Locita
foto : hypebeast.com

Rokok, Ip Man, dan Yang Abadi Maka saya akan tetap ngeretek untuk suatu alasan yang juga abadi: CINTA.

Bagi penggemar film action seperti saya, harus selalu sedia merogoh kantung tiap kali film laga tayang di bioskop. Apalagi jika film itu dibintangi para aktor beken seperti Donnie Yen. Aktor hebat penguasa hampir semua jenis teknik beladiri, yang beberapa hari lalu kembali beraksi dalam “Ip Man 4: The Finale” untuk menggenapi perjalanan panjang sang Grandmaster Wingchun Ip Man sejak 2008 silam di “Ip Man 1”.

Saya menautkan film tersebut dalam tulisan ini bukan karena aktor sentralnya, apalagi karena aktor pingiran seperti Vanness Wu, juga bukan karena adegan Ip Man yang divonis sakit karena merokok, tetapi semangat yang konsisten film ini dalam menampilkan Ip Man dan umumnya orang-orang Tiongkok sebagai pihak protagonis lewat serangkaian adegan simpatik; promosi prilaku sopan-santun ala budaya Timur, berjuang untuk kebebasan dan kesetaraan, tetapi kerap mengalami diskriminasi rasial.

Di pihak lain, ada orang-orang Barat (Amerika) yang umumnya ditampilkan secara antipatik. Narasi konfliktual dengan penggambaran seperti itu selalu dapat ditebak akhir ceritanya, kemenangan orang Asia (Tiongkok). Sebagai waralaba, jelas film ini dikemas demikian untuk memenuhi selera milyaran pasang mata di republik penganut dangnei minzhu (demokrasi intrapartai) itu.

Keluar dari frame bentukan film itu, segera kita menemukan sisi lain yang diabaikan tapi “abadi”, yang karenanya klaim soal siapa hero siapa enemy bisa berbeda. Demikian halnya dalam drama di seputar kebijakan pemerintah – merujuk PMK 152/2019 tentang kenaikkan tarif cukai rokok dan HJE (Harga Jual Eceran) per 1 Januari 2020 – yang kembali ramai dibincang publik akhir-akhir ini. Satu drama yang juga memperlihatkan semangat identik dalam relasi konfliktual dimana pemerintah selalu ditampilkan protagonis melalui serangkaian narasi besar repetitif, stereotip hegemonik, tetapi rapuh.

Narasi-narasi seperti ini mudah ditemukan dalam “pertimbangan-pertimbangan” pemerintah terkait PMK tersebut. Misalnya, Suahasil Nazara (Kepala Badan Kebijakan Fiskal) dalam tulisannya, “Tiga Dimensi dalam Menghitung Kenaikan Cukai Rokok”, menyebut tiga alasan pemerintah. Pertama, mengendalikan konsumsi; karena rokok diasosiasikan dengan berbagai penyakit sementara merokok adalah hak legal tiap orang, maka pemerintah harus mengendalikan konsumsinya guna melindungi kalangan perempuan dan anak-anak atau remaja, yang konsumsi rokoknya tumbuh signifikan.

Kedua, untuk perkembangan industri rokok yang berperan penting bagi perekonomian dan kehidupan banyak orang. Ketiga, penerimaan negara yang penetapan targetnya dilakukan dengan memperkirakan kenaikan pendapatan masyarakat dan estimasi jumlah produksi rokok (katadata.co.id, 16/09/2019).

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kenaikan itu berdasarkan tiga pertimbangan; mengurangi konsumsi, mengatur industri rokok, dan meningkatkan penerimaan negara. Pengurangan konsumsi terkait erat dengan jumlah peningkatan prevalensi perokok di kalangan perempuan dari 2,5% menjadi 4,8%, dan anak-anak dan remaja dari 7% menjadi 9% (nasional.kontan.co.id, 02/01/2020).

Tulus Abadi (Ketua YLKI) bahkan menyebut PMK sebagai win-win solution; upaya pihak industri untuk melobi dan menekan pemerintah agar tidak mengesahkan PMK sebagai “taktik-taktik jahat” dengan membesar-besarkan dampak kenaikan cukai rokok terhadap penurunan lapangan pekerjaan dan PHK massal, matinya pertanian tembakau lokal, dan berkembangnya penjualan rokok ilegal; dan kalau pemerintah tunduk atas tekanan itu masa depan akan rusak dengan mengutip data Badan Kesehatan Dunia bahwa rokok adalah faktor utama penyebab kematian dini 217.000 konsumen per tahun (economy.okezone.com, 10/10/2019).

Sebaliknya, terutama para pelaku bisnis dan pekerja melihat celah – jika bukan lubang besar mematikan bagi IHT (Industri Hasil Tembakau) terutama segmen SKT dalam negeri – di dalam regulasi itu dan karenanya merekomendasikan perlindungan IHT. Di antaranya disampaikan oleh pihak PT HM Sampoerna Tbk. Sampoerna.

