Locita

Puan Maharani, Kepemimpinan Perempuan dan Kontroversi RUU PKS

Apakah dapat kita tetapkan sebagai pimpinan DPR RI? Tanya Abdul Wahab Halimunthe dari Fraksi Partai Demokrat yang memimpin rapat paripurna. Kompak para anggota DPR yang baru saja dilantik mengatakan setuju dan diikuti oleh ketukan palu sebanyak 3 kali sebagai penanda sah-nya nama-nama yang disebutkan sebagai pimpinan DPR RI.

Diantara kelima nama yang disebutkan, Puan Maharani adalah pimpinan DPR RI yang menarik perhatian masyarakat. Bagaimana tidak Puan Maharani adalah perempuan pertama yang berhasil menjadi Ketua DPR RI dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Puan Maharani sukses mengokohkan tradisi trah Sukarno yang selalu menjadi yang pertama di Indonesia. Sebagaimana Sukarno dan Megawati, Puan Maharani always be number one.

Perempuan kelahiran 6 september 1973 ini selain sebagai perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI, Puan Maharani juga merupakan peraih suara terbanyak pada pileg 2019 dengan perolehan suara 404.034 suara dari Dapil Jawa Tengah V jauh meninggalkan Aria Bima yang meraih suara sebesar 123.529 suara.

Perolehan suara ini tentu saja mempertegas kembali ketangguhan Puan Maharani sebagai legislator perempuan ditengah dominasi laki-laki di parlemen. Pada pemilu 2019, jumlah legislator perempuan di parlemen sebanyak 118 anggota atau 20,5%.

Sekalipun belum mencukupi kuota perempuan sebesar 30% di parlemen akan tetapi angka 20,5% merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah parlemen di Indonesia. Pencapaian ini tentu saja menambah gairah perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik, dunia yang dianggap tabu oleh masyarakat patriarki.

Tiga belas tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2006, Puan Maharani memulai karir politiknya dengan menjadi anggota DPP KNPI Bidang Luar Negeri. Dan pada tahun 2009, ia pertama kali menjadi legislator setelah meraih suara terbanyak di dapil Jawa Tengah.

Keberuntungan terus mengikuti karir politik Puan Maharani di parlemen hingga akhirnya ia dipercaya sebagai menteri dalam kabinet Indonesia Hebat dibawah komando Jokowi.

Puan Maharani dan 20,5% legislator perempuan membawa harapan besar bagi perempuan. mereka seharusnya melahirkan dan melibatkan perempuan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang tidak bias gender.

Dengan keterlibatan perempuan, maka perempuan tidak dipandang sebelah mata dan perannya akan diperhatikan oleh negara.

Kepemimpinan Perempuan; Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Bugis Makassar

Kepemimpinan perempuan merupakan tema yang menjadi perhatian pemerhati dan aktivis gender. Persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan topik yang terus diperdebatkan.

Menurut Andersen, gender merupakan hasil konstruksi sosial terhadap apa yang disebut maskulin dan feminim. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan pembeda kecuali struktur anatomi tubuh, reproduksi dan untuk mengenali jenisnya.

Sementara itu menurut Umar, perbedaan itu laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan keduanya deri segi derajat sosialnya.

Perbedaan itu merupakan wujud komitmen Tuhan menciptakan alam semesta secara berpasang-pasangan agar proses reproduksi berjalan lancar dan tercipta hubungan mutualis dan interdepensi  diantara dua jenis manusia. Dalam berbagai konteks, laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan apapun terkecuali pada persoalan biologis.

Dalam masyarakat bugis seperti yang diungkapkan pelras, masyarakat bugis menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan posisi laki-laki seperti dalam kutipan lontara “meskipun dia laki-laki, jika memiliki sifat perempuan dia adalah perempuan; dan perempuan, yang memiliki sifat kelaki-lakian adalah laki-laki”. 

Jadi laki-laki lebih pada fungsi dan tanggungjawabnya. Dan ketika fungsi dan tanggungjawab kepemimpinan dapat dilakukan oleh perempuan maka secara tidak langsung dia adalah laki-laki.

Dalam masyarakat bugis makassar terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang seharusnya diamalkan oleh seorang pemimpin terlepas dari jenis kelaminnya.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih melekat pada masyarakat bugis makassar antara lain pertama, getteng, lempu, amaccang yang berarti kejujuran, keteguhan dan prinsip serta profesionalisme.

