Locita

Angin Segar LGBT Bernama RKUHP

DUA hari lagi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan disahkan DPR. Revisi ini memicu banyak protes utamanya oleh penggiat HAM karena dianggap bakal mendiskriminasi kaum minoritas. Tidak hanya protes dalam negeri, dari luar juga ada. Entah kebetulan atau tidak, kunjungan perwakilan PBB ke Indonesia pekan silam bertepatan dengan revisi undang-undang peninggalan Belanda ini.

Tanggal 4-7 Februari 2018 lalu Komisioner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra’ad Al Hussein memang datang ke Indonesia. Ia bertemu beberapa pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Presiden Jokowi.

Ia diutus PBB untuk menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah. Di sela-sela kunjungannya, Zeid mengundang wartawan untuk hadir pada konferensi pers. Termasuk pada hari Rabu, pekan lalu. Saya mendapat pula kabar konferensi pers itu. Namun,lokasi kantor PBB di kawasan Thamrin kurang jelas. Saya urung hadir, saya memilih melipir ke gedung Kemenag di Lapangan Banteng Barat untuk meliput konfrensi pers lain.

Teman saya, yang bekerja untuk kantor berita luar negeri ternyata hadir di konferensi pers Zeid. Melihat saya sudah lebih dulu datang dan duduk manis di ruang konfrensi pers Kemenag siangnya, dia bertanya apa saya juga dari sana. Mendengar jawaban tidak, ia bersemangat.

Ia bercerita hasil “pertemuan” wartawan dengan Zeid. Katanya, Zeid yang yang berasal dari Yordania itu mengecam keras Indonesia karena selama ini sudah mendiskriminasi LGBT. Zeid kemudian meminta Indonesia tidak melanjutkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digodok anggota DPR karena bakal mendiskriminasi hak-hak kaum LGBT. Revisi yang rencananya disahkan 14 Februari 2018. Sepertinya pernyataan itu juga disampaikan pada Pak Jokowi, meski sekretariat negara tidak mengakui.

Zeid tidak secara spesifik menyebut pasal yang mana di kurang suka, tapi saya kira yang dia maksudkan adalah pasal 495 ini:

“Perbuatan cabul kepada orang lain sesama jenis di bawah usia 18 tahun akan dipidanan penjara maksimal sembilan tahun, sementara pasal 2 hukumannya ditambah sepertiga apabila berumur di atas 18 tahun dengan kekerasan, melanggar kesusilaan di muka umum, dan publikasi mengandung unsur pornografi.”

Zeid tidak hanya menyebut revisi itu sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Tapi juga bertentangan dengan hukum internasional serta menghambat Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Hal ini juga bertentangan dengan hukum HAM internasional.” Saya membayangkan Zeid menyampaikan hal ini ketika bertemu pak Jokowi, Menlu, Kapolri, hingga Komnas HAM.

Saya kemudian berpikir kok, Zeid yang berwajah arab ini sangat mendukung LGBT yah. Pertanyaan ‘cerdas’ ini, terjawab setelah saya searching ke mbah google, karena memang di Arab sana tidak semuanya beragama Islam.

Selain itu semua agama secara tegas menolak perilaku LGBT, bukan hanya agama samawi, agama Hindu dan Budha juga. Bagi penganut agama-agama samawi perilaku itu merupakan penyimpangan, serupa kisah kaum Nabi Luth. Vatikan beberapa tahun lalu juga meyebut hal yang sama. Perilaku LGBT adalah kisah yang berulang di kitab suci.

Saya dan mungkin banyak manusia Indonesia lainnya, menolak tegas perilaku LGBT. Apalagi perilaku ini dipublikasikan bahkan dipropagandakan kepada khalayak sebagai hal yang biasa. Tapi, kami tidak membenci orangnya.

Tudingan Zeid bahwa penolakan LGBT tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia, saya pikir keliru. Budaya kami sama sekali tidak mentolerir pernikahan atau hubungan sesama jenis. Sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Mungkin maksud Zeid kenapa di negara lain LGBT bisa diterima, sementara Indonesia tidak.

Terserah dengan negara lain Zeid. Ini Indonesia Bung, saya ingin berkata padanya, kami memang bukan negara Islam, tapi kami juga bukan negara sekuler yang masyarakatnya bebas melakukan apa saja, tanpa memperhatikan norma dan budaya setempat.

Revisi KUHP itu justru menurut saya memberikan ruang bagi kelompok atau penganut “paham” LGBT. Kitab undang-undang itu menyebutkan pemidanaan perilaku LGBT nanti hanya bagi yang melakukan paksaan dan adanya publikasi.