Melalui Troy Modlin (Direktur Corporate Affairs) kemudian menyarankan dua rekomendasi untuk mengurangi tekanan kepada IHT, khususnya segmen SKT yang menyerap ratusan ribu pelinting di seluruh Indonesia. Pertama, dijalankannya penggabungan batasan produksi SPM dan SKM menjadi tiga miliar batang per tahun untuk mencegah segmen SPM dan SKM memanfaatkan tarif cukai murah (golongan 2) yang selama ini dinikmati perusahaan-perusahaan multinasional beromset triliunan.

Kedua, mempertahankan tarif cukai dan batasan produksi SKT – segmen berkarakter padat karya dan rentan terhadap perubahan harga. Dengan begitu, SKT mendapatkan ruang lebih luas untuk bertahan karena persaingan yang adil (www.medcom.id, 24/9/2019). Andi Gani Nena Wea (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI) juga demikian; mendorong penggabungan batasan produksi  SPM dan SKM untuk menciptakan keadilan berbisnis IHT, terutama untuk melindungi pabrikan rokok kecil segmen SKT dari persaingan tidak sehat dengan pabrikan rokok besar asing (economy.okezone.com, 04/10/2019).

Willem Petrus Riwu (Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok/GAPPRI) justru menyayangkan kenaikan cukai IHT yang merupakan industri strategis yang berkontribusi paling besar bagi pendapatan negara di sektor cukai dan serapan tenaga kerja (economy.okezone.com, 23/09/2019).

Singkatnya, di satu pihak pemerintah dan para pendukung PMK 152/2019 ingin meyakinkan bahwa menaikkan tarif cukai rokok adalah langkah yang tepat bagi semua pihak; dengan mengurangi konsumsi rokok, pemerintah kembali menekankan rokok sebagai sumber aneka penyakit dan karenanya masyarakat harus dilindungi dengan menekan konsumsi rokok; mengatur kembali industri rokok sebagai upaya pemerintah menciptakan skema tarif cukai yang adil termasuk bagi perusahaan kecil yang banyak bergerak di segmen SKT sehingga pabrikan bermodal besar di segmen SKM dan SPM membayar tarif yang sesuai; dan meningkatkan pendapatan negara dari cukai rokok sebagai bagian dari skema pembiayaan program-program kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Di pihak lain, pelaku bisnis dan pekerja IHT terutama di segmen SKT Buatan Dalam Negeri jelas khawatir atas regulasi itu sehingga sejak awal rencana kenaikan itu digulirkan segera merekomendasikan perlakuan berbeda untuk segmen SKT.

Apakah rekomendasi itu mengubah isi PMK 152/2019? Pertama, seperti diketahui, batasan terendah HJE dan tarif cukai hasil tembakau baik buatan dalam negeri maupun impor tetap mengalami kenaikan di empat segmen (jenis), yakni SKM, SPM, SKT atau SPT, dan SKTF atau SPTF.

Sementara jenis TIS, KLB, KLM dan CRT tetap. Di segmen SKT atau SPT golongan 1 (buatan dalam negeri) misalnya, dari Rp 1.260 (HJE terendah) dan Rp 365 (tarif cukai) naik menjadi Rp 1.460 dan Rp 425. Kedua, PMK 152/2019 hanya mengubah HJE dan tarif cukai hasil tembakau dalam negeri (Lampiran III) dan hasil tembakau impor (Lampiran IV), tidak mengubah batasan jumlah produksi hasil tembakau pabrik. Sehingga, batasan jumlah produksi di segmen SKM golongan I dan II masing-masing tetap lebih dari 3 milyar batang dan tidak di bawah 3 milyar. SPM golongan I dan II juga demikian. SKT atau SPT juga tetap, golongan I misalnya tetap dibatasi di angka 2 milyar batang. Jadi, tidak ada penggabungan  batasan produksi SPM dengan SKM menjadi tiga miliar batang per tahun.

Maka cukup berdasar ketika para pengusaha segmen SKT produksi dalam negeri kembali mengkwatirkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Atau seperti diungkapkan Soeseno (Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia/APTI) mengenai kemungkinan berkurangnya serapan tembakau di dalam negeri. Sebagai contoh, kenaikan tarif cukai 10,04% pada tahun 2018 menyebabkan 4 ribu ton tembakau tidak terserap, setara dengan 4 ribu hektare (dengan hitungan rata-rata 1 hektare menghasilkan 1 ton), atau setara dengan 4 miliar batang rokok (finance.detik.com, 03/01/2020).

PMK 152/2019 – perubahan kedua atas PMK 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau – sejatinya adalah sebuah regulasi bisnis yang dibuat pemerintah melalui Kemenkeu. Sebagai peraturan, PMK dibuat untuk membantu mengendalikan kelompok, lembaga, organisasi dan juga masyarakat di dalam berbisnis – di bidang industri hasil tembakau (IHT).