Sikap mengedepankan syarat kualitatif untuk jabatan pemimpin akan lebih menjamin keberhasilan sebuah pemerintahan. Keberhasilan pemimpin bukan karena statusnya gendernya sebagai laki-laki tetapi karena kualitas yang dimilikinya.

Sejarah membuktikan bahwa betapa erat kaitan antara kesuksesan dalam memimpin dengan kualitas personal. Kedua, asitinajang yang berarti asas kepatutan. Nilai utama dalam prinsip asitinajang adalah kepatutan.

Sekalipun perempuan memiliki peluang untuk mendapatkan posisi sebagaimana laki-laki, perempuan diharapkan tetap memperhatikan posisinya dalam rumah tangganya, tidak lalai dan tidak sepatutnya berebut kekuasaan.

Laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam pemberdayaan masing-masing sesuai potensi dan sumber dayanya sebagai pemimpin. Ketiga, sibaliperri-sipurepo’ yang berarti senasib dan sepenanggungan.

Budaya sibaliperri’ bermakna ringan sama dijinjin, berat sama dipikul. Laki-laki dan perempuan bukanlah saingan, melainkan partner dengan prinsip sibaliperri’-sipurepo’ yaitu saling melengkapi.

Budaya sibaliperri’-sipurepo’ dalam masyarakat bugis makassar menunjukkan keserasian untuk saling bahu membahu dalam membangun kelangsungan hidup berumah tangga maupun dalam menata kehidupan sosial.

Keempat, siri’ yang berarti harga diri, kehormatan dan rasa malu. Kemitraan laki-laki dan perempuan dalam konteks rumah tangga diikat oleh sebuah nilai filosofis yakni “barulah sempurna kehidupan suami-istri apabila kedua belah pihak saling memberi pertimbangan, lalu seiring kehendak, dan saling menjaga malu dari semua perbuatan yang dapat merusak malu”.

Prinsip siri’ dibarengi dengan sikap saling menghormati (sipakalebbi’) untuk mencegah timbulnya tindakan yang memalukan (mappakasiri’) atau dipermalukan (ripakasiri’).

Kelima, mabbulo sipeppa’ yang berarti utuh dan menyatu. Prinsip ini dimulai sejak menjelang pernikahan laki-laki dan perempuan pada malam mappacci atau tudang penni (malam persiapan pernikahan).

Kedua mempelai memiliki komitmen untuk bersama-sama membangun keluarga dan hubungan sosial lainnya. Mabbulo sipeppa’ disimbolkan sebagai sebatang pohon bambu.

Lima prinsip ini diimplementasikan oleh perempuan bugis makassar dalam berelasi dengan laki-laki dalam konteks pernikahan maupun dalam ruang publik terlebih pada persoalan kepemimpinan perempuan.

Kontroversi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)

Banyaknya rancangan undang-undang yang belum ditetapkan memunculkan banyak pertanyaan di masyarakat terkait kinerja DPR terlebih setelah adanya protes besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia.

Selain RUU KPK dan RUU KUHP, RUU PKS juga menjadi kontroversi di masyarakat. RUU PKS telah dimasukkan ke dalam prolegnas sejak tahun 2016. Setelah kurang lebih 3 tahun dibahas, RUU PKS tidak mencapai kata sepakat di antara anggota DPR RI.

Berbagai pandangan terkait RUU PKS menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Secara umum, kekerasan seksual termasuk dalam suatu bentuk kekerasan berbasis gender (gender based violance) yang didefenisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis;

Termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual bukan hanya termasuk dalam kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan tidak langsung secara kultural dan struktural disebabkan adanya streotype tertentu terhadap perempuan.

Kekerasan seksual dapat terjadi kepada perempuan dari segala usia, kalangan, tingkat pendidikan, latar belakang, di desa maupun di kota. Hampir semua tingkatan masyarakat, perempuan sangat rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual.

Di ruang publik atau ruang privat, dalam relasi personal seperti perkawinan atau pacaran; apakah dilakukan oleh orang terdekat, pasangan maupun oleh orang asing. Kekerasan seksual berpotensi terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja dan tentu saja akan berulang-ulang.

