Esai

Apakah Politik Identitas Berlaku di Pilgub Sulsel?

JAKARTA boleh saja kental dengan nuansa politik identitas, tapi tidak dengan Sulawesi Selatan (Sulsel). Menjelang pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel yang akan digelar tahun ini kita masih merasakan tekanan politik yang berada di taraf wajar.

Berbeda dengan pilgub yang berlangsung beberapa waktu lalu di Jakarta. Isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) menggelinding seperti bola api liar yang semakin memanas. Bahkan jauh sebelum pilgub tersebut digelar. Mengapa hal itu tidak terjadi di Sulsel?

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat politik identitas menjadi marak digunakan di suatu daerah saat Pilkada, sebagaimana dikutip di Merdeka.com.

Pertama, adanya kesenjangan ekonomi. Suatu daerah dengan kesenjangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang contohnya di Jakarta. “Catatannya Bawaslu, daerah yang rawan adalah daerah yang punya kesenjangan ekonomi,” kata Arif.

Kedua, rendahnya literasi baik politik dan komunikasi. Soal literasi politik, banyak partai politik yang tidak bisa mengelola konflik dengan baik. Sementara kecerdasan masyarakat cenderung lemah menyikapi masalah tersebut.

Kemudian, soal rendahnya literasi komunikasi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam membedakan opini yang berisi ujaran kebencian dengan fakta yang beredar di ruang publik. “Kita paham bahwa salah satu instrument yang digunakan untuk menyebarkan politik kebencian adalah medsos. Tanpa literasi komunikasi orang gagal membandingkan opini dan fakta.”

Ketiga, yakni buruknya kelembagaan politik. Kondisi ini terjadi karena partai-partai cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elite. Partai seringkali dianggap gagal mengelola konflik yang berimbas ke level masyarakat.

“Hampir selalu gagal mengelola konflik. Konflik-konflik internal di parpol membawa konsekuensi kalau tidak partainya pecah, kemungkinan kedua adalah konflik akan masuk ke pengadilan dan berlarut-larut,” lanjutnya.

Keempat, politik identitas tumbuh subur karena polarisasi politik. Model politik identitas kata Arif, mulai mencuat di tahun 2016. Efeknya sangat kuat menimbulkan pembelahan di masyarakat. “Dengan polarisasi yang tegas maka sangat mudah bagi elite politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan.”

Kelima, lemahnya kewenangan Presiden Joko Widodo terhadap dua institusi TNI-Polri. Padahal, isu SARA disebut bukan isu baru yang biasa ditangani oleh pemerintah pada tahun 2009 dan 2014 lalu.

“Lemahnya grip atau cengkraman kekuasaannya Jokowi pada hampir semua level. Salah satu yang paling repot adalah karena grip kekuasaan Jokowi pada 2016, 2017 tidak cukup kuat di TNI-Polri.”

Apakah politik identitas bisa ditemukan di Pilgub Sulsel? Jika melihat beberapa hal,  masih ditemukan di Sulsel. Misalnya, kesenjangan ekonomi.

Fenomena kesenjangan ini masih bisa kita saksikan. Pernah, saya melihat dari lantai 20 hotel, seorang laki-laki menyeruput kopi. Di sampingnya, ada pemulung memungut plastik dan sisa-sisa bungkusan kopi. Masih banyak ditemukan pemulung (payabo), petani tanpa lahan, nelayan tanpa alat produksi, hingga mereka yang hanya menggantungkan hidup pada pemberian. Kesenjangan ekonomi adalah hal yang dengan mudah ditemukan di Sulsel.

Begitupun dengan faktor lain seperti  literasi politik dan komunikasi serta ujaran kebencian yang sering terjadi di media sosial. Sulit mengatakan bahwa masyarakat Sulsel telah mapan dari segi literasi politik dan komunikasi. Selain itu, ujaran kebencian juga masih sering kita temukan di postingan-postingan medsos.

Budayawan sekaligus dosen di Universitas Hasanuddin Makassar, Alwi Rahman membeberkan mengapa politik identitas tidak berlaku di Sulsel. Menurutnya, karena masayarakat Sulawesi Selatan memiliki banyak keragaman budaya, suku, bahasa, agama, dan RAS. Orang-orang Sulsel menurut Alwi  masih sangat terbuka dengan hal-hal yang demikian sehingga sulit dibenturkan oleh isu-isu identitas.

Faktor lain yang membawa Sulsel aman dari politik identitas mungkin bisa dilihat dari geopolitiknya. Geopolitik di Sulsel dengan penyebaran populasi etnik yang mendiami wilayah ini tercatat etnis bugis (39,37%), Makassar (24,52%), Luwu (12,26%), dan Toraja (4,9%).

Empat paket calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di pilgub tahun ini adalah representasi berbagai identitas etnik. Keempatnya memiliki persentuhan biologis dan sosiologis dengan semua etnik yang mendiami wilayah Sulsel.

Marilah kita melihat sosok Ichsan Yasin Limpo. Bapaknya berasal Gowa, namun ibunya berasal dari Sidenreng Rappang (Sidrap). Ichsan besar di Makassar dan Gowa. Ichsan pernah menjabat dua periode sebagai Bupati Gowa. Begitupun pesaingnya, Agus Arifin Nu’mang. Kedua orang tua Agus berasal dari Sidrap, Bapaknya pernah menjadi Bupati Sidrap.

Mari pula kita melihat Azis Kahar Mudzakkar. Meskipun secara biologi lahir di Luwu, tapi sosoknya cukup dikenal di luar Luwu. Demikian pula kandidat lainnya dengan latar belakang anggota keluarga dari beragam etnik, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa sentiem etnik tidak terlalu kuat di Sulsel.

Hal itu juga dibuktikan dari peluncuran indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 di Jakarta (28/11) seperti dikutip dari laman Kompas.com. Berdasarkan hasil pemetaan IKP Pilkada 2018 beberapa daerah ada yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam aspek politik. Diantaranya, Sumut, Sumsel, NTB, Kalbar, Kaltim, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Sedangkan di tingkat kabupaten/ kota, sebanyak 14 kabupaten dan kota termasuk daerah terbilang tinggi tingkat kerawanannya. Di antaranya adalah Tabalong, Kolaka, Konawe, Puncak Jayawijaya, Tegal, Jombang, Lebak, Alor, Penajam, Paser Utara, Morowali, Kabupaten Mimika, Kota Subulusalam, dan Parabumulih.

Sementara 39 kabupaten/ kota masuk daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Sisanya, 101 kabupaten/kota termasuk daerah dengan tingkat kerawanan rendah.

Syukurlah, Sulsel tidak terjangkiti virus politik identitas. Bahkan di tengah maraknya ujaran kebencian dan isu-isu agama yang sengaja dibentuk oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kemudian memosting ke medsos.

Semoga kita masih bisa menyaring berita-berita di jagat maya.

Ais Nurbiyah Al-Jum’ah

Ais Nurbiyah Al-Jum’ah

Ukhti Garis Seberang.

pembuat gerabah di Buton (foto: Rustam Awat)
Previous post

Generasi Terakhir Pembuat Gerabah di Pulau Buton

Next post

Membaca Kesehatan Mental Pekerja Kreatif