Locita

Kambing Hitam Bernama PLN

BEBERAPA hari terakhir, televisi kita terus dijejali pelbagai permasalahan dalam negeri. Mulai dari berita pembelian 5.000 pucuk senjata dan amunisi berdaya ledak tinggi. Hingga gegap gempita, nonton bareng film penumpasan gerakan Partai Komunis Indonesia.

Di antara isu itu, ada satu yang terselip dan cukup menarik perhatian saya sebagai masyarakat kecil. Imbas isu ini tak main-main.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikabarkan terancam gagal bayar utang atau dalam kata lain terancam bangkrut, sodara sekalian.

Polemik ini lagi-lagi diawali sebuah akun media sosial yang mengunggah surat dari Lapangan Banteng -lokasi gedung Kementerian Keuangan- yang ditujukan kepada PLN serta ditembuskan kepada beberapa Kementerian.

Isi surat tersebut, tentu bukan surat cinta jaman anak SMP pedekate.

Surat yang dikirim Sri Mulyani itu berisi peringatan rasio utang PLN terhadap bunga penerimaan (DSR). DSR adalah rasio antara utang pokok ditambah angsuran bunga yang harus dibayar dengan penerimaan.

Misalnya, cicilan utang dan bunga yang harus bayar sebesar Rp 1 miliar maka pendapatan yang harus dihasilkan 1,5 kali lipat yakni Rp 1,5 miliar.

Surat tertanggal 19 September 2017 itu antara lain menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, Kemenkeu harus mengajukan permintaan tentang penghapusan atau pengesampingan kepada pemberi pinjaman PLN.

Di mana utang PLN sudah mencapai Rp 296 triliun dan sang pemberi pinjaman mensyaratkan DSR. Pemberi pinjaman ialah yang mulia, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dengan total piutang keduanya sebanyak Rp 10 triliun.

Sri Mulyani meramalkan PLN tidak akan sanggup membayar utang tersebut tiga tahun ke depan.

Sebagai wong cilik, tentu kita yang paling ketar ketir terkait surat itu, bukan karena kita pembocornya.

Tapi isi suratnya yang bikin lemas, Sri Mulyani, mantan direktur IMF itu meramalkan, PLN bisa saja diklasifikasikan gagal bayar utang.

Busyet, perusahaan sebesar itu bisa gagal bayar utang kawan-kawan, perusahaan yang sangat terfasilitasi negara. Benarkah PLN mengalami situasi yang pelik?

Tentu kita jadi  bertanya-tanya kemana ujung ‘drama’ surat Sri Mulyani nantinya. Bukan jadi soal siapa yang membocorkannya, kita lebih khawatir jika yang kena dampak dari utang PLN adalah kita semua.

Seperti kebiasaan media sosial. Setiap isu tentu akan mengalir sampai jauh, dan kita akan bertemu kembali ketika sudah menjadi tafsir masing-masing.

Konon, karena kondisi keuangan PLN yang terbebani maka PLN akan menaikkan tarif dasar listrik di tahun ini.

Tapi, benarkah semudah itu untuk PLN bisa menaikkan tarif dasar listrik? saya akan mencoba membahas satu per satu, bagaimanakah kondisi yang dialami PLN.

Apakah PLN harus menaikkan tarif dasar listrik, dengan alasan menutupi utang yang hampir mencapai Rp 300 triliun tersebut. Setidaknya ada tiga kondisi rumit yang membuat PLN terjepit.

***

Kondisi Pertama, tentu biang keladi dari keluarnya surat Menkeu Sri Mulyani. Yakni proyek listrik 35.000 Megawatt –selanjutnya kita sebut proyek 35.000 MW- yang dicanangkan presiden Jokowi 2015 lalu.

Program ini merupakan megaproyek, karena membutuhkan anggaran mencapai Rp 1.100 triliun.

