Locita

Sudah Saatnya Sulsel Memiliki Visi kepemudaan.

Beberapa hari yang lalu, saya memutuskan untuk mengunduh dokumen visi misi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Keisengan ini bermula saat saya menyaksikan debat kusir antar pendukung di warung kopi. Seperti debat politik pada umumnya, momen ini juga berakhir antiklimaks. Pokoknya, kandidat masing-masing yang paling benar.

Praktis tidak ada hal substansial yang mengubah pendirian saya untuk tetap golput pada pilkada kali ini. Sampai akhirnya saya penasaran tentang arah kebijakan yang diusung oleh tiap kandidat.

Rasa penasaran saya pun terbayar lunas setelah menemukan hal yang menarik. Diluar dugaan saya, salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mencantumkan secara eksplisit aspek kepemudaaan sebagai salah satu program prioritas.

Pembangunan Kepemudaan Melalui Pengembangan Pemberdayaan dan Kemandirian Pemuda Khususnya di bidang Olahraga, Seni dan Industri Kreatif”. Demikian salah satu poin penting yang diusung oleh pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan).

Meskipun saya agak kecewa karena “kabar gembira” ini tidak diulas lengkap saat debat kandidat, namun political will semacam ini layak mendapatkan apresiasi. Keringnya diskursus pembangunan daerah kita dengan tema-tema kepemudaan tentu menjadi problematika tersendiri menjelang pilkada.

Permasalahan ini sering diperparah oleh kebiasaan para calon pejabat daerah kita yang gemar mengumbar optimisme tentang bonus demografi di ruang publik. Tidak sedikit pula desain kampanye yang  dikemas sekreatif mungkin hanya untuk menarik simpati pemilih pemula. Ketika ditelisik lebih jauh, tidak ada satupun janji politiknya yang mengetengahkan komitmen atas isu kepemudaan.

Padahal beberapa literatur akademik jelas menekankan bahwa bahwa prasyarat untuk mencapai bonus demografi ini adalah investasi sumberdaya manusia terutama untuk kelompok anak muda (15-24 tahun) yang akan memasuki lapangan kerja.

Pelajaran berharga dapat kita petik dari pengalaman Korea Selatan dan Tunisia. Di atas kertas, kedua negara ini memiliki potensi yang sama untuk memperoleh bonus demografi. Besarnya porsi angkatan kerja yang mereka miliki menghantarkan kedua negara tersebut di gerbang window of opportunity. Baik Korea Selatan dan Tunisia, mengalami peningkatan proporsi penduduk produktif (usia 15-64 tahun) dari yang semula hanya 50% pada akhir 1960 menjadi 70% pada tahun 2015.

Sebagaimana yang kita tahu bersama, Korea Selatan berhasil mengukuhkan dirinya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. Melalui kampanye hallyu (Korean wave), negeri gingseng ini berhasil melakukan ekspansi besar-besaran melalui industri budaya dan teknologi. Mereka berhasil melepaskan diri dari tekanan krisis ekonomi dan mencatat  pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang dengan peningkatan Gross Domestic Product (GDP) 12 kali lipat sejak tahun 1980 sampai 2010.

Lain halnya dengan Tunisia. Perekonomian negara ini hanya bertumbuh 3 kali lipat pada rentang waktu yang sama. Negara ini bahkan dilanda guncangan politik akibat protes dari kaum muda yang marah atas situasi ekonomi yang terjadi. Prahara ini bahkan menjalar ke negara lain di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang kemudian dikenal sebagai fenomena Arab Spring.

Jika keduanya sama-sama memiliki porsi angkatan kerja yang besar mengapa hasilnya justru berbeda?. Faktor apa yang menjadi penentu perbedaan tersebut?.

Laporan dari Population Division United Nation menggarisbawahi bahwa kapasitas negara dalam menciptakan lapangan kerja bagi para angkatan kerja muda sebagai faktor utama yang menyebabkan perbedaan tersebut. Korea Selatan berhasil mengakselerasi kinerja ekonomi nasional karena mampu menekan laju pengangguran pemuda dikisaran 10% sejak tahun 1990. Angka ini jauh dibawah Tunisia yang mencapai 30% pada periode yang sama.

Sumber: Population Division United nation (2015)

Produktivitas, semangat entrepreneurship dan inovasi adalah kunci dalam menciptakan kesejahteraan. Pengabaian atas permasalahan ini bisa saja menghantarkan kita pada nasib yang sama seperti Tunisia dan Negara-negara lain di kawasan Timur tengah dan Afrika Utara yang mengalami demographic disaster.

