Locita

Defisit Jokowicare dan Gombalnya Gerakan Cakupan Semesta

Sumber Foto : Pixabay.com

BPJS Kesehatan, sebagai lembaga tunggal pengelola Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) kembali terlilit masalah defisit. Defisit ini, jika diperhatikan tentu memiliki nilai yang fantastis. Bila berfokus di tahun 2017 saja, menurut menteri kesehatan Nila farid Moeloek, defisit BPJS kesehatan di tahun 2017 mencapai hingga 9 Trilyun rupiah.

Nilai defisit ini juga oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu defisit terparah sepanjang lembaga BPJS kesehatan beroperasi mulai 2014 lalu.

Meski demikian, defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan ini bukanlah kali yang pertama. Pada tahun-tahun sebelumnya, yakni di tahun 2015 dan 2016, BPJSKesehatan (BPJSKes) sebagai lembaga operator jaminan kesehatan nasional setiap kali harus menelan pil pahit perihal defisit.

Sebagai alternatifnya, dana talangan dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) rutin dikucurkan kepada BPJS kesehatan untuk menutupi tekor defisit tersebut.

Selain itu juga, untuk mengendalikan nilai defisit ini, BPJSkes terpaksa melalukan deregulasi terkait kenaikan biaya iuran. Menurut BPJSkes, dengan kenaikan tarif iuran peserta, defisit yang setiap tahun mencekik BPJSKes dapat terhindari.

Sepintas dari gambaran diatas. Munculah dugaan kuat bahwa program jaminan kesehatan nasional Jokowicare (Meminjam istilah program jaminan kesehatan sebagaimana Obamacare di Amerika Serikat) diprediksi bakalan tak berusia panjang. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga memberi sinyal positif bahwa BPJSkes kian berada di ambang keruntuhan.

Akibatnya, dari ketidaksesuaian ini, negara lagi-lagi diperhadapkan pada kondisi yang sangat dilematis antara kewajiban untuk memenuhi hak dasar kesehatan masyarakat ataukah melanjutkan gambling ekonomi dengan tetap memakai lembaga pengelola asuransi kesehatan yakni BPJSKes.

Bagaimanapun hal ini beresiko secara ekonomi. Beban negara atas defisit ini bukan beban ringan. Lantas, apa penyebab mengapa BPJSKes terus-menerus dirundung masalah defisit? Alasannya yang muncul beragam.

Mulai dari surplus orang sakit, ketidakpatuhan pembayaran asuransi peserta, melonjaknya kepesertaan program, hingga alasan tarif iuran yang terbilang masih sangat murah.

Masyarakat, sebagai biang masalah?

Perkara masalah defisit BPJSKes, pemerintah selalu bersandar pada asumsi dasar bahwa ketidakpatuhan pembayaran premi bulanan dari para peserta adalah satu penyebab utamanya. Selain karena itu, penyebab missmatch (istilah yang konon menurut BPJS berbeda dengan defisit) dikarenakan tarif iuran peserta yang masih tergolong murah.

Cara berpikir seperti ini tentu cukup logis, namun tetap saja lucu. Logika ini sama halnya, ibarat mendudukan masyarakat sebagai biang dari seluruh masalah. Pemerintah seolah-olah ingin katakan; kalau masyarakat tertib membayar iuran, maka defisit BPJSKes juga akan hilang.

Pokoknya kalau anda tertib membayar, hak anda untuk sehat pun kami penuhi. Paradigma inilah yang selama ini tertancap di tubuh pemerintah kita.

Memang benar bahwa tak ada jaminan kesehatan gratis, dimanapun, sebagaimana juga asuransi kesehatan di Indonesia. Anda bisa memperoleh pembenaran soal ini apabila menengok isi Permenkes No 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN.

Pastinya, anda bisa melihat disana secara ekplisit pola-pola pembiayaan kesehatan yang dilakukan dengan etos jual-beli. Selebihnya, anda pun akan semakin sulit untuk memahami apa sebetulnya yang dimaksud dengan kesehatan gratis oleh pemerintah.