Data yang bersumber dari PLN menyebutkan, proyek ini terdiri atas 109 proyek dan kepada PLN diwajibkan membangun 10.000 Megawatt yang terdiri atas 35 proyek, sementara kepada perusahaan swasta ditawarkan membangun 25.000 MW dengan jumlah proyek 74 buah.

Progress dari proyek ini tampak sudah mulai dirasakan, seperti di beberapa daerah yang dahulu terjadi defisit listrik, sudah tidak terjadi lagi.

Sistem listrik defisit hingga 2015 lalu masih terdapat di 11 daerah yakni di Sumbagut, Tanjung Pinang, Lampung, Belitung, Lombok, Kupang, Kalbar, Sulteng, Sultra, Sulutenggo, Jayapura.

Penambahan kapasitas pembangkit listrik juga sudah dilakukan. Pada tahun 2014-2016 bertambah sebesar 7.701 MW, ditargetkan ada tambahan hingga akhir 2017 sebesar 2.600 MW.

Penambahan transmisi tahun 2014-2016 sebesar 6.800 KMS dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 8.594 KMS.

Serta, penambahan gardu induk tahun 2014-2016 sebesar 10.025 MVA dan ditargetkan tambahan pada tahun 2017 sebesar 14.280 MVA. Hal ini penting untuk menambah daya gedor kelistrikan kita.

Adapun porsi penggunaan bahan bakar minyak dalam komposisi produksi tenaga listrik kita sudah menurun dari 11,4% pada tahun 2014 menjadi 5,8% pada tahun 2017.

Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik pun, menurun dari Rp 1.419/kWh pada tahun 2014 menjadi Rp 1.303/kWh pada tahun 2017.

Ini artinya, program 35.000 MW yang merupakan janji pemerintahan Jokowi-JK harus terus berjalan. Proyek ini jangan sampai berhenti kendati PLN berutang, karena proyek ini menyentuh langsung masyarakat.

Pasalnya proyek 35.000 MW meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Saat ini rasio elektrifikasi kita belum ideal, yakni sebesar 91,6 persen, artinya ada beberapa daerah yang didiami ratusan warga, belum dialiri listrik.

Rasio elektrifikasi ialah rasio jumlah penduduk yang terjangkau aliran listrik per 100 penduduk dalam satu wilayah. Ketika proyek 35.000 MW ini tercapai maka, terjadi penambahan rasio elektrifikasi nasional yang diramalkan mencapai 97 persen pada 2019.

Kendati program 35.000 MW membutuhkan ‘energi’ yang sangat besar, PLN seperti dibiarkan bak kuda yang bertarung sendiri di arena pacuan.

PLN terpaksa mengerjakan hampir separuh megaproyek tersebut. Rencana penyelesaian proyek 35.000 MW ini pun diundur menjadi 2023 dari jadwal sebelumnya 2019.

Perlu penunggang dalam hal ini kementerian BUMN dan ESDM, untuk memfasilitasi permasalahan proyek ini. Apalagi program 35.000 MW merupakan bagian dari tanggung jawab PLN yang ditunjuk sebagai BUMN pelayanan publik alias PSO.

***

Kondisi Kedua, PLN mengalami peningkatan biaya operasional namun tidak diimbangi dengan pemasukan yang memadai.

Biaya operasional PLN hingga September 2017 memang digerus dari kenaikan harga batubara internasional. Celakanya, PLN tak boleh menaikkan tarif listrik, hingga akhir 2018. Dan di saat bersamaan, persediaan batu bara dari perut bumi juga menipis.

Padahal batu bara masih menjadi sumber utama pembangkit listrik PLN. Lebih dari 50 persen atau setara 80 juta ton batubara per tahun, dibutuhkan PLN sebagai bahan bakar pembangkit.

Sementara harga batubara cenderung naik, hingga akhir tahun ini saja, harga batubara inernasional hampir mendekati 100 dollar AS per ton, tertinggi sepanjang tahun ini.

