Esai

Apa Kabar Majelis Rakyat Papua?

LEMBAR sejarah mencatat banyak mengisahkan perang antar bangsa. Di antaranya adalah perang dingin antara Blok Timur (yang dipimpin Uni Soviet) dan Blok Barat (bentukan Amerika Serikat). Ada juga perang dingin antara India dan Pakistan terkait Kasmir. Sejarah juga mencatat perang antara Korea selatan dan Korea utara yang hingga saat ini dapat dikatakan masih terus berlangsung. Ada juga konflik yang baru-baru ini bahkan masih terus berlangsung antara Israel dan Palestina.

Konflik antar bangsa  ini pada dasarnya terjadi karena berbagai aspek. Salah satunya adalah perbedaan ideologi yang dimiliki masing-masing bangsa. Konflik antar bangsa ini biasanya melibatkan dua negara, tetapi dalam beberapa kasus bisa juga melibatkan lebih banyak negara.

Konflik antar bangsa pada masa lalu dipicu karena adanya nafsu ekspansi bangsa-bangsa (adidaya) kuat ke bangsa-bangsa lemah. Setelah bangsa-bangsa kuat tersebut menguasai bangsa-bangsa lemah maka selanjutnya mereka akan mengekploitasi semua sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di sana.

Dewasa ini, konflik menjalar ke ranah yang lebih luas. Jika masa lalu konflik sering berujung dengan kekerasan dan perang, kini konflik dapat pula berujung pada meja perundingan atau dikenal dengan istilah “adjudication” di Mahkamah Internasional. Konflik antara Malaysia dan Indonesia yang merebutkan Pulau Sipadan adalah contohnya, dan di meja Internasional terpaksa Indonesia mengakui Sipadan milik bangsa Malaysia.

Saat ini konflik yang terus-menerus terjadi di Papua antara masyarakat Papua dan negara bisa juga dapat diartikan sebagai konlik antra bangsa yang terjadi karena semua pihak memiliki ideologi dan kepentingannya masing-masing.

Gambaran praktek konflik masa lalu yang melibatkan kekerasan dan peperangan itu masih terus ‘dijaga’. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan persoalan konfik dengan  perundingan pun terus digulirkan. Menurut saya unik juga persoalan konflik Papua bisa dijalankan dalam kedua prespektif tersebut (melibatkan kekerasan dan perundingan)

Konflik yang berkepanjangan dan disertai pelanggaran HAM oleh negara di Papua ini, kemudian melahirkan kesadaran kiritis orang-orang Papua. Lewis Coser berpendapat bahwa tidak selalu konflik menghasilkan sisi negatif. Inilah yang kemudian terjadi dengan para pemimpin Papua. Konflik juga bisa berdampak positif, misalnya dari sisi kesadaran.

Coser melihat bahwa pada level tertentu konflik dapat menumbuhkan kesadaran suatu masyarakat atau bangsa. Inilah titik balik orang-orang Papua melihat diri mereka sebagai sebuah bangsa. Tentunya hal ini bisa juga akibat Papua dianaktirikan semenjak bergabung dengan NKRI.

***

RUANG berdemokrasi di Indonesia mulai terbuka lebar pasca lengsernya Soeharto beserta rezim Orde Barunya. Dampak praktek reformasi kemudian membuka lebar-lebar pintu bagi masyarakat Indonesia untuk kemudian menyampaikan aspirasi mereka kepada negara dan pemerintah.

