Locita

Kongres HMI dan Masa Depan Populisme Islam di Indonesia

Massa HMI demo 4 November (sumber foto: viva.co.id)
Massa HMI demo 4 November (sumber foto: viva.co.id)

KONGRES Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebentar lagi akan dihelat. Menjelang perhelatan akbar ini media sosial mulai riuh dengan citra-citra personal dari berbagai figur yang berniat menjadi orang nomor satu di organisasi mahasiswa berbasis agama terbesar dan tertua di Indonesia ini.

Meskipun tinggal menghitung hari, namun masih ada yang mengganjal dalam benak saya. Entah mengapa sampai sekarang belum ada satu kandidat pun yang mengutarakan visi mereka tentang standing position HMI di tengah menguatnya populisme Islam di Indonesia. Kegelisahan ini seketika saja muncul setelah membaca artikel dari Prof. Vedi Hadiz yang berjudul “Memasarkan Moralitas Islam Dalam Demokrasi Indonesia. ”

Menurut profesor dari Asian Studies Universitas Melbourne ini, terdapat keterkaitan yang erat antara artikulasi solidaritas muslim (aksi bela Islam) dan kemarahan terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada.

Kemarahan ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah saja tapi juga terjadi pada kelas menengah terdidik. Meskipun memperoleh pendidikan yang lebih baik dengan generasi sebelumnya, tidak berarti kehidupan ekonomi menjadi lebih baik. Mereka bahkan didera kecemasan akan masa depan,  karena ketidakpastian pekerjaan.

Pendidikan tinggi tidak serta merta memperbaiki status sosial yang mereka sandang hari ini. Kondisi ini yang mendorong kemarahan dari kelas menengah dan bawah dengan menganggap bahwa mereka tidak mendapatkan akses ekonomi dan sosial yang adil.

Kemarahan ini menemukan penyaluran dalam bentuk eskpresi solidaritas Islam yang lebih banyak diproduksi oleh kelompok Islam garis keras. Hal ini berkaitan dengan kelemahan kelompok Islam moderat dalam menyediakan artikulasi dakwah yang lebih inklusif. Mereka dianggap gagal untuk mengatasi kecemasan umum sehingga narasi tegas tentang marjinalisasi yang digunakan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras jauh lebih diterima oleh publik.

Bagi saya, premis ini tentunya menjadi pukulan yang cukup telak bagi HMI yang sejak dahulu kala membangun brand image sebagai kelompok cendekiawan muda Islam moderat. Selain gagal dalam membangun narasi alternatif, HMI bahkan larut dalam antagonisme sosial yang tengah terjadi antara kelompok Islam yang cenderung berafiliasi dengan oposisi dan kelompok nasionalis yang cenderung pro pemerintah.

Pada beberapa momentum HMI bahkan menciptakan ketegangan-ketegangan baru yang pada akhirnya malah memperkeruh situasi sosial politik.

Tidak heran jika pada akhirnya banyak pihak menganggap bahwa PB HMI dibawah kepemimpinan saudara Mulyadi P. Tamsir tengah mengalami pergeseran spektrum ideologis kearah konservatisme.

Pro kontra di kalangan internal PB HMI sendiri sebenarnya sempat mengemuka meskipun pada akhirnya berhasil diredam. Serangkaian peristiwa seperti reshuffle besar-besaran terhadap pengurus yang tidak sepakat dan pemecatan terhadap ketua Badko Jabodetabeka-Banten yang dituding melakukan pencatutan terhadap atribut PB HMI pada aksi pro-Ahok merupakan buntut dari pro kontra tersebut.

Polemik yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa keluarga besar HMI sendiri sebenarnya “tidak satu suara” dengan langkah PB HMI.

Seorang teman misalnya pernah mengajukan tesis bahwa langkah HMI ini lebih banyak bertujuan untuk membangun bargaining power dihadapan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan surutnya pengaruh HMI akibat politik sapu bersih yang dilakukan oleh Jokowi terhadap menteri-menteri dari kalangan KAHMI. Belakangan asumsi ini semakin liar setelah presidium PB HMI diundang ke Istana Negara untuk berdialog dengan presiden dan berkesempatan melakukan lawatan ke Cina.

Namun demikian, terlepas dari segala kontroversi maupun rumor yang beredar di luar sana, implikasi dari langkah PB HMI ini menurut saya jauh lebih kompleks ketimbang tetek bengek tentang dinamika internal ataupun kepentingan pragmatis orang per orang dalam jangka pendek.

Refleksi utama dari uraian di atas justru terkait peran HMI di tengah dinamika kebangsaan yang menyertainya. PB HMI lalai dalam mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang dari gerakan tersebut. Suka atau tidak artikulasi politik identitas yang kadangkala dibalut sentimen rasial dan intoleran semacam ini kemungkinan besar akan terus menerus direproduksi pada momentum politik selanjutnya.

Alih-alih menjadi solusi atas problematika umat, sentimen ini justru mengaburkan permasalahan fundamental seperti transformasi neoliberal dan dominasi oligarki terhadap sumberdaya ekonomi politik.

Perkembangan politik terbaru bahkan menegaskan bahwa artikulasi politik identitas semacam ini justru menjadi modal kultural yang sangat berharga bagi elit politik ataupun oligarki untuk memenangkan kontestasi politik. Retorika tentang “pemimpin kafir”, “partai pendukung penista agama” maupun “antek-antek Cina” terbukti menjadi senjata yang ampuh dalam memobilisasi dukungan massa.

Pembacaan seperti ini menurut saya menjadi dasar yang penting bagi HMI untuk merumuskan langkah strategis organisasi dalam menanggapi problematika keumatan dan kebangsaan semacam ini.

Nurcholish Madjid dalam tulisannya yang berjudul “Peran Islam Dalam Proses Politik Indonesia” menekankan peran intelektual muslim dalam membangun artikulasi politik Islam yang lebih inklusif sehingga dapat diterima oleh semua kalangan.

Sebagai representasi intelektual muslim, HMI dituntut untuk menemukan bentuk dakwah baru yang diharapkan mampu  menciptakan narasi alternatif untuk menghadang narasi Islam garis keras yang berkembang selama ini.

Narasi ini sebisa mungkin menyasar permasalah fundamental tentang akses ekonomi politik bagi kalangan umat Islam yang selama ini termarjinalisasi. Langkah ini tentu menjadi dasar yang kuat untuk membangun agenda politik dengan kapasitas emansipatif sesuai dengan visi HMI dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Namun upaya ini bukannya tanpa syarat. Cak Nur mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengakhiri eksklusivitas politik yang berorientasi Islam menuntut sikap yang konsisten untuk mengorbankan hasil-hasil politik jangka pendek. Siap kah kita?

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

1 comment

  • Ketum yang terpilih nantinya seharusnya menyadari dirinya adalah teladan (mental model) yang nyata bagi seluruh kader HMI se indonesia. Setiap kebijakannya akan menjadi rujukan sikap dalam jalan juang himpunan.

Tentang Penulis

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.