Locita

Mensuriahkan Indonesia: Sebuah Anti Prolegomenon

Sumber Gambar. (Ilustrasi: SIndonews)

Sebuah tulisan viral dari seorang alumnus sekolah di Damaskus memaparkan tentang kemungkinan Indonesia menjadi Suriah. Sebuah pars pra toto untuk mengatakan bahwa menguatnya distingsi politik di Indonesia bisa mengarah kepada konflik sebagaimana yang terjadi di Suriah. Si penulis memaparkan jika perbedaan tadi gagal dikelola dengan baik maka Indonesia seperti ditulisnya akan berakhir dalam kehancuran perang. Untuk kecemasan seperti itu maka sebuah seminar yang menghadirkan alumnus, Pengamat politik luar negeri , Ulama Indonesia dan Suriah diadakan di Jakarta.

Pada pendapat yang sifatnya asumtif ini tentu kita tidak terlalu serius. Meskipun barangkali niatnya mengabarkan kemungkinan-kemungkinan buruk namun apa yang disebut Indonesia akan menderita seperti Suriah hari ini adalah langkah mundur dalam pemikiran akademis tentang proyeksi. Sebuah kemunduran dari prolegomenon -usaha memulai nalar kritis- dari sebuah diskursus kebangsaan. Ini karena beberapa hal dapat kita terangkan.

Pertama, jika kita melihat kepada keterangan yang dipaparkannya maka ini adalah pendekatan dari struktural konflik. Adalah Marx yang memberikan pandangan bahwa perbedaan kelas menjadi syarat dari terjadinya arus pergesekan dan pergerakan. Selalu ada kepentingan berbeda dari kelompok yang berbeda dalam mendorong kepentingan-kepentingannya.

Pihak yang tertekan atau merasa dirugikan akan melakukan perlawanan balik kepada pihak penekan. Sehingga sebagai resolusi dari kemungkinan pecahnya konflik, maka pendekatan pasca strukturalis atau neo-Marxist -yang tidak terlalu radikal dalam melihat persoalan struktur secara hitam-putih- menawarkan pendekatan baru yaitu model power-sharing dan atau konsensus-konsensus.

Kemungkinan adanya konsensus inilah yang sepertinya dihilang oleh penulis. Yang artinya, keributan di dunia maya (sosial media), aksi-aksi demonstrasi pro-kontra, dan persekusi dalam persoalan politik elit yang berlanjut ke kelompok bawah ini –dalam pandangannya- mesti berakhir kepada konflik.

Kedua, struktur konflik yang terjadi di Suriah sama sekali berbeda dengan yang ada di Indonesia. Konflik di Suriah awalnya terjadi antara kelompok yang mendukung reformasi politik dengan negara. Masuknya proxy asing (Negara Barat) dengan dukungan sekutu Timur Tengahnya (Saudi, Qatar, Jordan, dan Turki) mem-back up kelompok oposisi mengubah konflik dari persoalan transisi demokrasi menjadi konflik fisik bersenjata.

Sebagian dari militer terpecah dalam faksi-faksi dan ini yang membuat demonstrasi berobah menjadi konflik bersenjata. Lebih jauh agenda reformasi berubah menjadi agenda ganti presiden dan lebih jauh lagi agenda geo-politik strategis. Tujuannya melemahkan Suriah sebagai negara, mengeliminir Iran dan menendang keluar satu-satunya pangkalan laut dan udara Rusia di luar Rusia. Singkatnya struktur aktor elit di balik konflik Suriah menjadi lebih kompleks. Ia bukan hanya mempersoalkan masalah reformasi politik tetapi geo pol penguasaan jaringan energi (gas dan minyak), formasi geopolhankam, sampai bisnis penjualan senjata.

Di Indonesia, hampir seluruh infrastruktur politik (di eksekutif dan legislatif) ada di pihak petahana. Bahkan the so called kelompok penekan (NGO, SCO, Ormas, dan relawan) pun berdiri sebagai pihak pendukung penguasa. Mereka yang dianggap lawan dari pemerintah hari ini adalah, oposisi yang bukan mayoritas baik di parlemen maupun di masyarakat. Aktor yang dianggap lawan hanyalah emak-emak, artis, pengarang lagu, penceramah kampung, dan Habib sebuah ormas. Mereka sama sekali tidak terindikasi dengan jaringan geo-politik strategis di luar negeri, jaringan mafia energi, atau mafia bisnis senjata.

Ketiga, Suriah memiliki mekanisme penyelesaikan konflik yang unik. Wilayah mereka adalah wilayah yang memiliki tradisi tua jatuh bangunnya kekuasaan. Dua perang salib dan dua perang dunia kedua terjadi juga di Suriah. Mereka memiliki masyarakat yang terbentuk secara historis dengan keaneka ragamannya. Tiga tradisi agama Ibrahim masih dijalankan secara tradisional di Suriah dan puluhan lagi varian-variannya. Belum lagi bahwa mereka dibentuk baik oleh suku maupun kabalah-kabalah (familyhood). Para kabalah ini mengikat perjanjian perdamaian dan perang dengan posisi syekh-syekh (pemimpin) mereka sebagai sentra. Para syekh ini nantinya akan mengirimkan perwakilan-perwakilannya ke dewan desa, dewan distrik, dewan kota, provinsi dan militer.