Pada hari Senin, 26 Februari 1999 bertempat di Jakarta, 100 orang tokoh perwakilan masyarakat Papua bertemu dengan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, BJ Habibie. Maksud kedatangan perwakilan 100 orang Papua ini jelas. Mereka ingin menyampaikan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Aspirasi itu mengenai orang-orang Papua sebagai sebuah bangsa.  Lantas Presiden Habibie menjawab: “Aspirasi yang anda sampaikan itu penting, tetapi mendirikan negara bukan perkara mudah, pulang dan renungkan kembali aspirasi itu”

Singkat cerita. Alih-alih Papua bisa merdeka sebagai sebuah bangsa, perundingan yang panjang antara negara dan para tokoh Papua tersebut kemudian malah melahirkan UUD Otonomi Khusus yang diantaranya tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP).  Lebih lengkap tertera dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

MRP sendiri lahir sebagai sebuah lembaga representatif kultural orang asli Papua, yang menjalankan beberapa fungsi untuk mendukung keberlanjutan masyarakat asli Papua. MRP hadir untuk memproteksi hak-hak dasar orang asli Papua dalam rangka memberikan kemampuan kepada orang asli papua dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Indonesia dan juga Papua, sesuai dengan tugas dan wewenang MRP menurut Pasal 20 ayat (1) UU No 21 Tahun 2001. Beberapa poin fungsinya adalah sebagai berikut:

Memberi saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di Tanah Papua khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua. Hak-hak itu adalah hak ulayat, hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, seperti hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, air serta isinya.

Menyalurkan aspirasi, memperhatikan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan memfasilitasi tindak-lanjut penyelesaiannya. Kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan Papua yang damai sebagai perwujudan dari komitmen semua komponen masyarakat di provinsi ini.

***

Beberapa waktu yang lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik dan mengambil sumpah 51 anggota MRP yang baru terpilih. Konon, mereka terpilih melalui seleksi yang ketat. Anggota MRP ini akan bertugas dalam satu periode ke depan. Mereka yang dilantik tersebut berasal dari beberapa elemen masyarakat, di antaranya adalah perwakilan agama, perwakilan adat dan perwakilan perempuan.

MRP eksis di Papua sudah selama tiga kepengurusan. Artinya sudah terjadi pemilihan yang ketiga kalinya. Tetapi sejauh ini pun konflik dan perebutan hak ulayat yang berkaitan dengan nasib masyarakat adat di Papua terus berlangsung.  Lantas untuk apa MRP dibentuk, jika belum sepenuhnya dapat mengangkat harkat dan harga diri masyarakat Papua?

Seharusnya MRP lebih aktif dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Papua terkait masyarakat Papua. Ada beberapa poin penting yang seharusnya diperhatikan oleh MRP. Poin-poin ini menurut saya masi aktual hingga saat ini, meskipun otonomi khusus sudah digulirkan sejak lama.

1.Perampasan tanah oleh perusahan-perusahaan besar di program MIFEE

Ketika itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia.

Kemudian lahirlah MIFEE yang merupakan singkatan dari Merauke Integrated Food and Energi Estate. Program ini merupakan pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua.

Pada perjalanannya, proyek MIFEE ini kontroversial karna banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut. Tetapi juga melakukan pelanggaran dan perampasan terhadap hak-hak orang Papua. Sejak awal MIFEE berdiri, mega proyek ini sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak OPA yang berdiam di 160 kampung dan 20 distrik.

Laksmi A. Savitri, peneliti Sajogyo Institute, menemukan fakta bahwaMIFEE adalah model pembangunan yang tidak punya tempat untuk peningkatan kesejahteraan orang Papua asli di Merauke dan semata-mata berorientasi pada akumulasi profit korporasi. Laksmi menjelaskan tiga alasan.

Pertama, tidak mengindahkan konsep tanah dan identitas yang tidak terpisahkan bagi jati diri dan martabat orang Malind.

Kedua, abai memahami keterikatan antara sistem kehidupan orang Malind dengan sumber kekayaan alam dan hutan, sehingga mengandaikan kehilangan sumberdaya hutan dapat digantikan oleh peluang kerja di perusahaan sebagai buruh harian lepas.

Ketiga, tidak mempedulikan proses transformasi sosial yang riil bagi masyarakat Malind menuju perubahan kehidupan yang lebih baik dengan arah dan bentuk yang didefinisikan oleh orang Malind sendiri.

