Analisa

Saat Gedung DPRD Jakarta Menggunakan Pengharum Ruangan Isi Ulang

“ANGGARAN pengharum ruangan gedung DPRD Jakarta mencapai Rp350 juta!”

Headline berita seperti ini tentu akan membuat orang tersentak. Otomatis kita akan bertanya pengharum ruangan macam apa yang harganya Rp103 ribu per botol? Untuk ukuran pengharum ruangan, harga segitu dianggap pemborosan dan terlalu dibuat-buat.

Untungnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cenderung kalem menanggapi komentar miring atas dirinya. Andai saya jadi gubernur tentu dengan emosional saya akan berkata “Ya kali, pengharum ruangan otomatis harganya Rp35 ribuan?”

Anda boleh saja gagal membedakan yang mana pengharum isi ulang, yang mana pengharum ruangan otomatis, tapi masa iya anda tak bisa membedakan yang mana gedung DPRD yang mana kos-kosan? Ente pikir tidur di ruang sidang cukup dengan kipas angin dan pengharum ruangan isi ulang? Hellloooowwwwww?

Saya menyarankan Anda untuk mengecek harganya di situs belanja online kepercayaan Anda. Mungkin anda akan beruntung menemukan pengharum ruangan otomatis seharga Rp65 ribu. Tapi jangan senang dulu karena mungkin belum termasuk ongkos pasang. Spesifikasi yang lebih bagus (baterai, remote, dan pengharum ruangan) berkisar dari harga Rp95 ribu sampai Rp240 ribu.

Kalau mau untung, perusahaan yang menerima tender pasti akan mengambil spesifikasi paling rendah. Tapi kan mereka cuma untung Rp10 ribu perak. Jika total pengharum ruangan yang dibutuhkan 255 buah setiap bulan maka mereka paling mengantongi keuntungan Rp2,55 juta sebulan atau Rp30 jutaan setahun. Masih lebih banyak pendapatan yang diterima ojek online loh.

Okelah, kalau anda tetap ngotot menggunakan refill Rp35 ribu-an mau diapain lagi. Tapi sadarkah anda jika sekertariat DPRD terpaksa harus mempekerjakan orang lagi. Tugasnya apa? Ya menyemprotkan pengharum ruangan secara berkala. Tidak mungkin kan pengharum ruangan refill ini menyemprotkan dirinya sendiri. Iya kan?

Anggaplah satu orang menangani tiga titik. Dua gedung tersebut ada 255 titik berarti pemerintah harus mempekerjakan 85 orang. Standar UMP Jakarta itu Rp3,6 juta berarti total anggarannya Rp306 juta sebulan. Kalau setahun berarti Rp3,6 Milyar. Booom!

***

Anggap saja mereka kurang cermat atau lagi khilaf. Mungkin lagi banyak pikiran atau kejar setoran. Namun terlepas dari semua itu, entah kenapa saya beranggapan bahwa sudut pandang yang digunakan oleh pengamat dan media yang berkembang selama ini cenderung menyesatkan dan tidak mendidik.

Kesannya masyarakat dipaksa untuk melihat anggaran pemerintah daerah ini menggunakan kaca mata kuda dari sudut pandang yang sempit dan cenderung naif. Segala tetek bengek urusan pengharum ruangan, racun tikus ataupun kolam air mancur dipermasalahkan. Mirisnya diskursus murah seperti ini bahkan dihembuskan oleh para politisi yang seharusnya memberikan pencerahan tentang politik anggaran bagi masyarakat.

Idealnya proses penyusunan APBD itu merefleksikan dua prinsip fundamental yakni perencanaan dan penganggaran. Kedua prinsip ini tentunya harus memperhitungkan kesiapan pemerintah dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.

Pemda DKI mau menetapkan Rp71,1 milyar kek, Rp100 triliun kek kan tergantung seberapa kuat perencanaan anggaran yang mereka buat. Prinsipnya bagi saya sederhana. Jika APBD meningkat maka target penerimaan daerah juga otomatis meningkat. Oleh karena itu jika APBD naik masyarakat harusnya ikut berbahagia. Artinya pemerintah tambah gencar meningkatkan pendapatan dan pelayanan publik akan semakin meningkat.

Kalau mau kritis kan lebih baik mempertanyakan apakah perencanaan keuangan pemerintah ini realistis atau tidak. Jangan sampai target pembelanjaan selangit tapi penerimaannya yang diperoleh malah sedikit. Berantakan di perencaan bisa-bisa pemerintah gagal bayar atau bangkrut. Kan gawat?

Lagian jika kita mau berfikir lebih jernih dan obyektif, anggaran belanja barang pemda DKI hanya naik Rp19 Milyar loh jika dibandingkan dengan APBD 2017. APBD 2017 belanja barang dan jasa mencapai Rp20,4 Triliun sedangkan APBD 2018 (input hasil pembahasan dengan banggar) sebesar Rp20,59 Triliun.

Peningkatan yang paling signfikan justru dari belanja subsidi. Tercatat ada peningkatan sebesar Rp700 miliar untuk belanja subsidi. APBD 2017 menganggarkan dana sebesar Rp3,5 Triliun sedangkan pada APBD 2018 sebesar Rp4,2 Triliun.

Mending nyinyir soal bantuan sosial ke Resimen Mahasiswa (Menwa) yang jumlahnya mencapai Rp1 miliar ketimbang mempersoalkan duit receh dari pengharum ruangan. Lagian saya yakin Pemda Jakarta toh dapat dengan mudah untuk berkelit. “Jika tidak efisien dan rentan dikorupsi kan ada KaPeKa?. Kenapa tidak diawasi saja penggunaannya baik-baik? Jika ada indikasi penyelewengan tinggal lapor. Toh korupsi kecil seperti ini biasanya lebih mudah diciduk, eeh.

***

Mungkin terkesan simplistis namun kadang kala saya beranggapan menghambur-hamburkan anggaran itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dana tersebut menganggur dan tidak digunakan sama sekali.

Meskipun terdengar bombastis bahwa APBD 2018 merupakan APBD tertinggi selama 4 tahun terakhir toh defisitnya cuma Rp4,5 Trilyun. Sisa anggaran tahun lalu yang tidak digunakan bahkan lebih besar yaitu sebesar Rp6,8 trilyun.

Di tengah terpukulnya daya beli masyarakat kecil, subsidi kepada masyarakat tentu menjadi exit plan yang cukup tepat. Bahkan jauh lebih tepat ketimbang mengemis kepada swasta atau sekedar membuat gaduh dengan menuduh bahwa kejanggalan dana tersebut merupakan dana siluman.

Alhe Laitte

Alhe Laitte

Founder & CEO Locita.co

Previous post

Senjata Digital untuk Aktivis "Jaman Now"

Next post

Bom Mesir, Masjid Sufi Diserang: Radikal?