Memang juga benar bahwa revolusi dilakukan secara berjenjang, tak bisa ujug-ujug datang. Thailand bisa sukses dengan skema 32 Bath itu karena mereka sadar bahwa masyarakat bukanlah beban negara. Peningkatan angka harapan hidup di Brazil mencapai 10,6 tahun.

Alasannya, karena permberdayaan masyarakat yang terstruktur dengan baik. Rakyat sakit bukan karena dirinya pemalas atau tidak mengikuti pola hidup yang sehat. Akan tetapi diakibatkan oleh ketimpangan sistem kesehatan yang diciptakan oleh pemerintah sendiri.

Begitupun dengan apa yang terjadi di Norwegia, keluarnya kebijakan fastelegeorningen atau pelayanan dokter pribadi dicapai melalui proses demokratisasi yang begitu panjang.

Baiklah, kembali ke logika kambing hitam tadi. Pada intinya anggapan ini tidak lain bermaksud untuk menegaskan bahwa pihak pemerintah tidak pernah dalam posisi yang bermasalah.

Maka dengan itu tidak aneh jika kemudian lahirlah kebijakan-kebijakan baru. Semisal kenaikan tarif maupun pembuatan sanksi-sanksi yang harus ditebus oleh masyarakat. Seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang rasional yang harus diterima oleh masyarakat.

Untuk sekedar diketahui saja, kenaikan premi bulanan telah dilakukan oleh BPJSKes selama dua kali berangsur-angsur yakni 1 Juli 2015 dan 1 April 2016. Sementara itu, barulah pada 1 Juli Tahun 2016 pemerintah memberlakukan sanksi yang terhadap peserta yang tidak tertib membayar tagihan iuran.

Dengan demikian, artinya kenaikan tarif ini-meskipun hanya belasan ribu- justru untuk menjelaskan bahwa BPJSKes tidak lebih seperti lembaga jasa keuangan alih-alih badan negara yang berfungsi memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.

Karena, jika dilihat dari sudut pandang apapun, yang mendesak di balik perubahan tarif ini sebetulnya bukanlah alasan peningkatan kualitas layanan kesehatan semata melainkan transaksi untung-rugi dari negara. Belum lagi soal aturan paksa yang mewajibkan peserta untuk membayar denda.

Kalau dipikir kembali, kebijakan ini sungguh keblinger. Mengingat, kondisi riil dilapangan tentang penyelenggaraan JKN masih sangat jauh dari kondisi ideal.

Bahkan mirisnya, dalam pelbagai peristiwa-peristiwa krusial seperti kasus kematian yang dialami oleh pasien BPJS di rumah sakit. Pihak BPJS terkesan lepas tangan, lebih-lebih menyelesaikan kesemrawutan itu.

Absennya BPJSKes ini terlihat pada beberapa kasus. Mungkin anda masih ingat dengan kasus Suwandono. Sampai dengan detik ini pihak BPJSKes belum sama sekali mengambil sikap apa-apa tentang kematiannya. BPJSKes juga tidak sereaktif misalnya seperti pada kasus meninggalnya bayi akibat keteledoran dari pihak Rumah Sakit.

Pertanyaannya, lalu pada konteks betapa buruknya pelayanan kesehatan ini kebijakan apa yang sudah BPJS kesehatan hasilkan? Perbaikan-perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh BPJS? Kenaikan upah karyawan?

Bukti ini semakin menunjukan tampaknya, pemerintah terkesan agak lebih galak kepada masyarakat ketimbang mau menghitung seberapa sering pemerintah juga abai dan bahkan tidak berbuat banyak atas masalah-masalah yang sebenarnya bersumber dari dirinya sendiri.