***

Maraknya kasus begal yang terjadi beberapa waktu yang lalu harusnya membuat kita bergeming. Pelakunya yang rata-rata berusia belia bisa saja menjadi indikasi awal adanya permasalahan serius terkait kualitas kebijakan pembangunan kepemudaan di Sulawesi Selatan.

Besarnya kuantitas pemuda Sulsel tentu menjadi salah satu pertimbangan untuk konteks tersebut. Sulsel merupakan provinsi dengan jumlah pemuda terbesar di kawasan Timur Indonesia. Data dari Statistik pemuda yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tahun 2017 sulsel merupakan rumah bagi 2,1 juta orang penduduk yang berusia 16-30 tahun. Jumlah ini setara dengan 24,84% dari total penduduk.

Namun demikian, besaran ini tidak berbanding lurus dengan kualitas. Berbagai indikator menunjukkan bahwa secara kualitas kita masih tertinggal jauh dibandingkan provinsi lainnya. Alih-alih menempatkannya sebagai kekuatan, kuantitas yang besar ini justru lebih tepat untuk dianggap sebagai ancaman.

Salah satu indikator yang paling mencolok adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda. Pada tahun 2017 TPAK Sulsel mencapai 53,77%. Angka ini jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 59,86%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah anak muda kita yang belum berpartisipasi secara aktif di pasar kerja.

Hal ini tentunya cukup ironis karena beberapa tahun terakhir Sulsel mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup gemilang. Secara teoritik, pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan lapangan kerja baru. Jika lapangan kerja bertambah lantas mengapa masih banyak anak muda kita yang belum bekerja?.

Alasan yang paling masuk akal adalah lapangan kerja tersebut tidak sesuai dengan preferensi dan selera anak muda. Menurunnya minat anak muda untuk bertani adalah gejala yang paling banyak ditemukan. Meskipun jumlah sawah bertambah tidak berarti semakin banyak anak muda yang mau menjadi petani.

Indikator lain adalah tingkat pendapatan. Faktanya 33,07% anak muda sulsel memiliki pendapatan dibawah 1 juta rupiah. Hanya 14,15% diantaranya yang memiliki pendapatan di atas 3 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan pemuda di DKI Jakarta, Sulsel jauh tertinggal karena 60,67% anak muda Jakarta berpenghasilan di atas 3 juta rupiah sebulan.

Indikator selanjutnya terkait jenis pekerjaan yang masih didominasi oleh pekerjaan buruh, karyawan dan pegawai (41,52%). hal yang cukup mengejutkan adalah pekerjaan “pekerja keluarga yang tidak dibayar” tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 27,77%. Angka ini jauh di atas nilai rata-rata nasional sebesar 17,44%.

***

Sederet fakta tersebut seharusnya cukup untuk menggambarkan betapa krusialnya perbaikan kualitas kebijakan kepemudaan di Sulsel. Di tingkat nasional, kewaspadaan ini mulai terbangun. Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juli 2017 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kordinasi Lintas Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Permasalahan pemuda tidak lagi dianggap sebagai permasalahan sektoral yang diselesaikan melalui kebijakan parsial. Dibutuhkan solusi lintas sektoral yang lebih komprehensif mengingat kompleksnya permasalahan yang ada.

Perpres ini diharapkan mampu mendorong efisiensi, sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah pusat menyusun Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan (RANPP) dan diharapkan pemerintah daerah membuat rencana aksi daerah yang mengacu pada rencana aksi nasional tersebut.

Sayangnya, RANPD ini masih terkesan ekslusif karena tidak melibatkan kelompok pemuda secara luas. Wajar saja jika kebijakan ini tidak populer dan tidak memiliki gaung di tengah masyarakat.

Hari ini kita hidup di zaman milenial yang serba kolaboratif. Kebijakan pembangunan daerah tentu harus beradaptasi dengan semangat ini. Pemerintah dapat memposisikan diri sebagai mediator untuk memaksimalkan segala elemen yang ada melalui satu visi kepemudaan yang jelas. Visi ini tentunya didasarkan pada partisipasi aktif pemuda itu sendiri. Dengan demikian segala kebijakan pembangunan benar-benar didasarkan pada permasalahan aktual yang tengah terjadi.

Sebagai penutup izinkan saya mengutip perkataan dari seorang Andi Sudirman Sulaiman yang mengatakan bahwa, “umur saya 34 tahun, biarkan nanti ada seribu lagi anak muda yang akan maju, saya sebagai pembuka”

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

Add comment

Tentang Penulis

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.