Locita

Presiden Bukan Lembaga HAM TANGGAPAN ATAS TULISAN ARMAN DHANI "SETOP MEMAKLUMI PENGUASA" DI MOJOK

Sumber Foto: setkab.go.id

ANEH ketika melihat presiden dipaksa untuk fokus dan menyelesaikan satu persoalan saja, HAM. Setidaknya itu pikiran saya ketika membaca tulisan Arman Dhani di Mojok.co, judulnya “Setop Memaklumi Penguasa”. Menurutnya, presiden disandera para jenderal dan politisi untuk tidak menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu. Sementara itu, dilain pihak, pendukung Presiden meminta supaya idolanya tidak ditekan.

Tanpa menyebutkan secara spesifik kasus HAM mana,  Arman langsung menghakimi bahwa posisi defense penggemar Presiden adalah logika kekuasaan. Sebuah logika kompromis terhadap para penjahat kemanusiaan. Mereka dituruti, diberikan ruang untuk bergerak dengan bebas.

Arman kemudian lompat dan menyalahkan demokrasi. Istilah tren dunia politik abad modern itu didefinisikan sebagai tirani mayoritas, karena lebih dulu mengurus kelompok paling banyak, bukan yang paling membutuhkan.

Di posisi ini Arman menceritakan pembicaraan temannya mengenai agenda prioritas presiden. Termasuk urusan dan orang yang mesti dikorbankan sebab agenda prioritas tersebut. Kritik intinya, betapa mengerikannya sikap memaklumi agenda prioritas presiden itu. Padahal, pelanggaran HAM lebih genting untuk diselesaikan.

Menurut saya sikap demikian bukanlah pemakluman. Orang menyadari bahwa dalam setiap pikiran pimpinan, apapun level dan dan jenis organisasinya mesti ada pilihan agenda yang didahulukan daripada program lain. Apalagi dengan presiden Jokowi sekarang ini, dia telah menyusun  sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawacita.

Ketika dibaca kesembilan poin itu, jelas tampak agenda pembangunan manusia dan ekonomilah yang menjadi sasaran utama, meskipun juga terdapat poin komitmen penegakan HAM pada poin penjabarannya. Presiden fokus bagaimana bangsa ini semakin mempunyai daya saing di era globalisasi, termasuk juga bagaimana manusia Indonesia mampu bertoleransi ketika menyikapi perbedaan yang inheren di antara mereka.

Dari Nawacita tersebut dapat dimengerti, mengapa Presiden membangun infrastruktur dimana-mana misalnya di Papua. Kalau infrastruktur belum mapan, seperti halnya jalan dan lahan bagaimana ekonomi akan meningkat?. Distribusi tentu akan tersendat dan bahan untuk produksi sekaligus hasil produksi tidak bisa dialirkan dengan lancar. Pada gilirannya akan membuat harga semakin naik dan rakyatpun semakin ngos-ngosan.

Untuk pembangunan manusia, presiden membuat program Indonesia Pintar untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak tamat sekolah setingkat SMA. Bahkan rela berkeliling dan turun menjumpai anak-anak sekolah secara langsung untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Selain itu, presiden juga kerap bersilaturahim dengan tokoh lintas golongan dan usia untuk menjaga kohesivitas bangsa.

Adapun perkara HAM yang dipersoalkan oleh Arman betul memang erat hubungannya dengan kekuasaan. Akan tetapi bukan seperti yang ditafsirkannya dengan pemakluman. Ada beberapa poin penting terlupakan oleh Arman.

Dalam institusi negara, apalagi negara demokrasi terdapat distribution of power dimana tidak semua hal dipangku oleh satu orang atau lembaga. Dalam konteks ini tentu tidak dalam makna eksekutif legislatif dan yudikatif. Presiden menyampaikan keinginannya kepada lembaga negara untuk diturunkan dalam bentuk kebijakan strategis dan taktis. Pendelegasian tugas ini melahirkan lembaga baik sifatnya eksekutif maupun independen seperti Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan sebagainya.

Poin penting lainnya adalah masalah kesepakatan akan narasi sejarah. Ketika berbicara mengenai korban maka topiknya perihal siapa pelaku dan siapa korbannya. Karena tulisan Arman terbitnya waktu isu PKI lagi panas, maka ambil saja contoh G30S. Pengetahuan umum sebagaimana dulu diajarkan disekolah, pelaku peristiwa tersebut adalah PKI. Namun ada pihak yang tidak sepakat dengan narasi tersebut dan memposisikan bahwa PKI sebetulnya adalah korban dalam peristiwa itu sebagaimana isu heboh beberapa waktu yang lalu.

Keberanian sejarawan untuk bersepakat akan hal ini sekaligus kesiapan masyarakat untuk menerima hasil penyelidikan contoh kasus HAM seperti diatas bukanlah masalah sederhana. Ada efek sosial dan psikis yang akan ditimbulkan dari penyelidikan akademis peristiwa kompleks itu. Bukan tidak mungkin hasil penyelidikan itu tidak sesuai dengan ekspektasi masyararakat pada umumnya. Begitu juga dengan kasus-kasus HAM lainnya seperti aktivis yang hilang waktu reformasi, tidak tentu rimbanya.

Jadi tidak bisa seseorang berpikir bahwa presiden tidak memperhatikan hal ini. Sebab konsekuensinya apabila ini di telurusi dan kenyataan hasilnya berbeda dengan harapan masyarakat maka ini akan menimbulkan instabilitas dalam kehidupan masyarakat. Belum lagi kemungkinan politik dari situasi kekacauan yang akan ditimbulkannya.

Berikutnya perihal bagaimana mengadili pelaku. Kalau pelaku masih hidup tentu relatif tidak sulit untuk menghakiminya. Persoalannya muncul ketika pelakunya sudah tidak ada lagi. Pengadilan apa yang mesti dilakukan. Paling mungkin hanya menorehkannya dalam lembaran investigasi untuk menjadi dokumen sejarah kasus HAM bangsa.

Meskipun demikian, kejahatan kemanusiaan tetaplah sebuah kejahatan. Mesti ada usaha yang dilakukan untuk mengetahui dan mengadili para pelakunya. Memaksa presiden untuk memprioritaskan masalah ini tentu tidak mungkin. Sebab persoalan ini layaknya perampokan di ujung desa pada malam hari dengan pelaku bertopeng, namun disisi lain masyarakat tidak bisa menjual barang dagangannya sebab jalan menuju kepasar sedang rusak.

Saluran untuk mengadvokasi ini sudah disediakan oleh negara, yaitu Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Selain itu lembaga non negara juga telah banyak tersedia seperti Kontras dan Elsam. Lembaga-lembaga demikian berfungsi untuk mengadvokasi dan menginvestigasi pelanggaran HAM.

Sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Bahkan memasuki awal tahun 2016, Presiden mempertegas lagi akan membentuk Komite Rekonsiliasi supaya anak bangsa tidak lagi dibebani oleh sejarah kelam kemanusiaan masa lampau.

Sekali lagi ini bukanlah pemakluman pada penguasa. Dengan tidak melupakan masalah HAM, ada prioritas lain lebih utama untuk masa depan bangsa.

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Tentang Penulis

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.