iran, Negara-negara Timur Tengah dan Afrika. Selain itu, JK mengatakan tak ada korban jiwa saat penyerangan di Syiah Sampang. Faktanya, ada dua korban tewas. Dalam penyerangan terhadap umat Ahmadiyah Cikeusik, tiga orang juga tewas.

“Solusi” yang ditawarkan negara masih a la FKUB yang meminta minoritas mengalah. Mestinya, jika benar bahwa komitmennya soal perdamaian itu kuat, maka JK tak akan ragu mengusahakan agar lembaga dan aturan diskriminatif ditiadakan.

Toh, pada tahun 2015 JK berani bersuara soal aturan speaker masjid yang kontroversial sekalipun hingga kini tak ada realisasinya. Jika saat masih berkuasa JK belum bisa mewujudkan kebebasan beragama, maka mau sampai kapan ia bisa mewujudkannya?

Jangan sampai–jika memang nantinya JK dapat Nobel–ia akan mengalami apa yang Aung San Suu Kyi alami. Yaitu saat para aktivis perdamaian di seluruh dunia menyeru agar Nobel perdamaian Suu Kyi dicabut karena ia mengabaikan ribuan pengungsi Rohingya. Jadi maaf ya, JK belum layak dapat Nobel perdamaian.

Syahar Banu

Syahar Banu

Peneliti HAM, penyuka filsafat, dan peminat isu perempuan. Di sela waktunya, ia suka menonton Naruto dan main game online.

Previous post

Menangkal si Penerabas Lautan

Next post

Mencintai Indonesia, Membendung Hoaks