Infografis: Muktamar Umakaapa

Menggombal lewat Cakupan Semesta

Sejak disepakati Universal Health Coverage (UHC)–dalam hal ini disebut Cakupan Semesta–oleh WHO di tahun 2014 sebagai gerakan reformasi baru terhadap sistem pembiayaan kesehatan. Indonesia menjadi salah satu negara yang secara ambisius memasang Cakupan Semesta sebagai target baru dalam pembangunan kesehatan.

Penting untuk digaris bawahi persoalan sistem pembiayaan kesehatan ini. Sebab Cakupan Semesta dalam praktiknya memang bukanlah konsep mentah menyangkut pemberian kesehatan murah/gratis kepada masyarakat ataupun penyediaan fasilitas kesehatan secara cuma-cuma.

Sebaliknya, munculnya Cakupan Semesta menjadi bahan bantahan atas klaim kesehatan gratis yang selama ini selalu dielu-elukan oleh pemerintah. Kesehatan gratis yang saya maksudkan adalah sebuah kondisi dimana warga bisa dengan mudah memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus dibebankan dengan embel-embel segala rupa macam.

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terhadap penyelenggaraan program JKN/KIS pada semester I tahun 2016 menemukan bahwa masih terdapat sejumlah masalah mendasar. Hal itu menyangkut pembagian kelas perawatan.

Di mana peraturan ini menurut mereka justru telah menabrak amanah dari UU SJSN dan UU BPJS itu sendiri. Sebab, dengan adanya pembagian kelas itulah pada akhirnya menciptakan beragam diskriminasi kepada peserta BPJS karena bayaran tarif yang berbeda.

Dengan kata lain, Cakupan Semesta ini mutlak semacam tuntutan kebutuhan liberalisasi sektor kesehatan dimana pencapaian itu tetap saja membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Demi mengejar obsesi itu, ongkos besar itu dengan terpaksa harus dibayar sendiri oleh warga negara dengan besaran patokan biaya kesehatan yang juga sudah ditentukan.

Titik kritisnya, Cakupan Semesta mestinya direfleksikan bukan lagi sebagai indikator dari sebuah negara yang maju dalam bidang pembangunan kesehatannya. Tuntutan ini kadang tak relevan, bahkan buruknya, model target indikator. Inilah yang membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia bermodifikasi menjadi negara predatoris.

Ujung-ujungnya, yang akan menjadi tumbal dari semua ini adalah warga negara sendiri.

Padahal kita tahu bahwa masalah utama dari JKN yang sebenarnya adalah perbedaan manfaat yang diterima oleh banyak masyarakat. Faktanya, perjuangan untuk mendapat fasilitas kesehatan yang layak dan memadai terutama bagi masyarat miskin di daerah terpencil masih sangat sulit.

Di beberapa daerah contohnya, orang akan mendapatkan pelayanan yang baik jika memiliki relasi kekeluargaan dengan pekerja rumah sakit. Hal yang serupa misalnya di NTT, perserta Jaminan Kesehatan BPJSkes bahkan mengganggap bahwa Kartu BPJS nyatanya tidak memiliki faedah sama sekali.

Oleh karena itu, supaya gerakan Cakupan Semesta tak terkesan sebatas bualan belaka, pemerintah sejak sekarang dituntut harus lebih banyak melakukan pembenahan terhadap persoalan mendasar yang ada dibawah. Persoalan mendasar itu meliputi tingkat kemampuan ekonomi warga, implementasi kebijakan, dan juga penyediaan fasilitas kesehatan secara merata dan berkeadilan.

Sebab hanya dengan begitu, proyek globalisasi seperti Cakupan Semesta ini bisa menjadi sesuatu yang realistis untuk diwujudkan, meskipun belum tentu humanis.

 

Muktamar Umakaapa

Bergerilya di Suropati Syndicate, Lembaga kajian dan diskusi di Taman Suropati Menteng Jakarta pusat.

Tentang Penulis

Muktamar Umakaapa

Bergerilya di Suropati Syndicate, Lembaga kajian dan diskusi di Taman Suropati Menteng Jakarta pusat.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.