Locita

Merdeka Belajar Itu Dimulai Dari Merdeka Literasi Saran Untuk Pak Nadiem Yang Mungkin Saja Iseng Baca Tulisan Ini

blog.bibit.if

Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membuat gagasan yang cukup berani. Ia hendak menghapus Ujian Nasional (UN), bersamaan dengan gagasan ‘Merdeka Belajar’. Tentu setiap gagasan selalu menuai pro dan kontra. Namun sayangnya, pro dan kontra itu masih sebatas berbicara teori tentang bagaimana bentuk aplikasi dari apa yang disebut medeka belajar.

Mengutip dari berita Kompas.com, dengan judul “Duduk Persoalan Penghapusan UN dan Klarifikasi Mendikbud Nadiem Makarim,” pada tanggal 16 Desember 2019, gagasan tentang Merdeka Belajar itu berangkat dari keresahan siswa, orang tua, hingga tenaga pendidik atas pelaksanaan UN selama ini. Masih berita yang sama, menjelaskan bahwa ada empat poin yang hendak diatur dalam kebijakan tersebut, yaitu, penilaian terkait Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN), perubahan sistem UN, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan yang terakhir penerapan sistem zonasi yang lebih fleksibel.

UN nantinya akan diganti dengan sistem Asesmen minimum Literasi, Numerisasi, dan juga Survei Karakter. Pada intinya, Mendikbud hendak merubah sistem yang konon memaksa siswa untuk menghafal pelajaran yang akan diujikan itu dengan berbasis analisa. Hal itu juga diutarakan oleh Totok Suprayitno, Plt. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Acara Mata Najwa beberapa hari yang lalu. Jika diringkas pernyataan bapak totok itu kira-kira bunyinya begini, “Guru memberikan tantangan setiap hari kepada Siswa dengan tugas-tugas, itu yang menjadi acuan kelulusan. Sebab, seharusnya Yang berhak untuk meluluskan siswa itu satuan pendidikan atau sekolah, bukan negara,”.

Bisakah Gagasan Itu Dilaksanakan Pada Sekolah Hingga Pelosok?

Perdebatan tentang gagasan Merdeka Belajar itu ketika penulis telusuri lebih jauh, belum ada satu pernyataan pun yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi Sekolah yang ada di Indonesia, sekali lagi di Indonesia, bukan sebatas Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Jika sudah demikian, penulis khawatir bahwa Mendikbud masih menggunakan kacamata lawas, yakni melihat kondisi sekolah dari Kota-kota besar. Karena kita perlu berkaca pada kebijakan sebelum-sebelumnya, seperti UN yang berbasis Komputer sementara sekolah-sekolah, terutama yang ada di pelosok, infrastrukturnya belum siap. Jangankan mau berbicara komputer, bangunannya saja banyak yang hampir bahkan sudah roboh. Akhirnya ya kita bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya.

Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan dari Medeka Belajar itu adalah analisis, dan itu gagasan yang brilian dari orang yang awalnya diragukan. Jika benar begitu maka agar siswa bisa memiliki landasan analisa, dibutuhkan yang namanya literasi atau akses bacaan yang memadai untuk memperkuat analisa sekaligus pembanding terhadap materi yang akan dianalisis. Simplenya, setiap sekolah harus ada Perpustakaan yang baik. Sementara itu, kita bisa lihat sendiri sekolah di pelosok itu hampir semuanya tidak memiliki Perpustakaan, jika Pak Nadiem belum melihat, dengan senang hati saya siap untuk mengantar.

Sebagian orang mungkin yang membaca akan menyangkal bahwa, Perpustakaan itu sekarang tidak selalu model Perpustakaan konvensional, literasi bisa dicari dengan literasi yang berbasis digital. Kalau di Kota-kota besar mungkin bisa berbicara seperti itu, tapi kalau di pelosok yang mau SMS saja harus ke atas gunung, tentu tidak cocok dengan literasi digital. Belum lagi berbicara dengan kemampuan ekonomi siswa di Indonesia, karena untuk menggapai literasi digital dibutuhkan perangkat yang mana belum tentu para orang tua bisa menyediakan. Jadi, tak ada alasan untuk mengatakan tidak terlalu penting Perpustakaan konvensional. Kalau hanya menggunakan buku-buku paket, apalagi hanya sebatas buku-buku LKS, apanya yang mau dianalisis?

Yang Harus Dilakukan Kemendikbud…

Uraian di atas, mungkin perlu adanya ide untuk mengubah sistem pedidikan yang ada di Indonesia secara keseluruhan dengan beani mengambil kebijakan yang ekstrim. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan agar Merdeka Belajar benar-benar bisa tercapai diantaranya, pertama, menghentikan bantuan terhadap penambahan atau perawatan gedung-gedung lokal sekolah dan mengalihkan terhadap pembangunan infrastruktur literasi. Semisal membangun gedung Perpustakaan lengkap dengan penyediaan buku-buku bacaan di luar buku pegangan siswa.

Kedua, Mendikbud dan turunannya harus meninjau surat izin pendirian sekolah (Atau apapun namanya itu) terhadap sekolah yang sebenarnya tidak laik untuk mendapatkan izin. Bahkan ada di satu desa ada beberapa sekolah, tapi jumlah siswa dan tenaga pengajarnya bisa dihitung dengan jari itu mendapat izin? Belum lagi berbicara tentang keaktifan sekolah tersebut tidak jelas. Itu merupakan fakta yang terjadi di sekolah-sekolah yang ada di pelosok.

Poin terakhir atau yang ketiga tentu sudah menjadi masalah klise yang tiap tahun selalu dibahas, yakni kesejahteraan para guru khususnya guru honorer. Tidak sedikit guru honorer lebih mentingin jadi driver GoJek-nya Pak Nadiem dari pada mengajar, sebab tidak sedikit gaji yang diterima itu jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Misal saja, salah satu teman saya pernah bercerita bahwa menjadi pengajar honorer itu digaji Rp300.000,00 perbulan. Bahkan ada yang dibawahnya, dan pembayarannya juga sering telat. Sementara menjadi driver Ojek Online alias Ojol, bisa meraup uang Rp100.000,00 perhari.

Nah, jika sudah demikian maka jangankan ngomong Merdeka Belajar, mau meluangkan waktu dari pagi sampai siang saja untuk mendidik anak orang, itu sudah lebih dari cukup. Belum lagi ditambah prilaku Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkadang memanfaatkan para Honorer untuk menggantikan posisinya saat mengajar.

Jadi untuk menerapkan ide besar dari Mendikbud Nadiem Makarim, diperlukan kebijakan yang besar. Dan itu sebagian persoalan yang sudah umum terjadi di Indonesia. Namun, jika pak Nadiem hanya sebatas Manhaj Fikr (Meminjam istilah sahabat NU) dan dicukupkan dengan cara-cara seperti sebelumnya, Merdeka Belajar itu kita bisa simpulkan hanya sebatas sampah belaka.

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Tentang Penulis

Addarori Ibnu Wardi

Addarori Ibnu Wardi

Orang biasa yang lahir dari orang tua petani dengan mimpi yang mengalir. Untuk melihat kesehariannya, bisa dicek di Facebook Addarori Ibnu Wardi, twitter @ibnu_wardi, Instagram @ibnuwardi, Youtube Channel Addarori Ibnu Wardi. :)

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.