Locita

Potongan Harga dan Frustasi Para Produsen

Antrian pada pusat perbelanjaan. Sumber Foto: kontan.co.id

Sebuah pesan pendek masuk ke telepon genggam saya. Permintaan seorang sahabat untuk menemaninya mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. “Bagus, banyak barang murah kak, temani yah,” pintanya setengah merajuk.

Saya pun menyanggupi permintaannya, tapi sebelum itu saya memastikan kebenaran penjualan sepatu bermerek yang tanpa ampun, membanting harga dari Rp 3 juta menjadi ratusan ribu saja. Benar, lokasinya di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Tapi kami tak jadi kesana.

Brand sepatu ternama tersebut memang meluncurkan program bazar dengan diskon besar-besaran. Tak ayal bazar ini diserbu pembeli, sehingga bazar yang direncanakan berlangsung sepekan itu, menyerah di hari keempatnya.

Potongan harga ini tentu menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan, siapa yang tak tergoda mengenakan sepatu original dengan merogoh kocek tak terlalu dalam. Antrian pembeli pun mengular sepanjang 200 meter dan membutuhkan berjam-jam lamanya untuk sekedar membayar.

Namun, dari bazar barang tersebut, menimbulkan kekecewaan bagi saya. Bukan karena tak kebagian tapi saya beranggapan mungkin ini salah satu indikator penurunan daya beli masyarakat yang kian tampak. Hal yang terus diperdebatkan.

Jika mengikuti pola pikir Rhenald Khasali, bahwasanya penurunan daya beli sebenarnya tidak terjadi melainkan ada distrupsi gaya berbelanja masyarakat. Maka diskursus melalui tulisan ini berakhir di situ.

Masyarakat modern telah beralih pada sistem perdagangan online, tapi bukankah itu hanya berlaku di masyarakat kota? Hitung-hitungan sederhana saya membantah hal tersebut. Setidaknya, jika melihat fakta lain termasuk di bawah ini.

Asumsi sederhana saya setidaknya melihat keadaan saya pribadi, entah kenapa beberapa bulan belakangan ini, saya “malas” untuk mengeluarkan uang untuk keperluan tidak mendesak.

Asumsi ini dibenarkan oleh data yang dirangkum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan mobil di Indonesia hingga bulan Juni atau semester pertama tahun 2017 hanya naik tipis 0,3 persen. Dimana penjualannya 534 ribu unit.

Penurunan secara drastis terjadi dibandingkan bulan sebelumnya, penjualan mobil anjlok hingga 29,5 persen. Sementara perbandingan bulan Juni tahun ini dibanding Juni 2016 secara year on year turun 3 persen.

Bagaimana dengan penjualan kendaraan bermotor yang notabene menggambarkan tingkat daya beli masyarakat bawah? Angkanya ternyata tidak jauh berbeda.

Penjualan sepeda motor memang kerap dipakai untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat bawah. Mengingat kendaraan ini banyak digunakan ‘wong cilik’ sehingga lebih real dan sensitif merekam pelemahan daya beli.

Dari Januari hingga Juni 2017 penjualan sepeda motor mencapai 2.005.944 unit. Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Penjualan tersebut mengalami penurunan sebesar 7 persen. Adapun pada Juni tahun ini, penjualan sepeda motor merosot 27 persen dibanding Juni 2016.

Tak hanya penjualan kendaraan, produk makanan juga ternyata sudah lebih dahulu tumbang. Makanan “sejuta umat” mie instan misalnya, sudah sejak dua tahun lalu mengalami kelesuan penjualan. Apakah karena jumlah mahasiswa kere berkurang?

Tentu tidak, dari tahun ke tahun jumlah pendaftar di kampus negeri maupun swasta kian tinggi. Menurut data Asosiasi Perusahaan Ritel Indonesia (Aprindo). Penurunan ini lebih disebabkan karena masyarakat mulai menahan belanja keperluan mie. Kasihan para mahasiswa ini.

Mie instan yang bisa dibilang temuan paling dahsyat versi anak kosan, penjualannya pada Mei 2017 turun 4,2 persen dibanding Mei tahun lalu. Tak hanya mie instan, penurunan penjualan juga terjadi terhadap teh dan air mineral yang masing-masing merosot 10,2 persen, dan 1,4 persen.

Hal ini dapat membenarkan asumsi saya lagi bahwa masyarakat tidak memiliki cukup uang untuk berbelanja. Akibatnya, mereka menekan konsumsi yang berdampak pada penjualan berbagai produk.

Pemerintah Mesti Waspada Penyebab Kelesuan Daya Beli Masyarakat (Grafis: Aco Pamatte/Fiktochart)

Jika menilik sedikit hal yang makro, sikap optimisme pemerintah yang dalam tiap kesempatan menyampaikan pertumbuhan ekonomi indonesia dapat bertahan di atas 5 persen.

Patut diapresiasi, tetapi Pemerintah haruslah cermat dan berhati-hati terhadap siklus krisis ekonomi global setiap sepuluh tahun sekali. Ingat krisis pada rentang 1997-1998 kemudian tahun 2008. Maka tahun depan seharusnya jadi “tahun siaga” krisis Indonesia.