Artinya hanya promosi, dan penyebaran perilaku ini di ranah publik yang nanti bisa dilaporkan serta dipidana. Karena belum pernah ada laporan, seorang bujang diperkosa laki-laki di suatu tempat.

Masyarakat tidak diperbolehkan untuk menghakimi pribadi atau sekelompok orang dari penampiannya. Apalagi melakukan razia karena mencurigai dua orang yang berjenis kelamin sama, berduaan di atas motor. Pelaku pun, harus diperlakukan sesuai perintah undang-undang ini nantinya. Dilaporkan pada pihak berwajib.

Zeid juga harusnya memahami kondisi masyarakat Indonesia, yang beragama dan berpedoman pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila mengamanatkan bahwa aspek ketuhanan jadi pedoman berperilaku masyarakat Indonesia, seperti perilaku LGBT yang tertolak.

Jadi, tuduhan bahwa revisi KUHP akan mendiskriminasi orang yang berperilaku LGBT cukup keliru. Cuma hemat saya, nantinya perlu edukasi terhadap masyarakat terkait undang-undang ini. Masyarakat jangan sampai melakukan penghakiman kepada kelompok LGBT atau sejenisnya, apalagi melakukan razia terhadap orang yang dianggap berperilaku LGBT termasuk menggerebek dan melakukan tindak kriminal kepada mereka.

Adapun munculnya stigma dan retorika kebencian kepada LGBT, hal itu tak bisa dihalangi. Kelompok LGBT massif melakukan retorika, untuk melegalkan hubungan sesama jenis, hal itu jelas-jelas akan bersinggungan dengan keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Serupa yang dikatakan mantan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin bahwa ruang privat adalah milik mereka, tapi di ruang publik persoalan akan menjadi lain.

Donasi Bagi LGBT

Saya sebenarnya hendak bertanya pada Zeid saat konferensi persnya. Berapa banyak donasi PBB untuk mendukung LGBT di Indonesia. Isu kelompok LGBT yang mendapat pendanaan dari lembaga asing, meresahkan masyarakat Indonesia sejak 2016. Dua tahun lalu ada laporan bahwa badan di bawah PBB, United Nation Development Programme (UNDP) membiayai upaya pelegalan pernikahan sesama jenis di Indonesia.

Konon, ada dana sekitar Rp108 miliar yang disalurkan untuk mendukung program ini di empat negara yaitu, Cina, Thailand, Filipina dan Indonesia. Tapi dalam pertemuan dengan Bappenas, perwakilan UNDP di Indonesia membantah melakukan program itu. Pemerintah melalui wapres JK pun sudah meminta agar perwakilan UNDP di Indonesia menghentikan program ini. Belakangan diketahui, program itu memang tidak langsung ke Indonesia, tapi melalui mitranya yakni Kedutaan Swedia di Bangkok, dan USAID.

Dalam situs resminya, UNDP menerangkan jika program itu disusun berkat kolaborasi dengan masyarakat sipil yang melibatkan institusi-institusi nasional dan regional untuk memajukan hukum, dan pemberdayaan masyarakat sipil, khususnya komunitas LGBT. Seandainya donasi ini digunakan untuk mengobati mereka yang menyimpang, tentu akan sangat baik dan diterima.

Selanjutnya, tujuan yang hendak dicapai program itu agar kelompok LGBT paham hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke pengadilan guna melapor pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.

Juga demi peningkatan kemampuan organisasi-organisasi LGBT di Indonesia untuk secara efektif memobilisasi, menyokong, dan berkontribusi dalam dialog-dialog kebijakan dan aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT.

Program itu, berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017. Namun sampai sekarang belum ada laporan lagi, sejauh mana program ini apakah sudah dihentikan atau malah dari hasil evaluasinya butuh ada bantuan lagi.

Menanggapi pernyataan Zeid, di hari yang sama tudingan komisoner HAM PBB itu ada baiknya ditanggapi pula menteri agama. Seusai berbicra perihal pemotongan zakat bagi PNS. Menteri Lukman Hakim Saifuddin pun menegaskan seperti ini:

“Yang ditolak adalah tindakan dan perilaku hubungan sesama jenis. Semua agama tidak ada yang mentolerir LGBT. Tapi orang-orangnya tetap kita ayomi,” katanya.

Lukman menganalogikan persoalan ini seperti seorang pencuri. Tindakan para pencuri ditolak agama manapun, namun pelakunya tetap harus dibimbing dan diberi pengetahuan agama.

“Jadi ini harus dibedakan. Bukan berarti juga kalau mengayomi dan merangkul, kita menyetujui LGBT.”  Nah saya sependapat dengan menteri agama yang doyan musik rock ini. Jadi betulkah revisi KUHP mendiskriminasi LGBT. Saya ragu bukannya malah memberi angin baru?

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Add comment

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.