Melalui mekanisme berbasis saling melindungi ini maka “militer” atau tentara akan menjadi titik lebur (melting pot) dari kelompok yang berbeda tadi. Militer didoktrin untuk melayani satu negara Suriah bukan kepentingan pemerintahan dan kelompok golongan. Perbedaan atau konflik yang terjadi antar suku, kabalah, selalu pada akhirnya akan melibatkan perwakilan mereka di jajaran militer Suriah. Militer menjadi institusi bagi terjaganya inkubasi sosial masyarakat yang berbeda di Suriah.

Dasar mekanisme penyelesaian konflik inilah yang sejak awal konflik kita telah tuliskan prediksinya. Bahwa Presiden Bashir Al Assad akan memenangkan perang Suriah, karena mayoritas tentara –yang merupakan representasi semua kelompok- mendukung penuh. Meskipun ada kelompok yang desersi atau menjadi pemberontak jumlah dan sikap mereka bukanlah mayoritas. Dalam jaminan loyalitas militer inilah Assad akan dapat bertahan menghadapi dari berbagai penjuru. Ia mempunyai dukungan publik yang lebih luas.

Sementara di Indonesia, awalnya tentara disusun sebagai bagian dari integrasi sayap militer dari kelompok masyarakat. Para milisi dari kelompok masyarakat (NU, Muhammadiyah, Nasionalis, dst.) dan sayap militer (KNIL, PETA, dst..)yang lalu bergabung menjadi Tentara Nasional. Dalam perkembangannya ia diselewengkan oleh Orde Baru menjadi satpam bagi kekuasaan pemerintahan.

Jumlah perwakilan dan relasi kekuasaan kelompok-kelompok digeser dan Soeharto menempatkan dominasi kelompok Jawa di dalamnya. Akibatnya ketika terjadi reformasi maka tentara adalah pihak yang pertama dipersalahkan oleh masyarakat. Trauma ini tentu membuat tentara tidak mudah untuk ditarik kembali sebagai bumpers bila terjadi konflik horisontal untuk mendukung salah satu pihak.

Selama militer tidak melibatkan diri dalam konflik maka sejauh itu pula konflik hanya akan terjadi di wilayah publik. Jika konflik terjadi di wilayah sipil maka perluasan dan perpanjangan konflik (protracted social conflict) hanya akan berlangsung dalam bentuk tawuran saja. Sehebat-hebatnya tawuran tidak akan berlangsung lebih dari satu hari saja dan setelahnya masing-masing pihak akan berdamai atau melupakannya karena berpikir masalah lain. Misalnya berpikir kenapa tempe dan pete ikut disurvey oleh presiden tetapi harganya tidak mau turun.

Jadi isu mensuriahkan Indonesia, itu adalah anti prolegomenon. Yang seolah-olah kritis tapi sebenarnya mengolok-olok untuk menakut-nakuti akal sehat saja. Bukan mustahil ketakutan tadi merupakan preskripsi yang lahir untuk menegasikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan mengancamnya dengan instabilitas. Sejauh kita memahami makna deliberasi (musyawarah) dan konsensi (mufakat) dalam tubuh bangsa Indonesia maka Ia tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi.

Selalu ada jalan menemukan konsensus dan deliverasi (musyawarah dan mufakat) dalam masyarakat Indonesia. Kita harus mempercayai kekuatan ini.

andihakim03

andihakim03

2 comments

  • Prolegomenon?
    Di sini justru penulislah yang terlalu mengentengkan, mengira konflik tidak dapat tercetus dengan mudah. Penulis hanya menganalisis dari 1 konflik saja. Padahal konflik serupa seperti Libya dan Ukraina merupakan konflik dengan plot yang sama seperti Suriah.

    Terlepas dari permasalahan ideologi saat itu, Indonesia pernah dilanda bencana konflik tahun 1965, dengan metode melibatkan proxy barat menumbangkan pemerintah Soekarno. Apa hasilnya saat itu? Pemerintahan berganti, Papua langsung dikuasai Amrik dengan Freeport.

    Intinya, untuk mencetus proxy war, buat saja tuduhan “Presiden membunuhi rakyatnya sendiri”. Laksanakan strategi menyusup ketika ada demo besar, tembak salah satu atau kedua belah pihak, petahana dan pendemo.

    • Kenyataannya memang tidak terjadi surianisasi, libyanisasi, atau ukrainanisasi di Indonesia. Konflik yang terjadi di negara-negara yang disebutkan itu tidak terjadi begitu saja. Butuh waktu panjang, dan modal besar untuk sampai terjadi destabilisasi. Artinya konflik itu sifatnya protracted atau berkepanjangan sampai dimana dia meledak karena beberapa pemicunya. Jika konflik terjadi dengan mudah namanya tawuran. Satu jam juga beres.

Tentang Penulis

andihakim03

andihakim03

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.