Upaya menangani kekerasan seksual tentu saja penting untuk kita diperhatikan. Saat ini dengan angka 20,5% legislator perempuan di parlemen tentu saja membawa angin segar bagi aktivis feminisme.

Keberadaan legislator perempuan yang cukup banyak menjadi dukungan tersendiri agar RUU PKS dapat segera ditetapkan menjadi undang-undang sehingga kekerasan seksual tidak lagi terjadi. Penanganan kekerasan seksual dimulai dari upaya pencegahan.

Secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah kekerasan seksual masih bersifat parsial. Tersebar di beberapa produk hukum antara lain kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang.

Oleh karena itu sudah saatnya terdapat undang-undang yang secara komprehensif khusus mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual.

Pelantikan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI bisa jadi kemenangan bagi aktivis feminim, selain sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI. Puan Maharani menjadi harapan terbesar para aktivis yang memperjuangkan RUU PKS.

Dalam kalkulasi politik, Puan Maharani memiliki kekuatan 20,5% di parlemen yang berasal dari legislator perempuan untuk perjuangkan dan menetapkan RUU PKS. Sebagai perempuan Puan Maharani tentu saja tidak ingin ia menjadi korban kekerasan perempuan.

Butuh keberanian bagi Puan Maharani untuk melakukan hal tersebut. Setidaknya menurut penulis, Puan Maharani cukup mengimplementasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah menjadi budaya di masyarakat bugis makassar.

Puan Maharani harus menjadi gettenglempu’ dan ammacang. Dengan mengimpelementasikan kejujuran, keteguhan dan profesionalisme. Ia akan bersikap jujur, teguh dan profesional kepada dirinya sendiri bahwa ia pun tidak ingin menjadi korban kekerasan seksual baik secara fisik maupun non-fisik.

Prinsip selanjutnya adalah assitinajang, kepatuhan. Prinsip ini menekankan Puan Maharani bekerja dengan sungguh-sungguh tidak hanya terlibat perebutan kekuasaan.

Sibaliperri-sipureppo’ dan siri’, kedua prinsip ini akan selalu mengingatkan Puan Maharani bahwa kekerasan seksual yang terjadi kepada siapa saja, kapan pun dan dimana pun merupakan tanggungjawab dan ia merupakan bagian dari yang korban kekerasan karena prinsip ini mengedepankan prinsip senasib-sepenanggungan dan juga malu.

Malu karena ia menjadi bagian dari korban kekerasan seksual dan malu karena ia tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Terakhir adalah prinsip ma’bulo sipeppa, prinsip ini menekankan soal komitmen.

Sebagai ketua DPR RI perempuan pertama, Puan Maharani, harus memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan komitmen untuk penghapusan kekerasan seksual. Komitmen itu dapat dinilai dengan ditetapkannya RUU PKS sebagai undang-undang di masa kepemimpinan Puan Maharani.

Puan Maharani memiliki kuasa untuk menetapkan dan melindungi perempuan dari korban kekerasan seksual baik secara fisik dan non fisik. Ia punya kolega di parlemen, ia punya kolega di eksekutif dan ia punya kolega di sektor lain.

Puan Maharani tak perlu ditantang sebagai perempuan, ia mestinya sadar bahwa ia adalah bagian dari apa yang diperjuangkan oleh RUU PKS. Sederhananya ia hanya perlu menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender masyarakat bugis makassar maka ia akan berani memperjuangkan RUU PKS.

Semoga Puan Maharani tidak hanya menjadi perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tapi ia juga menjadi perempuan pertama yang mengetuk palu RUU PKS menjadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Sekali lagi, Puan Maharani tak perlu ditantang. Selamat berkerja dan berjuang Ketua.

Wamil Nur

Wamil Nur

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa, Sekretaris Yayasan Pendidikan Handayani Makassar, Founder Yayasan Lingkar Suara Nusantara (LSN) dan Mahasiswa Pascasarjana STMIK Handayani & Universitas Indonesia Timur

Tentang Penulis

Wamil Nur

Wamil Nur

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa, Sekretaris Yayasan Pendidikan Handayani Makassar, Founder Yayasan Lingkar Suara Nusantara (LSN) dan Mahasiswa Pascasarjana STMIK Handayani & Universitas Indonesia Timur

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.