Analisa

Identitas dan Geopolitik di Balik Isu PKI

ISU kebangkitan PKI yang membuat keributan skala nasional belakangan ini cukup menegangkan. Bahkan bertanya mengenai bukti masih adanya PKI pun menjadi kontroversial. Pengalaman penulis, alih-alih mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, malahan dituduh sebagai keturunan PKI. Tampaknya masyarakat begitu trauma dan mendengar nama PKI begitu mengerikan.

Ingatan kolektif masyarakat mengenai PKI ini dapat ditelusuri lebih jauh. Setidaknya aspek traumatis yang begitu signifikan diperoleh dari dua hal. Pertama pelajaran sejarah mengenai kekejaman PKI. Kedua, melalui siaran Film G30S/PKI yang ditayangkan setiap tahun pada zaman orde baru. Keduanya melukiskan betapa jahatnya PKI, mulai dari kisah penculikan para jenderal berbintang sampai pada tewasnya Ade Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Abdul Haris Nasution yang berhasil selamat.

Pengulangan kekejaman ini selama beberapa dasawarsa, membuat kejahatan PKI melekat dibenak masyarakat Indonesia. Konsekuensinya, apabila ada yang ingin menawarkan penjelasan alternatif atas apa yang terjadi pada 30 September 1965 itu praktis membuat kegaduhan. Sebab bertentangan dengan pengetahuan umum yang ada di masyarakat. Situasi inilah yang terjadi ketika YLBH Jakarta mengadakan diskusi tentang pelurusan sejarah 1965. Diskusi itu didemo massa dan memicu kegaduhan dimana-mana.

Ingatan kolektif yang dihasilkan oleh pelajaran sejarah dan pemutaran film merupakan kelanjutan dari benturan ideologi pada masa lampau. Setidaknya ada tiga pusaran ideologis yang berkompetisi dalam mewarnai sejarah Indonesia. Islam diwakili oleh Masyumi, Komunis diusung oleh PKI dan Marhaen direpresentasikan lewat PNI.

Benturan kerap terjadi antara Masyumi dan PKI beserta anak ideologisnya masing-masing. Di pihak Masyumi ada HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan PII (Pelajar Islam Indonesia) sementara di pihak PKI ada CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). CGMI berkali-kali menuntut presiden Soekarno pada waktu itu untuk membubarkan HMI. Sementara anggota PKI malah turun langsung membubarkan kegiatan pengkaderan PII yang terkenal dengan Peristiwa Kanigoro.

Catatan historis singkat di atas menggambarkan bahwa eksponen ideologis Islam dan komunis tidak pernah berdamai, meskipun pimpinannya masih bisa ngopi seperti yang dilakukan oleh Natsir dan Aidit. Keduanya saling berkompetisi untuk menguasai politik Indonesia dan mewujudkan Indonesia sesuai cita-citanya. Meskipun pada akhirnya masing-masing penyokong utama ideologi diatas, Masyumi dan PKI, tidak ada lagi, warisan perseteruannya masih kental sampai hari ini.

Isu PKI yang tengah bergulir merupakan bagian dari identitas nasional Indonesia. Disatu sisi orang berlomba-lomba menyatakan bahwa aktivitas mereka sesuai dengan Pancasila, terlepas apapun latar belakang kelompoknya. Bahkan beramai-ramai berfoto dengan tagline saya Pancasila. Pada titik ini, ada kemajuan dalam kehidupan berbangsa, Pancasila sudah menjadi representasi sosial masyarakatnya. Lebih jauh dan dalam daripada dimaknai sebagai konsensus elit pendiri bangsa.

Pancasila sudah hidup sebagai kultur dari setiap elemen masyarakat. Hal ini berbasis kesadaran dimana Pancasila dapat merekatkan perbedaan yang ada diantara mereka. Kondisi kultural ini juga jauh lebih baik dibanding ketika Pancasila dipaksakan secara politik sebagai asas setiap organisasi ketika UU Keormasan 1985 diberlakukan pada zaman Orde Baru.

Di sisi lain, PKI dianggap sebagai ancaman terhadap identitas nasional yang sudah mulai kuat. Meskipun bukti terhadap keberadaannya masih dipertanyakan. Sebab pasca TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI, praktis aktivitas partai tersebut sudah tidak ada lagi. Bahkan keturunannya pun seakan mendapat dosa warisan oleh orang tuanya yang terlibat. Namun tetap saja, apabila isu PKI bangkit lagi dihembuskan masyarakat akan gaduh dan khawatir. Pada tahap ini, orang-orang yang berbeda dengan pandangan umum masyarakat akan mungkin sekali dianggap simpatisan PKI, atau setidaknya dicurigai.

Dilema Geopolitik

Penguatan identitas nasional lewat penolakan komunisme dimana-mana sebetulnya bisa ditarik kearah geopolitik. Pergulatan ideologis seperti disinggung diatas senantiasa mempunyai daya tarik pihak asing. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China dan Uni Sovyet (dulu) berusaha supaya Indonesia untuk masuk kedalam pengaruhnya.

Lebih dari itu posisi strategis Indonesia menentukan aktivitas negara-negara tersebut. Indonesia merupakan kawasan maritim yang menjadi menjadi rute perdagangan kunci yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik.  Sebagaimana dinyatakan oleh Tomas Hirts, seorang editor World Economic Forum, jalur selat Malaka, selat Sunda dan Lombok menjadi lalu lintas perdagangan hampir setengah dari perdagangan laut dunia.

Dari segi sumber daya alam dan kondisi ekonomi serta politik Indonesia lebih menarik lagi. Tulisan Ralph Jenning di Forbes bahkan menempatkan  Indoneaia pada peringkat ke – 4 tujuan investasi terbaik di Asia. Dia beralasan bahwa kondisi yang Indonesia relatif stabil membuat pemodal asing tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Kondisi diatas menjadikan pihak asing berkompetisi untuk melancarkan kepentingan nasionalnya di Indonesia. Misalnya saja China. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) investasi negeri Tirai Bambu itu pada triwulan ke II 2017 mencapai 1,3 Miliar US Dollar. Sementara negara adidaya Amerika Serikat, hanya mencapai sepertiganya.

Situasi inilah yang mesti dimaknai lebih jauh oleh masyarakat. Terlepas dari kontroversi masih adanya aktivitas PKI atau tidak, sangat penting untuk dicermati pihak mana yang diuntungkan dari keributan ini. Hal yang paling kentara ketika isu komunisme bergulir, masyarakat lantas mengasosiasikannya dengan China. Sebab negara itu dipimpin oleh partai komunis, meskipun ada sebagian pihak terutama dikawasan barat menyatakan bahwa Cina lebih kapitalis dari Amerika.

Isu PKI ini menguntungkan Amerika Serikat di kala kekalahan Freeport dalam melobi pemerintah Indonesia baru-baru ini. Sebagaimana diberitakan banyak media, Freeport pada akhirnya merelakan sebanyak 51% sahamnya untuk Indonesia. Sentimen anti komunis tentu saja dapat dimanfaatkan negara Paman Sam itu untuk mempengaruhi Indonesia lebih jauh, tanpa reaksi dari masyarakat banyak.  Bisa jadi urusan Freeport boleh kalah untuk sementara. Lahan lain masih banyak menunggu untuk digarap.’

 

Muhammad Farid Salman Alfarisi RM

M Farid Salman Alfarisi RM

Pengamat Psikologi Sosial dan Penikmat Studi Islam

Previous post

Operasi Penyelamatan Setya Novanto

Next post

7 Puisi Menyambut Hantu-Hantu PKI dan Bayangan Kejombloan Kita