Mengutip perkataan Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies, Budi Santoso. Penetapan harga batubara untuk pembangkit listrik di dalam negeri selama ini, seharusnya tidak mengacu pada harga pasar internasional.

Pemerintah perlu mengkaji model penetapan harga batubara acuan, khususnya kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri.

Akibat kenaikan harga batubara tersebut, PLN tahun ini memproyeksikan labanya turun menjadi hanya Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. Jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya 2016, yakni sebesar Rp 10,5 triliun.

Ketiga, kondisi pelik yang dialami PLN ialah koordinasi pemerintah di tingkat kementerian yang buruk, contoh paling anyar tentu bocornya surat ‘cinta’ bu Sri Mulyani tersebut.

Kementerian maupun menteri koordinator yang membidangi masing-masing bidang sumber daya alam, energi maupun keuangan harus terus fokus mengurusi tugasnya.

Ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk membantu perusahaan BUMN macam PLN ini. Hal yang paling mudah sekarang ialah mengajak atau kalau perlu memaksa perusahaan swasta nasional, turut serta membangun pembangkit listrik dalam negeri. Keterlibatan swasta dibutuhkan untuk mengurangi risiko utang yang menggunung milik PLN.

Selain itu, PLN harus dibantu untuk menemukan jenis pembangkit energi terbarukan lain, ada banyak seperti memanfaatkan tenaga air, surya, biomassa, dan panas bumi, hal yang telah lazim dimanfaatkan di luar negeri.

Cara ini tentu jauh lebih murah. Biaya produksi listrik menggunakan tenaga surya bisa ditekan hingga 2-3 sen dollar AS per kWh.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan tidak akan berjarak jauh dari 5 persen sehingga, untuk mendorong penyelesaian proyek ini dari kas pemerintah sendiri akan sulit.

Masalah yang dihadapi PLN memang cukup pelik karena pertumbuhan penjualan listrik yang rendah, ditambah tarif listrik yang tidak boleh naik, sementara PLN harus menggenjot program 35.000 MW yang membutuhkan investasi besar dari kasnya sendiri.

***

Jadi, isu PLN akan menaikkan tarif dasar listrik terasa kurang tepat saat ini.

Ada banyak cara bagi pemerintah untuk membantu PLN menutupi utangnya, baik dengan menekan biaya operasional karyawannya maupun mencari kerjasama untuk efisiensi di tingkat produksi perseroan tersebut.

Hal ini demi menghindari pembebanan kepada masyarakat yang sudah sangat terjepit dengan berbagai masalah yang muncul, mulai dari pelemahan daya beli, ancaman keamanan, dan utopia ketakutan yang seolah sengaja disebar.

Apalagi dibalik isu kinerja yang menurun, PLN faktanya mampu menaikkan labanya. Sepanjang semester I-2017 justru laba operasinya naik menjadi Rp 17,6 triliun atau tumbuh 12,84%.

Adapun nilai penjualan listrik PLN di periode yang sama menjadi Rp 118,5 triliun atau tumbuh 13,22%.

Peningkatan itu salah satunya disebabkan penambahan jumlah pelanggan di mana pada semester I-2017 bertambah 1,6 juta dan kini total pelanggan mencapai 65,9 juta.

Namun, masalah utang yang dihadapi PLN harus segera diperhatikan pemerintah, karena imbasnya tentu masyarakat kecil yang paling pertama merasakan.

Apa gunanya tarif listrik tak naik, tapi sepanjang malam di tiga tahun kedepan, kita harus mengumpat dan mengutuk PLN yang lebih banyak memadamkan listrik karena harus membayar utangnya.

PLN harus dibantu, dan hal yang paling memungkinkan segera dilakukan, ialah memperbaiki koordinasi antar menteri kabinet agar kembali kerja..kerja, & kerja.

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Tentang Penulis

Aco Pamatte

Penyintas yang menyukai kecap dan literasi.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.