Lebih tepatnya mengendalikan perilaku pebisnis, konsumen dan kategori-kategori lain yang terkait di dalam IHT dengan batasan-batasan tertentu untuk mencapai “tujuan bersama”, dalam hal ini menurunnya angka konsumsi rokok, teraturnya industri rokok, dan meningkatnya penerimaan negara. Inilah yang disebut pemerintah sebagai “pertimbangan-pertimbangan rasional”, yang terus diulang tiap kali menaikkan tarif cukai rokok, setidaknya dalam lima tahun terakhir – tahun 2015 naik 8,72%; 2016 naik kembali menjadi 11,19%; tahun 2017 sebesar 10,54%; 2018 sebesar 10,04%; dan 2019 juga 10,04% (money.kompas.com, 04/01/2020).

Basis argumentasinya sama, kesehatan dan ekonomi (fiskal). Di satu sisi, jelas pemerintah tidak latah dan memiliki hitungannya sendiri di dalam pertimbangan-pertimbangan itu – terlepas dari misalnya temuan-temuan berbeda yang secara konsisten menunjukkan rapuhnya klaim relasi determinan antara mahalnya harga rokok dengan penurunan tingkat konsumsinya; atau bahkan beberapa hasil riset konsisten yang mengonfirmasi bahwa rokok dan penyakit hanyalah hubungan potensi, kombinasi tak tentu dengan kemungkinan tak terbatas.

Di sisi lain, terlampau bersemangat untuk memperlihatkan diri sebagai hero pelindung kepentingan “semua pihak” – jika bukan kepentingan segelintir orang yang merasa terganggu oleh meluasnya peredaran produk hasil tembakau dengan murah, yang memungkinkan masyarakat kecil-melarat mengaksesnya dengan mudah – sehingga tampak tidak begitu terbebani mereproduksi dongeng-dongeng kesehatan dan kesejahteraan material untuk melegitmiasi beragam regulasi yang tidak pernah benar-benar memihak IHT dalam negeri.

Kenyataan ini justru mengonfirmasi beberapa hal. Pertama, hasil tembakau seperti rokok (kretek) masih dan barangkali selamanya dipandang sebagai sumber utama beragam penyakit, sembari mengingkari keberadaan radikal bebas asap pabrik. Kemajuan pengetahuan dan teknologi medis yang segera meningkatkan angka harapan hidup adalah suatu kenyataan. Kaidah-kaidah medis kemudian menjadi rujukan tunggal bagi tafsir kesehatan, tidak terkecuali dalam aktivitas konsumsi.

Oleh sebab itu, ia dipandang memadai untuk menyediakan basis legitimasi saintifik bagi suatu otoritas politik – misalnya – di dalam mendefinisikan, merumuskan dan mengatur perihal kesehatan publik. Maka mudah dipahami mengapa hasil-hasil riset dan rekomendasi Bloomberg Initiative ditelan mentah-mentah tanpa perlu diverifikasi melalui riset mandiri.

Mudah dipahami mengapa studi yang menunjukkan fakta sebaliknya; permusuhan terhadap nikotin kandungan tembakau adalah soal ekspansi teritorial bisnis yang melibatkan korporasi-korporasi besar multinasional (Pfizer, Novartis, Glaxo Smith Klaire, dan Bloomberg Initiative – donatur terbesar dibentuknya WHO Tobacco Free Initiative) penyedia produk substitusi nikotin tidak menarik perhatian pemerintah.

Mudah dipahami mengapa banyak rezim anti-tembakau lebih merasa aman bersembunyi di balik argumen-argumen medis untuk memerangi kretek di berbagai medan, termasuk di dalam regulasi: Road Map IHT 2007-2020 tentang produksi rokok maksimal 260 milyar batang; PP 81/1999, pengamanan rokok bagi kesehatan; PP 38/2000 tentang perubahan atas PP 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; PP 19/2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; UU 36/2009, pasal 113 yang mendefinisikan tembakau dan semua produk tembakau sebagai zat adiktif – untuk menyebut beberapa di antaranya.

Kedua, negara masih diawaki pemerintah yang patuh pada kerangka kerja organisasi kesehatan dunia. Bahwa pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) – paket lengkap yang mengatur industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir di antaranya memetakan standar nasional tentang cukai rokok, periklanan rokok, pengaturan ruang publik yang bebas asap rokok, dan penyediaan fasilitas umum untuk menangani konsekuensi-konsekuensi merokok pada kesehatan – rancangan WHO tahun 2003, itu satu hal.

Tetapi aneka regulasi pemerintah yang beberapa di antaranya bahkan dinilai lebih ketat mengatur pengendalian tembakau – seperti PP 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan – juga satu hal. Deretan angka pendapatan melangit di sektor cukai rokok yang dicapai Indonesia selama bertahun-tahun adalah fakta yang teramat mempesona. Sulit menemukan alasan bagi Indonesia untuk mengabaikan kerangka kerja pengendalian tembakau.

Barangkali, hal-hal seperti inilah yang “abadi” dalam setiap drama kenaikan tarif cukai rokok di negeri ini. Maka saya akan tetap merokok (ngeretek) untuk suatu alasan yang juga abadi: CINTA.

 

Avatar

Rusman F Baliha

Kretekus totok yang masih jomlo dan belajar di UI

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.