Locita

Bagaimana Negara Berkembang Akan Membayar Agenda SDG’s Mereka?

Dengan tujuan sejauh mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun serta menyalurkan pendidikan berkualitas untuk semua di tahun 2030, Target Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals; SDG) nampak sangat ambisius – jauh lebih ambisius dari pendahulunya, yaitu Millenium Development Goals. Apakah dunia akan berhasil mencapainya atau tidak sangat tergantung pada uang – terutama keuangan publik.

Secara tradisional, asistensi pengembangan resmi (official development assistance; ODA) memainkan peran vital dalam membiayai agenda semacam SDA 2030 ini, yang mencakup 17 target. Tetapi pada waktu dimana retorika nasionalis dan aturan-aturan proteksionisme tengah mendapat dukungan di berbagai negara-negara besar yang biasa menjadi penyumbang terbesar dana ini – mulai dari Amerika Serikat – dana ODA tak akan cukup.

Faktanya, dukungan biaya asing tak bertambah, setidaknya, dalam beberapa tahun terakhir – dan tak ada kenaikan yang terlihat. Sebaliknya, resesi global – diperparah oleh perang dagang Amerika Serikat oleh Presiden Trump – mengurangi pemasukan negara-negara donor, bersamaan dengan meningkatnya permintaan domestik akan pembiayaan publik, sebuah kemungkinan yang sangat jelas. Tidak ada diantara situasi ini yang menguntungkan pembiayaan bantuan dana asing.

Hal ini berarti negara-negara berkembang harus bergantung pada sumber daya mereka masing-masing untuk mengimplementasikan SDG, . Bahkan faktanya, Agenda 2030 mengantisipasi kemungkinan ini: target pertama SDG 17 adalah “memperkuat mobilisasi sumber daya domestik… untuk meningkatkan kapasitas domestik dalam membayar pajak dan penarikan biaya lainnya”.

Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya?

Manajemen fiskal buruk berarti negara-negara berkembang – terutama di Afrika, rumah dimana 27 dari 28 negara termiskin di dunia berada – sering dihantui oleh krisis utang dan inflasi, dan banyak diantara mereka yang tergantung pada siklus harga komoditas. Pengumpulan pajak adalah hal yang sulit bagi negara-negara ini: keuntungan dari pajak yang diperoleh negara berpendapatan rendah rata-rata hanya mencapai 10-20% GDP, dibandingkan sekitar 40% di negara-negara berpendapatan tinggi.

Salah satu alasan terbesar untuk hal ini adalah, negara-negara ini biasanya punya perekonomian informal yang besar; alasan lainnya adalah jarangnya mereka berinvestasi pada infrastruktur yang diperlukan untuk implementasi perpajakan personal, dan malah bergantung pada pajak penjualan, yang lebih mudah dalam administrasi namun memberi keuntungan lebih sedikit. Tambahkan manajemen yang buruk terhadap uang yang didapat, dan negara-negara ini terus gagal menyediakan sarana dan layanan publik, apalagi memastikan perekonomian berkelanjutan.

Efektifitas penarikan pajak dan kekuatan sistem keuangan, menurut riset kami, bergantung secara krusial pada institusi politik mana yang memberi tekanan terhadap kekuatan eksekutif. Pemerintahan dengan sistem kredibel dan terinstitusionalisasi untuk keuangannya, biasanya tidak hanya mendapat lebih banyak uang dari pajak, tetapi juga memiliki proses pengaturan keuangan yang lebih transparan dan mudah diprediksi.

Alasan besar untuk ini adalah akuntabilitas. Memberi seorang eksekutif kontrol mutlak atas sumber keuangan negara meningkatkan resiko perubahan mendadak dalam prioritas keuangan, dan memupuk godaan untuk menghabiskan uang dalam proyek-proyek yang menguntungkan sebagian kecil orang saja, diatas kepentingan publik. Tetapi ketika pimpinan-pimpinan politik tak bisa menggunakan uang negara dengan bebas – katakanlah, untuk memperkaya diri sendiri atau kroni-kroni mereka – mereka akan lebih mungkin untuk berinvestasi dalam memperkuat kapasitas fiskal negara, termasuk kemampuan negara untuk mendesain, mengimplementasikan, dan memonitor keuangan.

Dalam sistem parlemen yang berfungsi baik, sebagai contoh, keuangan negara diperhatikan oleh sekelompok otoritas terpilih dalam sistem yang cukup transparan. Tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk membentuk proses tersebut dengan langkah-langkah yang menguntungkan diri sendiri. Malah, para pimpinan berada dalam tekanan untuk merespon kebutuhan dan keinginan para pemilih.

Dalam konteks seperti itu, perpajakan menjadi transaksi yang jelas dan disetujui kedua belah pihak, antara masyarakat dan negara. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap institusi resmi, lalu meningkatkan pajak yang diterima dan mendukung stabilitas sosial-politik.

Menurut riset kami, memberi tekanan institusional terhadap para eksekutif akan meningkatkan GDP sebesar 2,4% mencakup total pemasukan serta pemasukan dari pajak saja dalam waktu sekitar sembilan tahun,. Perubahan semacam ini juga akan meningkatkan kualitas perencanaan fiskal – akurasi prediksi pendapatan dan efektifitas implementasi keuangan serta manajemen utang – diatas rata-rata global.

Peningkatan ini dapat berarti meningkatnya buku bacaan di sekolah-sekolah lokal, lebih banyak vaksin untuk layanan kesehatan lokal, dan sumber daya lebih banyak untuk program-program pengentasan kemiskinan. Dalam kata lain, sistem perpajakan yang terikat institusi yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dapat mendukung perjalanan untuk mencapai SDG.

Tentunya, efek yang diinginkan tak bisa muncul secara instan. Reformasi institusional adalah proses bertahap, dan perubahan legal tak akan langsung menghasilkan perubahan sikap. Tetapi menerapkan pemeriksaan dan penyeimbangan ke dalam pemerintahan – terutama untuk membatasi otoritas keuangan eksekutif yang dimanfaatkan secara buruk – sudah sejalan dengan usaha mencapai transformasi struktural yang dibutuhkan negara berkembang, bila mereka ingin membuat masa depan yang lebih stabil dan makmur untuk 2030 dan seterusnya.

=====

Artikel ini diterjemahkan dari “How Can Developing Countries Pay for the SDGs?” yang diterbitkan di project-syndicate.com

tanjunglarasati

2 comments

Tentang Penulis

tanjunglarasati

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.