2. Persoalan Kesehatan

Hingga saat ini soal kesehatan yang melibatkan masyarakat adat di Papua terus terjadi, dan dari tahun ke tahun pesoalan kesehatan selalu saja selalu saja menjadi persoalan penting. Otsus dan pembentukan MRP berfungsi untuk dapat mengangkat pesoalan kesehatan di Papua.

Banyak kasus kesehatan yang belum ditemukan di kalangan masyarakat di Papua. Misalnya yang terjadi beberapa waktu lalu pada masyarakat Korowai. Pada 13 Juni 2017 lalu, ada seorang ibu yang meninggal dunia setelah melakukan persalinan di Brukmakot. Peristiwa ini tepat di ibu kota distrik. Namun jarak dari ibu kota distrik ke Brukmakot cukup jauh untuk dapat mengakses kesehatan yang layak.

Akses komunikasi yang terbatas menyulitkan masyarakat untuk menjangkau sarana kesehatan. Sudah ada 64 orang meninggal dunia dalam rentang waktu 7 tahun (2011-2017). Sementara khusus penderita penyakit filariasis 37 orang. Jika beberapa waktu lalu persoalan kesehatan di Suku Karowai menjadi perbincangan panas, maka pertanyaannya MRP kita ke mana saja?

3. Persoalan Pendidikan

Bukan rahasia umum lagi, Soal pendidikan Papua selalu diposisikan pada urutan paling bawah dalam daftar statistika. Melihat hal ini, MRP dan Otsus merasa perlu meningkatkan peringkat pendidikan di Papua.  Banyak program dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui jalur Otonomi Khusus yang dikawal ketat oleh MRP. Putra-putri terbaiknya dikirim ke seluruh Indonedia bahkan ke luar negeri.

Ini prestasi yang luar biasa. Yang harus menjadi bahan pertimbangan MRP saat ini adalah mengapa banyak putra-putri Papua dikirim, tetapi banyak juga yang gagal?

***

KEMBALI lagi ke persoalan konflik. C.Wright Mills (1916-1962) adalah seorang sosiolog Amerika yang selalu berusaha menggabungkan perspektif konflik dengan kritik terhadap keteraturan sosial. Dalam dunia perpolitikan di Amerika kala itu, Mills tidak pernah memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Baginya, partai-partai politik hanyala penipu yang tidak rasional. Ia juga menyerang habis-habisan rekan-rekan kaum intelektual karena menurutnya rekan-rekannya tersebut mengabaikan tanggung jawab sosialnya dan mengabdikan diri pada penguasa, pada hal dibalik layar mereka mengatakan bahwa mereka netral dan bebas nilai.

Milis melihat bahwa, Amerika saat itu dikuasai oleh kelompok-kelompok elit. Mereka mendominasi aspek, baik politik, militer, dan ekonomi. Milis  melihat bahwa ketika bidang tersebut (politik, militer, dan ekonomi) dikuasai dan dimainkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka. Mills tidak heran jika seorang kepala militer bisa menjadi kapitalis, seorang pejabat bisa menjadi kapitalis, dan beberapa ketimpangan yang lain.

Berangkat dari cara pandang C.Wright Mills  maka, cara kerja MRP dan Otsus dapat dilihat jelas keborokannya. Padahal MRP di Papua saat ini jelas, bekerja, dibentuk dan disumpah jabatannya atas nama kemanusiaan masyarakat  asli Papua.

Bukan rahasia umum lagi jika belakangan ini Pemilihan MRP sudah tercium sangat dipolitisir. Semua bukan lagi karena kepentingan masyarakat, tetapi karena politik.

Menurut saya cukup jelas MRP dan Otsus tidak dapat mengatasi masalah masyarakat kecil dan Masalah kemanusiaan di Papua. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, apakah wacana kemerdekaan Papua sebagai sebuah bangsa perlu dikumandangkan ulang ?

 

Ricky Keiya

Ricky Keiya

Warga Paniai, Papua. Sekolah di Pascasarjana IPB.

Previous post

Sedihnya Menggunakan BPJS Kesehatan

Next post

Membela Jomblo: Sebuah Pandangan Kebangsaan