Optimisme boleh-boleh saja bahwasanya laju pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh peningkatan sektor pertambangan dan komoditas lain, semester satu tahun ini meningkat. Namun, tak patut membuat kita lengah.

Pasalnya ada yang mencemaskan dari laju pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai pelemahan yang mengingatkan kita pada lemahnya pondasi ekonomi hingga terjadi krisis tahun 1998.

Sebagai contoh kecil, jika sektor infrastruktur yang jadi program utama Nawa Cita tengah giat digerakkan dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen tadi. Mengapa bisa penyerapan tenaga kerja kita masih rendah?

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mencatat. Ada pengurangan sebanyak 230.000 tenaga kerja bidang konstruksi tahun 2016 dibanding 2015 lalu. Hal ini tentu menjadi sangat aneh mengingat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tengah gencar dilaksanakan.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penyerapan tenaga kerja semester pertama 2017 hanya sebesar 539 ribu orang, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 682 ribu orang.

Sementara realisasi investasi di semester pertama 2017 mencapai Rp 336,7 triliun, meningkat 49,6 persen dari target investasi sebesar Rp 678,8 triliun hingga akhir tahun ini. Peningkatan investasi terjadi namun tidak cukup kuat mendorong penyerapan tenaga kerja.

Hal yang harus dicemaskan segera apalagi jika melihat data bahwa lemahnya penyerapan tenaga kerja itu terjadi di sektor buruh kasar. Mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja rendah karena teknologi di bidang bangunan kian maju nampaknya bukan alasan yang mudah diterima.

Krisis Ekonomi Siklus 10 Tahunan

Oke, mari melihat sisi yang lainnya. Selama ini ada beberapa hal yang membuat pemerintah optimistis, bahwa krisis tidak akan terjadi karena ekonomi kita sedang on the track. Bergerak pelan pada garis yang lurus. Salah satunya karena investment grade yang tambah baik dari lembaga pemeringkatan internasional.

Peringkat kredit luar negeri Indonesia menjadi BBB- dari sebelumnya BB+ pada Mei lalu dapat dipandang sesuatu yang positif. Namun, juga harus terus disertai sikap skeptis, di tengah situasi sulit daya beli masyarakat dan berbagai sektor yang melambat pertumbuhannya. Tentunya patut dipertanyakan pemberian ini benarkah wajar?

Masih ingatkah kita pada 2008 peringkat investasi kita juga dinilai baik dan ekonomi kita stabil. Namun, tiba-tiba boom. Krisis datang dan situasi berubah dengan cepat, membuat kita harus segera mengucurkan bailout kepada Century sebesar Rp 6,7 triliun.

Saat krisis kredit kepemilikan rumah atau lebih dikenal subprime mortgage tersebut bermula di Amerika Serikat pada 2008 silam. Lembaga pemeringkat juga memberi peringkat tinggi pada berbagai instrumen derivatif dan lembaga-lembaga keuangan Amerika yang akhirnya bermasalah.

Seorang ekonom dan kolumnis ekonomi koran New York Times, Paul Krugman, dalam sebuah artikelnya mempertanyakan kredibilitas Standard&Poor’s (S&P). S&P bersama lembaga rating yang lain berperan penting menyebabkan krisis pada tahun 2008.

Pasalnya, lembaga pemeringkat ini ternyata salah membaca aset-aset subprime. Lembaga rating itu memberi rating AAA kepada aset-aset dan surat berharga berbasis properti yang kemudian menjadi penyebab krisis di Amerika Serikat.

Tak hanya itu patut dicatat, S&P merupakan lembaga rating yang memberi peringkat A pada Lehman Brothers, bank yang berakhir kolaps dan menjadi pemicu kekacauan industri finansial AS.

Dalam sejarahnya Indonesia pernah pula meraih status investment grade dari S&P pada saat sebelum krisis 1998. Indonesia meraih status investment grade pertama kali dari S&P pada pertengahan 1992. Kemudian lembaga pemeringkat internasional lain Moody’s menyusulnya pada Maret 1994 dan Fitch pada Juni 1997.

Namun, kita baru sadar bahwa pertumbuhan ekonomi kita hanyalah semu. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh utang-utang yang bejibun, akibatnya ketika ada krisis ekonomi Asia yang dimulai dari krisis finansial di Thailand. Kita menjadi negara yang paling hancur, dan menerima dampak paling besar ketimbang Thailand ataupun Malaysia di kawasan ini.

Meskipun pemeringkatan dari Moody’s dan S&P dan lembaga sejenis ditentukan  oleh kinerja makro. Terutama ditentukan tiga variabel yaitu pendapatan per kapita,  inflasi, dan eksternal debt.

Kita harus mengingat ada variabel lain yang turut berpengaruh seperti daya beli masyarakat bawah yang kian rendah di tengah gelembung-gelembung peningkatan peringkat maupun buaian para pejabat.

Maka maraknya potongan harga boleh dilihat sebagai bentuk frustasi para produsen terhadap barang yang tak laku-laku. Alih-alih mengira sektor produksi kita yang terus bergeliat. Maka patut membuat kita waspada.

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.